Inspektorat Pemko Gunungsitoli Kirim LHP Dana Desa Dahana Tabaloho ke Kejari

Beberapa tokoh masyarakat desa Dahana Tabaloho dan hampir seluruh warga setuju ADD/DD desanya di audit habis , dengan alasan Bertahun- tahun Desanya tidak maju, padahal dalam status desa adalah desa maju1, diduga korupsi aparat desa beberapa tahun sebelumnya, kami minta Jaksa tangkap mafia ADD/DD desa kami, Desa mantan Walikota( ALM) desa puluhan para mantan dan Anggota DPR aktif serta desa Para Kepala OPD( Organisasi Perangkat Daerah)
Puluhan warga Membeberkan desanya, ucap HH kepada para media.

" Tata kelola Dana Desa dinilai memiliki sejumlah kejanggalan. Kepala Desa Dahana Tabaloho telah beberapa tahun mengalami suatu penyakit dan jarang masuk Kantor namun masih dipaksakan menjadi Kepala Desa, yang seharus memenuhi persyaratan pergantian/Pj Kades," terang warga.

Salah satu sorotan adalah dibidang Kasi Kesra yang diduga telah terjadi penyelewengan anggaran di beberapa kegiatan fisik,
Pengurangan Volume, pembangunan fisik mangkrak dan kegagalan kegiatan lainnya.

Selain itu,Bidang Kasi Pemberdayaan Ketahanan Pangan dan Hewani yang disalurkan kepada masyarakat diduga
tidak Sesuai Realisasi Anggaran Dana Desa.

Baca Juga:

• Semarak HUT ke-81 TNI, Ratusan Peserta Ikuti Open Turnamen Domino ORADO 101 Piala Panglima TNI di Siantar
• Gubernur Bobby Pastikan Penanganan Banjir Jalan Letda Sujono Dimulai 2027

Polemik pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahana Tabaloho mencuat. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan dana BUMDes diduga kuat tidak transparan, sarat kejanggalan, dan jauh dari standar akuntabilitas publik.

Kuat dugaan penyimpangan serius dalam pengelolaan anggaran tidak pernah ada pelaporan pertanggung jawaban dari pengelola BUMDes.

Kejelasan anggaran BUMDes tersebut diduga tidak memiliki jejak penggunaan yang jelas tanpa laporan resmi, tanpa bukti pembelian, dan tanpa hasil kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan, terang masyarakat Desa Dahana Tabaloho, kepada media.

Baca Juga:

• BPK Bongkar Carut-Marut di Bapenda Medan, 29.842 BPHTB Belum Tertangih, Sistem Pajak Amburadul, Potensi PAD Miliaran Rupiah Terancam Hilang
• Pemko Dan DPRD Gunungsitoli Laksanakan Penetapan KUA-PPAS APBD 2027

Ditempat terpisah Kejari Gunungsitoli melalui Kasi Intel, Ya'atulo Hulu, SH.,MH bahwa Tim Kejari Gunungsitoli sudah langsung mengkonfirmasi ke Inspektorat Kota Gunungsitoli terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut.

"Tim telah menanyakan langsung ke Inspektorat terkait surat permintaan Kejari untuk mengaudit Dana Desa Dahana Tabaloho atas laporan masyarakat dugaan Penyelewengan Dana Desa, tetapi LHP tersebut belum diberikan. Inspektorat telah berjanji segera mengirimkan LHP tersebut di Kejari Gunungsitoli untuk tindak lanjut proses hukum," ungkap Ya'atulo Hulu.**

Semarak HUT ke-81 TNI, Ratusan Peserta Ikuti Open Turnamen Domino ORADO 101 Piala Panglima TNI di Siantar

Gubernur Bobby Pastikan Penanganan Banjir Jalan Letda Sujono Dimulai 2027

BPK Bongkar Carut-Marut di Bapenda Medan, 29.842 BPHTB Belum Tertangih, Sistem Pajak Amburadul, Potensi PAD Miliaran Rupiah Terancam Hilang

Pemko Dan DPRD Gunungsitoli Laksanakan Penetapan KUA-PPAS APBD 2027

Dana Desa Lau Bagot Rp595 Juta Tahun 2025 Jadi Sorotan, Kades Sunardi Bungkam dan Ingkari Janji Bertemu dengan Media

Hanya Satu Perusahaan Ajukan Penawaran, LPSE Padangsidimpuan Sebut Tender Tetap Bisa Gagal dan Diulang