KPPU Dan Berbagai Lembaga Bahas Kemitraan Dengan Kementerian UMKM

Lebih khusus, Ifan, panggilan akrab Ketua KPPU menggarisbawahi
pasal 34 ayat 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menyebut bahwa untuk memantau pelaksanaan kemitraan, Menteri dapat lembaga koordinasi kemitraan usaha
nasional dan daerah. "Amanah undang-undang ini belum dilaksanakan meski sudah 16 tahun.

KPPU jika dipercaya, siap mengambil peran sebagai Lembaga koordinatif tersebut", tegas Ifan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam kesempatan tersebut menyambut baik upaya solusi yang didorong KPPU, serta menjelaskan beberapa faktor penentu dalam
pengawasan kemitraan.

"Ada tiga hal yang menjadi penentu dalam efektifitas pengawasan kemitraan, yakni arah kebijakan kemitraan, langkah dan strategi kemitraan, serta urgensi.
Jangan sampai upaya melindungi UMKM membuat adanya dikotomi atau jarak yang jauh antar pelaku usaha. Justru dibutuhkan konektifitas, sehingga terjadi rantai pasok usaha besar dengan UMKM", jelas Menteri Maman.

Baca Juga:

• NTT Docomo Hadiri Pemeriksaan Cepat di KPPU Atas Perkara Notifikasi Akuisisi
• KPPU dan MPM PWM Sumut Perkuat Sinergi Pemberdayaan UMKM dan Pengawasan Persaingan Usaha

Dalam konteks urgensi, Menteri Maman menjelaskan bahwa keterkaitan dengan rantai global UMKM Indonesia hanya 4%. Sementara Negara tetangga di ASEAN, seperti Malaysia mencapai 46%, Thailand 29%, Filipina 21, dan Vietnam 20%. Ada beberapa penyebab, salah satunya terjadi diskonektifitas yang terjadi antara UMKM dengan usaha besar. Jadi secara prinsip, Pemerintah setuju untuk melakukan pengawasan.

Baca Juga:

• KPPU Mulai Sidang Perkara Dugaan Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Oleh NTT Docomo
• KPPU Putus 97 Pinjol Bersalah, Denda Capai Rp755 Miliar dalam Perkara Penetapan Bunga

NTT Docomo Hadiri Pemeriksaan Cepat di KPPU Atas Perkara Notifikasi Akuisisi

KPPU dan MPM PWM Sumut Perkuat Sinergi Pemberdayaan UMKM dan Pengawasan Persaingan Usaha

KPPU Mulai Sidang Perkara Dugaan Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Oleh NTT Docomo

KPPU Putus 97 Pinjol Bersalah, Denda Capai Rp755 Miliar dalam Perkara Penetapan Bunga

KPPU Kanwil I Ikut Sidak Serentak di 4 Pasar Tradisional Medan

KPPU Sidak Pasar Serentak di Tujuh Wilayah, Awasi Harga dan Distribusi Pangan Jelang Lebaran