Uang Rakyat Rp1,3 Miliar Diduga Dihabiskan untuk Wisata Elite ke Eropa, PB KAMI Minta APH Usut Tuntas Dana Hibah Pemko Bitung

Bitung,asatupro.com-Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI), Bung Sultoni, SH, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung RI untuk segera membongkar dan mengusut tuntas dugaan korupsi dana hibah Pemko Bitung tahun anggaran 2023 senilai Rp1,385 miliar.

Dana hibah tersebut bersumber dari APBD Kota Bitung 2023 dan disalurkan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan dalih kegiatan studi banding atau studi komparasi ke Eropa.

"Jangan ada pembiaran, jangan ada tebang pilih, apalagi main mata. Terlebih jika kasus ini diduga melibatkan keluarga atau lingkaran orang-orang yang memiliki kedekatan dengan aparat penegak hukum," tegas Sultoni kepada media, Senin (6/1/2026).

Diduga Disamarkan sebagai Studi Banding, Nyatanya Jalan-Jalan Berkedok Program

Baca Juga:

• Puluhan 'BH' Berkibar di Depan Polrestabes Medan, Massa Desak Komitmen Kapolrestabes Medan JCS: 'Besok Akan Datang Telanjang Jika Janji Tak Ditepati'
• Desakan Keras Kepada Kapolri, Tolak Keras Banding Kompol DK, Tegaskan Integritas Bhayangkara

Berdasarkan dokumen proposal yang diperoleh media, dana hibah FKUB diajukan untuk kegiatan "Studi Komparasi" pada Mei 2023, dengan alasan: peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan stabilitas daerah, serta membangun kesepahaman global antarumat beragama.

Namun, fakta di lapangan justru memunculkan kejanggalan serius. Catatan perjalanan menunjukkan bahwa peserta yang diberangkatkan bukan tokoh agama sebagaimana mandat FKUB, melainkan figur-figur yang diduga memiliki kedekatan politik dan struktural.

Daftar Nama Peserta yang Dipersoalkan

Baca Juga:

• Kapolres Karo, Dandim 0205/TK, dan Kajari Karo Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum
• FEBRIE ADRIANSYAH Resmi Mundur Dari Kursi JAMPIDSUS! Jaksa Agung Terima Pengunduran Diri, Kejagung Sebut Demi Jaga Integritas Penegakan Hukum

Beberapa nama yang tercantum dalam dokumen perjalanan tersebut antara lain:

Ir. Maurits Mantiri – Mantan Wali Kota Bitung, Rita A. L. Tangkudung – Istri mantan Wali Kota Bitung, Kombes Pol. Stefanus M. Tamuntuan – Mantan Kapolres Bitung. Jein J. Mantiri Henny Setyobudi – Istri mantan Kapolda Sulawesi Utara (kini Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto), Dewi Mahartini.

Keterlibatan nama-nama tersebut dinilai tidak relevan dengan fungsi FKUB dan menimbulkan dugaan kuat adanya penyimpangan peruntukan dana hibah.

Biaya Fantastis: Rp230 Juta Lebih per Orang

Tak hanya soal peserta, rincian anggaran perjalanan juga memantik sorotan tajam. Biaya per peserta disebut mencapai Rp230,95 juta, dengan rincian:

Tiket pesawat: Rp83,2 juta
Akomodasi dan konsumsi: Rp142,65 juta
Visa dan asuransi: Rp5,1 juta.
PB KAMI menilai angka tersebut tidak masuk akal, terlebih dana yang digunakan adalah uang rakyat.

Desakan Penetapan Tersangka

Bung Sultoni menegaskan, Kejaksaan dan Kepolisian tidak boleh ragu dalam menindak siapapun yang terlibat.

"Kami minta segera dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan penetapan tersangka terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan penjarahan uang rakyat dengan modus program studi banding. Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, ini dugaan kejahatan korupsi," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa kasus ini akan menjadi ujian serius bagi komitmen pemberantasan korupsi, khususnya ketika nama-nama besar dan keluarga pejabat penegak hukum ikut terseret.

Puluhan 'BH' Berkibar di Depan Polrestabes Medan, Massa Desak Komitmen Kapolrestabes Medan JCS: 'Besok Akan Datang Telanjang Jika Janji Tak Ditepati'

Desakan Keras Kepada Kapolri, Tolak Keras Banding Kompol DK, Tegaskan Integritas Bhayangkara

Kapolres Karo, Dandim 0205/TK, dan Kajari Karo Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum

FEBRIE ADRIANSYAH Resmi Mundur Dari Kursi JAMPIDSUS! Jaksa Agung Terima Pengunduran Diri, Kejagung Sebut Demi Jaga Integritas Penegakan Hukum

Bobby Sihite: Ucapan Jaksa Agung Harus Dibuktikan dengan Penegakan Hukum yang Konsisten

Perjudian Diduga Milik Berinisial AJU Beroperasi Terbuka di Wilayah Hukum Polres Binjai, Warga Pertanyakan Penegakan Hukum