Stop Pemborosan Keuangan dan Perbaiki Tata Kelola Negara

Jakarta,asatupro.com-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang larangan wakil menteri rangkap jabatan harus segera dilaksanakan pemerintah. Presiden Prabowo diminta segera memerintahkan Menteri BUMN untuk membatalkan seluruh RUPS yang mengangkat menteri atau wakil menteri sebagai komisaris BUMN. Jika dibutuhkan, Menteri BUMN dapat menggelar RUPSLB menghentikan rangkap jabatan tersebut.

Selain itu Presiden Prabowo juga diminta untuk menarik menteri dan wakil menteri yang rangkap jabatan pada sektor lain seperti ketua atau anggota majelis wali amanah (MWA) pada perguruan tinggi negeri. Demikian juga dengan pejabat Eselon I, Dirjen atau Deputi pada Kementerian/Lembaga yang rangkap jabatan menjadi komisaris pada BUMN atau BUMD harus ditarik. Negara membutuhkan pejabat- pejabat fokus pada bidang kerja masing-masing.

Kemarahan mahasiswa, buruh, dan rakyat dalam aksi protes beberapa hari terakhir tidak dapat dimaknai hanya kemarahan kepada DPR. Ekspresi tersebut ditujukan kepada semua pejabat negara yang tuna empati kepada rakyat. Saat ini, DPR dinilai tidak peka terhadap berbagai kesulitan yang dihadapi dan dialami rakyat. Maka akar persoalannya ada pada tata kelola negara yang tidak tentu arah, bukan pada joget- joget semata.

Presiden Prabowo diminta untuk menghemat keuangan negara melalui pemberantasan korupsi, mengurangi jumlah kementerian, pengurangan/ penghapusan wamen, serta penghapusan rangkap jabatan. Penghematan juga dapat dilakukan melalui penghapusan segala jenis honorarium para pejabat dalam berbagai kegiatan kementerian/ lembaga. Begitu juga dengan fasilitasi ajudan, pengawal, supir serta rumah dan kendaraan dinas harus ketat.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Antonius Devolis Tumanggor Tegaskan Hormati Proses Hukum, Ajak Publik Junjung Asas Praduga Tak Bersalah
• Pimpinan Wilayah MIO Indonesia Sumut Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi, Tegaskan Dukungan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Pemborosan negara paling besar ada pada Eksekutif, baik itu pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga negara adhoc. Para pejabat negara mendapat penghasilan fantastis bahkan jauh melebihi pendapatan anggota DPR, namun tertutup rapat. Demikian juga dengan jajaran komisaris dan direksi BUMN memeroleh pendapatan berlipat ganda dari pendapatan DPR.

Jajaran komisaris dan direksi BUMN, anak perusahaan BUMN dan BUMD memeroleh pendapatan fantastis. Fasilitas berupa kendaraan dan rumah dinas, supir, ajudan, dan pengawal, serta fasilitas security 24 jam. Demikian juga tambahan penghasilan dari pembagian deviden setiap tahun sangat fantastis, sehingga menjadi tempat bagi para tim sukses presiden. Pembagian deviden bagi komisaris dan direksi BUMN puluhan kali lipat penghasilan anggota DPR setiap tahun.

Pada rumpun yudikatif, baik pada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) pejabat negara yang pendapatannya juga besar. Hakim MA, MK dan Komisioner KY juga memiliki pendapatan fantastis. Demikian juga lembaga negara lainnya seperti BPK, KPU, Bawaslu mendapat fasilitas yang sama, baik rumah, kendaraan dinas. Faslitas melekat seperti ajudan, supir, pengawal dan security penjaga rumah dinas membuat anggaran negara semakin besar.

Baca Juga:

• Sudah Damai, Korban Jadi Tersangka dan DPO? Aliansi Masyarakat Siap Kepung Polrestabes Medan Tiga Hari, Desak Penghentian Dugaan Kriminalisasi
• Muhammad Fajar dan Wakil Ketua DPRD Kompak Berkelit "Amplop Terbang" Urusan Internal, Rekomendasi BK Tak Kunjung Dilaksanakan.

Demikian juga fasilitasi bagi pejabat utama TNI dan Polri, baik ajudan, pengawal, supir, rumah dan kendaraan dinas. Fasilitasi tersebut ikut menambah pemborosan negara. Kita juga menemukan prajurit yang bahkan menjadi supir dari istri dan anak pejabat utama TNI dan Polri. Maka beban keuangan negara tidak hanya oleh DPR, namun oleh buruknya tata kelola keuangan negara yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Dalam keresahan rakyat yang semakin meluas, maka Presiden Prabowo diminta untuk segera menerbitkan Perppu Pemberantasan Korupsi dengan memuat pasal hukuman mati bagi terpidana korupsi, pasal pemiskinan koruptor. Selain itu, Presiden Prabowo juga diminta menerbitkan Perppu Penghematan Keuangan Negara dengan menurunkan semua pendapatan seluruh pejabat negara.

Presiden Prabowo juga diminta segera menerbitkan Perppu Pembuktian Terbalik dan Perppu Perampasan Aset. Keempat Perppu tersebut dimaksudkan untuk menghentikan kejahatan extraordinary crime korupsi. Pembuktian terbalik akan memaksa para pejabat untuk menjelaskan perolehan seluruh hartanya dan dilanjutkan pada perampasan aset jika perolehannya tidak dapat dijelaskan. Pembuktian terbalik dan perampasan aset menjadi tuntutan aksi bersama mahasiswa, buruh, dan rakyat.

Presiden Prabowo harus memimpin perilaku pejabat yang sederhana, tidak boros, tidak menghambur- hamburkan keuangan negara. Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan harus diwujudkan untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Presiden Prabowo harus tegas memecat semua pembantunya yang tidak sejalan dengan keinginan mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Minggu, 31 Agustus 2025, Sutrisno Pangaribuan,Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Presidium Pergerakan Rakyat Indonesia Makmur Adil (Prima).

Kuasa Hukum Antonius Devolis Tumanggor Tegaskan Hormati Proses Hukum, Ajak Publik Junjung Asas Praduga Tak Bersalah

Pimpinan Wilayah MIO Indonesia Sumut Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi, Tegaskan Dukungan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Sudah Damai, Korban Jadi Tersangka dan DPO? Aliansi Masyarakat Siap Kepung Polrestabes Medan Tiga Hari, Desak Penghentian Dugaan Kriminalisasi

Muhammad Fajar dan Wakil Ketua DPRD Kompak Berkelit "Amplop Terbang" Urusan Internal, Rekomendasi BK Tak Kunjung Dilaksanakan.

Presiden Prabowo: Jangan Ada "Maling" di Program Makan Bergizi Gratis! Pengawasan Harus Tegas, Bersih, & Tak Boleh Membebani Mitra SPPG

"Anda Jaksa? Pakai Bintang Juga, Kau Milik Rakyat!" Prabowo Ingatkan Aparat Negara: Jabatan Adalah Amanah, Bukan Kekuasaan