Jakarta,asatupro.com-Bangsa Indonesia hari ini sedang menghadapi berbagai persoalan serius yang menyentuh sendi-sendi kehidupan rakyat. Kenaikan harga kebutuhan hidup, melemahnya nilai tukar rupiah, ketidakpastian ekonomi, dugaan korupsi dalam program strategis negara, serta berbagai kebijakan yang dinilai menjauh dari cita-cita republik ini didirikan.
Hari ini kita dipertontonkan oleh situasi yang jauh dari kata baik sebab negara yang seharusnya hadir dalam mensejahterakan rakyatnya malah menjadi penyebab ketidakberdayaan masyarakat luas hari ini. Banyak kejanggalan yang terjadi disebabkan oleh bobroknya pengelolaan dalam berjalannya pemerintahan hari ini baik dalam bidang tata kelola pemerintahan, politik, ekonomi terlebih berbicara tentang integritas pengelola republik hari ini.
Beberapa salah kelola dalam menjalankan negara hari ini. Yang pertama rakyat dihadapkan pada kenaikan harga BBM nonsubsidi yang sangat signifikan yaitu ada 10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat sekitar 32 persen, sementara Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter, adapun kenaikan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan biaya hidup masyarakat.
Kedua, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan serius yang dimana rupiah sempat menyentuh rekor terlemah sekitar Rp18.190 per dolar AS sehingga Bank Indonesia harus melakukan kenaikan suku bunga di luar jadwal menjadi 5,50 persen. Rupiah tercatat telah melemah sekitar 8–9 persen sepanjang tahun 2026.
Baca Juga:
Yang ketiga, pasar modal Indonesia mengalami tekanan berat. IHSG kehilangan lebih dari sepertiga nilainya sepanjang tahun 2026 dan sempat menjadi salah satu pasar saham dengan performa terburuk di dunia. Investor asing juga melakukan aksi jual besar-besaran akibat menurunnya kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi dan arah kebijakan nasional.
Keempat, publik dikejutkan dengan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional (BGN). Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan pimpinan BGN sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dugaan korupsi pada program yang menyangkut hak dasar anak bangsa merupakan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan nilai kemanusiaan. Kelima, polemik UU Polri dan berbagai wacana perluasan kewenangan aparat negara telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan pegiat demokrasi.
Kritik tersebut muncul karena adanya kekhawatiran berkurangnya mekanisme pengawasan serta semakin besarnya konsentrasi kekuasaan dalam institusi tertentu. Dan yang terakhir muncul kembali perdebatan mengenai posisi militer dalam ruang sipil. Semangat Reformasi 1998 menegaskan pentingnya supremasi sipil sebagai fondasi demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan urusan sipil harus mendapat pengawasan publik yang ketat.
Baca Juga:
DPC GMNI Jakarta Timur menegaskan bahwa persoalan bangsa hari ini bukan sekadar masalah teknis pemerintahan. Persoalan yang terjadi menunjukkan adanya gejala menjauhnya arah pembangunan dari cita-cita Trisakti Bung Karno yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi serta berkepribadian dalam kebudayaan.
Ketika rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya, ketika korupsi masih menggerogoti uang negara, ketika demokrasi menghadapi tantangan, dan ketika kekayaan nasional belum sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat maka sesungguhnya revolusi Indonesia masih belum selesai.
Kami menyerukan revolusi total, revolusi yang kami maksud adalah perlawanan ideologis terhadap ketidakadilan. Perjuangan politik untuk mengembalikan Republik Indonesia kepada pemiliknya yang sah yaitu rakyat Indonesia.
Maka dari itu atas kesadaran ideologis, kami menuntut beberapa hal sebagai berikut :
Tuntutan yang kami maksud ini bukanlah upaya makar, melainkan meminta sikap ksatria dari kekuasaan hari ini ini untuk bertanggungjawab secara moral atas kekacauan yang terjadi saat ini.
Apabila tuntutan ini tidak ditanggapi, saatnya kita bersatu dan turun kejalan bersama semua elemen masyarakat untuk menunjukkan kedaulatan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi direpublik ini.
Seperti kata Bung Karno bahwa kekuasaan Presiden sekalipun ada batasnya, karena yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat dan diatas segalanya hanyalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.
Alarm Revolusi Indonesia Sedang Tidak BaikBaik Saja, Saatnya Kita Semua Mengambil Sikap Tegas
Nasional
Dari Harapan Jadi Kekecewaan 5 Tahun Tanpa Tersangka, Syamsul Erikson Siahaan Tantang Integritas Polda Sumut
Hukrim
Alexander Sinulingga Ajak FWP Sumut Bangun Kesadaran Jaga Asa Pendidikan Bersih Bobby
Pendidikan
DPP FROMPER Minta Wali Kota Medan Rico Waas! Tindak Tegas RSIA Rosiva Murni Teguh Jika Terbukti Tidak Memiliki Izin PBG Sky CrossYang Dibang
Medan
Yayasan Nusantara Alam Abadi Dan Rel MBG Baksos Di SDN 060877
Daerah
Jakarta, asatupro.com Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, sekaligus pe
Perkebunan
Polres Dairi Berhasil mengungkap Drama Begal Rp 297 Juta, Pelaku Diduga Terjerat Judi Online
Daerah
Lapor Pak Wali Kota Rico Waas! Dugaan Kuat Sky Cross RSIA Rosiva Murni Teguh Langgar Perda, PBG Dipertanyakan
Peristiwa
Penandatanganan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Dairi
Daerah
Sat Narkoba Polres Simalungun Terima Piagam Penghargaan dari Pemkab atas Keberhasilan Operasi Antik Toba 2026
Daerah
