Sinergi ini mengemuka pada saat KPPU Kanwil I menerima audiensi yang dipimpin langsung oleh Ketua MPM Muhammadiyah Maulana Malik Muttaqin, didampingi Sekretaris Abiyadi Siregar serta Wakil Sekretaris M. Asrun Parinduri.
Dalam pertemuan tersebut, MPM Muhammadiyah menyampaikan berbagai temuan lapangan yang diperoleh dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang selama ini mereka jalankan. Di sektor pertanian, misalnya, petani masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh pupuk bersubsidi, yang berdampak langsung pada produktivitas. Sementara di sektor perikanan, nelayan mengeluhkan keterbatasan akses terhadap BBM solar bersubsidi yang menghambat aktivitas melaut.
Tidak hanya itu, kekhawatiran juga muncul dari pelaku usaha kecil, khususnya pedagang grosir, terhadap potensi dampak program pemerintah seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai berpotensi memengaruhi struktur pasar karena adanya kecenderungan pembelian langsung dalam skala besar oleh pelaksana program, yang dikhawatirkan mengurangi peran pelaku usaha di tingkat distribusi.
Baca Juga:
Menanggapi hal tersebut, KPPU menegaskan komitmennya untuk tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawal ekosistem usaha yang adil dan inklusif.
Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan berbagai masukan kepada pemerintah terkait implementasi program MBG agar tidak menimbulkan praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat.
"Kami memandang penting informasi dari akar rumput, khususnya melalui jaringan MPM Muhammadiyah, sebagai early warning terhadap potensi praktik persaingan usaha tidak sehat maupun permasalahan dalam kemitraan UMKM. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis agar pengawasan KPPU lebih kontekstual dan menyentuh langsung pelaku usaha di lapangan," ujar Ridho.
Baca Juga:
Menurutnya, potensi risiko dalam program pemerintah dapat muncul baik dari sisi penunjukan vendor, pengaturan titik distribusi, hingga rantai pasok barang dan jasa yang digunakan. Selain itu, KPPU juga mencermati kemungkinan terganggunya ketersediaan barang di pasar apabila terjadi penyerapan dalam jumlah besar oleh program tertentu.
Melalui kolaborasi ini, KPPU dan MPM PWM Sumut sepakat untuk memperkuat sinergi dalam pengawasan kemitraan UMKM serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya persaingan usaha yang sehat. MPM Muhammadiyah juga menyatakan kesiapan untuk berperan aktif dalam menyosialisasikan fungsi dan kewenangan KPPU kepada pelaku usaha di tingkat akar rumput.
Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menjembatani kebijakan persaingan usaha dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan melibatkan organisasi masyarakat yang memiliki jaringan luas hingga ke tingkat komunitas, pengawasan terhadap praktik usaha di lapangan diharapkan menjadi lebih efektif sekaligus mampu mendorong terciptanya pasar yang lebih adil.
Kolaborasi antara KPPU dan MPM Muhammadiyah ini sekaligus menegaskan bahwa persaingan usaha yang sehat bukan semata soal regulasi, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas.**
Keluarga Besar PSSAB Indonesia Gelar Musyawarah Besar keV di Medan, Perkuat Solidaritas dan Regenerasi Organisasi
Nasional
Viral Dituduh Simpanan Eks Jampidsus Febrie, Advokat Yuenchi Arwindi Sumpah Sekaligus Ancam Lapor
Nasional
Kuasa Hukum Antonius Devolis Tumanggor Tegaskan Hormati Proses Hukum, Ajak Publik Junjung Asas Praduga Tak Bersalah
Peristiwa
Tragedi di Jalur MedanBerastagi, Truk Fuso Diduga Rem Blong Libas 8 Kendaraan, 4 Orang Tewas dan 8 LukaLuka
Hukrim
Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., mengunjungi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh di Lamteumen.B.Aceh.
Daerah
AMT Beberkan Dugaan Permainan Distribusi BBM di Sumut, Pasokan Disebut Dibatasi hingga Masyarakat &039Dipaksa&039 Beralih ke Pertamax
Peristiwa
Puluhan &039BH&039 Berkibar di Depan Polrestabes Medan, Massa Desak Komitmen Kapolrestabes Medan JCS &039Besok Akan Datang Telanjang Jika Janji Tak
Hukrim
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah.
Daerah
Bupati Serahkan SK Plt Kadis P3AP2KB Kepada dr. Erna Marpaung, Berharap seluruh program prioritas berjalan secara optimal
Daerah
Kades Pangguruan Akui Kembalikan Rp50 Juta Dana Ketahanan Pangan, Penggunaan Anggaran Jadi Sorotan
Daerah
