Immanuel Ebenezer: Dari Jokowi Mania, Ketum Prabowo Mania Berakhir di OTT KPK

Jakarta,asatupro.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer atau Noel. Ketua Umum Jokowi Mania yang kemudian menjadi Ketum Prabowo Mania itu ditangkap bersama sembilan orang lain pada Rabu (20/8/2025) malam di Jakarta.

Pimpinan KPK menjelaskan, penangkapan tersebut terkait dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan yang dilakukan Noel terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3.

Penangkapan Noel menjadi tamparan keras, mengingat dirinya merupakan aktivis 98 yang dikenal vokal. Ia ditangkap ketika suasana peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia masih berlangsung, sehingga dianggap sebagai tindakan memalukan bagi kalangan aktivis.

Maraknya OTT belakangan ini, menunjukkan pola hubungan yang rumit antara penyelenggara negara dan pihak swasta. Hampir mustahil, kata mereka, sebuah perusahaan mendapatkan proyek atau izin tanpa adanya "Hadiah" atau "Janji" kepada oknum pejabat. Bahkan pekerjaan yang sudah berjalan maupun selesai pun seringkali harus disertai pemberian.

Baca Juga:

• 4 Tersangka Ditahan Kejari Belawan, Korupsi Peningkatan Jalur KA Tahun 2022-2023
• Berkat BPDP, PTPN 3, dan Dirjenbun, Petani Sawit Aspek-PIR Sumut Bisa Ikut PSR

Kondisi inilah yang membuat pihak swasta terpaksa mengalokasikan 20–30 persen dari nilai kontrak untuk mengakomodasi pungutan dari oknum penyelenggara negara maupun aparat penegak hukum.

Sebagai Ketum Prabowo Mania, tindakan Noel dinilai mencoreng wajah Presiden Prabowo Subianto. Kehadirannya dalam perayaan HUT Ke-80 RI di Istana Negara, menurut kritik, justru menjadi ironi setelah dirinya ditangkap dalam kasus dugaan korupsi.

Karena itu, sejumlah aktivis menilai perlu langkah luar biasa. Presiden Prabowo didorong menerbitkan Perppu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat pasal hukuman mati bagi koruptor, serta aturan pemiskinan terhadap pelaku korupsi.

Baca Juga:

• Dugaan 'Sel Mewah' Topan Ginting Tak Cukup Dengan Bantahan Normatif, Kalapas dan Karutan Harus Segera Dicopot
• Api Perjuangan Ermanto Usman Tetap Hidup, KPK Jangan Diam Soal JICT

Selain itu, Perppu tersebut juga diharapkan memberi pembebasan hukum bagi pihak swasta yang terbukti diperas penyelenggara negara, sebab pungli dan pemerasan berbeda dengan praktik suap.

4 Tersangka Ditahan Kejari Belawan, Korupsi Peningkatan Jalur KA Tahun 2022-2023

Berkat BPDP, PTPN 3, dan Dirjenbun, Petani Sawit Aspek-PIR Sumut Bisa Ikut PSR

Dugaan 'Sel Mewah' Topan Ginting Tak Cukup Dengan Bantahan Normatif, Kalapas dan Karutan Harus Segera Dicopot

Api Perjuangan Ermanto Usman Tetap Hidup, KPK Jangan Diam Soal JICT

Anggaran Rp28 Miliar Dipertanyakan, PD14 Seret Gebyar Pajak Bapenda Sumut Ke APH

Indonesia Menggugat : Api Perjuangan Ermanto Usman Tidak Boleh Berhenti Sampai Disini