Medan,asatupro.com-Penasehat Hukum, Hans Silalahi, S.H., M.H., mengambil sikap tegas atas dugaan penyebaran informasi palsu (hoax) yang dinilai menyesatkan publik. Melalui keterangan resminya, ia memastikan akan segera melayangkan laporan resmi ke Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara terhadap akun TikTok atas nama "Joniar Nainggolan", Senin (27/7/2026).
Langkah hukum ini ditempuh demi menegakkan kepastian hukum sekaligus menguji kebenaran materi informasi yang masif beredar di platform media sosial tersebut.
"Kami sangat menghormati kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Namun, kebebasan itu wajib dijalankan secara bertanggung jawab, bukan justru menyebarkan informasi tanpa verifikasi yang berpotensi merugikan dan menyesatkan masyarakat luas," tegas Hans Silalahi.
Poin Penting Langkah Hukum Ini:
Baca Juga:
Dasar Pelaporan: Laporan resmi akan diserahkan ke Ditresiber Polda Sumut dengan melampirkan sejumlah barang bukti yang dinilai relevan.
Penegakan Profesional: Pihak Hans Silalahi sepenuhnya mempercayakan proses penyelidikan dan penyidikan kepada aparat penegak hukum secara objektif, transparan, dan profesional.
Imbauan Bijak Bermedia Sosial: Masyarakat diimbau untuk senantiasa menyaring dan memverifikasi setiap informasi sebelum membagikannya kembali guna mencegah keresahan publik.
Baca Juga:
Hingga berita ini diturunkan, pemilik akun TikTok "Joniar Nainggolan" belum memberikan tanggapan resmi. Sesuai koridor hukum yang berlaku, pihak terlapor tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam seluruh rangkaian proses hukum ini.
(Red/Tim)
DARAH BIRU MASA DEPAN TERANCAM GAB Desak Polda Sumut dan Interpol Libas Jaringan Internasional Vape "Getar" di Tanjungbalai
Peristiwa
Wapres Gibran Terkejut! Keluarga Pancurbatu Mengadu Korban Pencurian Malah Jadi Tersangka, Tiga Keluarga Disebut Masuk DPO
Peristiwa
Menuju Mubes I, HBB Konsolidasikan Pandangan Tokoh Batak di Sumut
Nasional
Polri telah membangun 265 titik sumur bor di wilayah terdampak, terdiri dari 10 titik program Kapolri, 46 titik program Kapolda Aceh,
Daerah
Video Pegawai PPPK Dinsos Lhokseumawe Berinisial TR Diduga Gunakan &ldquoPod Getar&rdquo, Publik Desak Pemeriksaan
Peristiwa
Bupati Dairi Tawarkan ILP Rp 300 Ribu, Pedagang Dilibatkan Mengawasi Kinerja PD Pasar 3 Bulan
Daerah
JELAS VIOLASI UU! Usut Tuntas Penimbunan Sungai dan Hutan Bakau di Tembesi Batam
Daerah
Medan, asatupro.com Provinsi Sumatra Utara (Sumut) adalah pelopor sekaligus industrialisasi perkebunan kelapa sawit sejak era kolonialisme
Perkebunan
Jakarta, asatupro.com Standar keberlanjutan atau sustanaility standard menjadi fondasi bagi PTPN III Subholding PTPN IV PalmCo dalam menja
Perkebunan
Jakarta, asatupro.com Ratusan unit perkebunan dan perusahaan kelapa sawit (PKS) milik PTPN III Subholding PTPN IV PalmCo berhasil meraih
Perkebunan
