Pemkab Bangka Dapat DBH Sawit Rp 20 Miliar, Begini Usulan Petani

"FGD Program RAD KSB ini merupakan implementasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit, dan Pemkab Bangka menyambut baik dilaksanakannya FGD ini untuk penataan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Bangka," kata Pj Bupati Bangka, M. Haris AR.

Diharapkannya, diperlukan masukan, saran, pendapat, baik dari eksternal maupun internal pemda untuk memberi masukan membangun dalam merencanakan rencana aksi ini hingga 2029 nanti.

"Dengan FGD ini kita harapkan dokumen RAD KSB di Kabupaten Bangka bisa lebih sempurna," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Syarli Nopriansyah menjelaskan, kegiatan FGD ini adalah tahap penyusunan/perencanaan yang merupakan amanat Pemerintah Pusat yang mewajibkan setiap daerah merencanakan program sawit berkelanjutan minimal 5 tahun ke depan.

Baca Juga:

• Evaluasi PAD Dairi 2026, Pemkab Fokus Pemutakhiran PBB-P2 dan Perluasan Retribusi
• Abdul Aziz: Sesuai Keputusan MA, Kembalikan 47.000 Ha Kebun Sawit Rakyat Palas dan Paluta

"Secara nasional rencana aksi sudah turun, dan ini kita lanjutkan di tingkat daerah, dan kami berharap tahun ini selesai disusun, sehingga di 2025 sudah menjadi pedoman atau patokan dalam pengembangan kelapa sawit," kata Syarli.

Dalam penyusunan RAD KSB ini menurut Syarli, tidak bisa hanya mengikuti sudut pandang pemerintah saja.

Baca Juga:

• BPK Ungkap Retribusi Sampah DLH Medan Tanpa Kuitansi, Celah Dugaan Pungli dan Kebocoran PAD Disorot
• Dikonfirmasi Temuan BPK, Kadis LH Karo Nius Ginting; Bingung Saya Jawabnya

Namun juga sangat penting menampung masukan dari seluruh stakeholder eksternal yang berkaitan langsung dengan kelapa sawit.

"Kita tidak bisa hanya mengikuti sudut pandang kita selaku pemerintah, makanya kita mengumpulkan seluruh stakeholder eksternal, baik itu akademisi, seluruh perusahaan perkebunan, asosiasi perkebunan, pihak perbankan, hingga kelompok tani sawit. Dari masukan-masukan mereka ini lah kita harapkan rancangan aksi kelapa sawit berkelanjutan ini bisa lebih maksimal," harap Syarli.

Evaluasi PAD Dairi 2026, Pemkab Fokus Pemutakhiran PBB-P2 dan Perluasan Retribusi

Abdul Aziz: Sesuai Keputusan MA, Kembalikan 47.000 Ha Kebun Sawit Rakyat Palas dan Paluta

BPK Ungkap Retribusi Sampah DLH Medan Tanpa Kuitansi, Celah Dugaan Pungli dan Kebocoran PAD Disorot

Dikonfirmasi Temuan BPK, Kadis LH Karo Nius Ginting; Bingung Saya Jawabnya

Siap - Siap Dua Surat Pernyataan Tak Bertuan Terkait Penanggulangan Bencana 2025 Segera Diungkap Walikota Padangsidimpuan

Cegah Judi Online dan Penipuan Online, Sat Binmas Polres Dairi Edukasi Warga di Stasiun PT Sepadan Sidikalang