Pemkab Bangka Dapat DBH Sawit Rp 20 Miliar, Begini Usulan Petani

Diungkapkannya, Kabupaten Bangka sudah dua tahun berturut ini mendapatkan DBH Kelapa Sawit.

"Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan sekitar Rp20 miliar dan terbesar untuk di Provinsi Kepulauan Babel, karena luasan kebun kelapa sawit di Kabupaten Bangka saat ini terluas di Provinsi Kepulauan Babel," kata Syarli.

Diharapkannya, Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB) harus disusun sebaik mungkin agar bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Kabupaten Bangka yang memiliki kepentingan dalam perkebunan kelapa sawit ini.

"Adanya DBH Kelapa Sawit ini juga muncul akibat masukan dari organisasi Apkasindo kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan agar membagikan DBH Kelapa Sawit kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota penghasil kelapa sawit," ujar Syarli.

Baca Juga:

• Nyaris Gagal Menikah Gegara Postingan Medsos, Akun Facebook Dewi Delimunthe Dilapor Ke Polisi
• Pemprovsu Bahas Regulasi OJOL, Aplikator Siap Patuhi Tarif, KPPU Awasi Pola Kemitraan Aplikator dan Driver

Sedangkan Sekretaris Apkasindo Kabupaten Bangka, Edwardi, ST mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pemkab Bangka yang sudah mengajak masyarakat, khususnya para petani untuk bisa memberikan usulan atau masukan dalam penyusunan RAD KSB ini.

"Para petani kelapa sawit sangat mengharapkan dari program DBH Kelapa Sawit ini bisa digunakan untuk membangun Jalan Usaha Produksi di 8 kecamatan agar memperlancar mobil lansir dalam mengangkut hasil panen, karena program JUP ini dirasakan sangat memberikan manfaat langsung bagi para petani," katanya.

Baca Juga:

• Kick Off BLK 2025, OJK Sumut Ajak Guru dan ASN Lakukan Ini
• Aliansi Masyarakat Kota Padangsidimpuan Menanti Komitmen Polda Sumut Dalam Menangkap DPO Pada Perkara Nomor 318 dan 388

Ditambahkannya, selain itu petani juga mengharapkan agar program Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) agar dilaksanakan, sehingga pemerintah daerah memiliki data pasti luasan kebun kelapa sawit petani rakyat atau mandiri.

"Dengan adanya STDB ini pemerintah daerah juga diuntungkan karena pemilik kebun bisa ikut membayarkan PBB perkebunan untuk membantu PAD," ujarnya.

Dilanjutkannya, untuk Program BPJS Naker ataupun BPJS Kesehatan bagi para pekerja atau buruh kebun kelapa sawit rakyat agar bisa direalisasikan sesuai dengan kenyataan dan data yang benar, jangan sampai malah digunakan oleh orang yang tidak ada hubungan dengan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat.

"Untuk program ISPO, ada baiknya setiap PKS yang ada di Kabupaten Bangka menjadi bapak asuh bagi para petani kelapa sawit rakyat terutama yang menjadi binaan dari PKS tersebut, karena biaya untuk program sertifikasi ISPO ini sangat mahal bila dilakukan secara mandiri," imbuhnya. (EDW)

Nyaris Gagal Menikah Gegara Postingan Medsos, Akun Facebook Dewi Delimunthe Dilapor Ke Polisi

Pemprovsu Bahas Regulasi OJOL, Aplikator Siap Patuhi Tarif, KPPU Awasi Pola Kemitraan Aplikator dan Driver

Kick Off BLK 2025, OJK Sumut Ajak Guru dan ASN Lakukan Ini

Aliansi Masyarakat Kota Padangsidimpuan Menanti Komitmen Polda Sumut Dalam Menangkap DPO Pada Perkara Nomor 318 dan 388

Apakah Ada Sanksi Pidana Kasus Kasi Keuangan Polres Padangsidimpuan?, Ini Kata Kabid Humas Polda Sumut

25 Tahun Free Port Tidak Berjalan Banyak Bangunan Mangkrak di Sabang, Terkesan Besar Hambur Hambur Uang Negara