Sujahri Somar dalam Pidato Politik Dies Natalis ke-72: GMNI Dukung TGPF DPR RI Usut Tuntas Kasus Andri Yunus

Jakarta,asatupro.com-Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar menyatakan dukungan penuh organisasinya terhadap pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato Dies Natalis ke-72 GMNI bertema "Menyulam Persatuan, Menggerakkan Perubahan Bangsa" di Jakarta, 19 April 2026.

Dalam bagian pidato politik berjudul "Tentara Rakyat", Sujahri Somar menguraikan kronologi kejadian pada malam 12 Maret 2026. Andrie Yunus diserang dengan air keras seusai mengikuti diskusi bertajuk "Remiliterisasi dan Judicial Review di Indonesia". Akibatnya, 20 persen kulitnya terbakar dan matanya terluka. Empat prajurit BAIS TNI kini menjadi terdakwa yang diduga menguntit korban secara sistematis dan terencana.

"Jika seorang aktivis dibakar karena bertanya soal undang-undang, apakah demokrasi kita masih sehat? Jika pengadilan yang mengadili prajurit tertutup dari pengawasan sipil, apakah keadilan yang kita harapkan itu sungguh bisa datang?" ujar Sujahri Somar.

Ia menambahkan bahwa GMNI menyampaikan solidaritas penuh kepada Andrie Yunus dan mendesak proses hukum berjalan secara transparan. "Kami menegaskan: peradilan militer tidak boleh menjadi benteng yang melindungi pelaku dari kebenaran," tegasnya.

Baca Juga:

• Antiklimaks! Laporan Ormas Kristen terhadap Muhammad Jusuf Kalla Terbaca sebagai Manuver Politik
• Ikuti Rakornis TMMD 128, Dandim 0203/Langkat Siap Bersinergi Wujudkan Pembangunan

Menanggapi kasus tersebut, GMNI secara tegas mendorong pembentukan TGPF independen sebagai langkah konkret untuk mengungkap seluruh fakta di balik serangan yang dinilai terencana itu. Dukungan ini selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab, di mana Presiden menyebut kasus penyiraman air keras ini sebagai tindakan terorisme dan biadab yang harus diusut tuntas hingga ke aktor intelektual—siapa yang menyuruh dan siapa yang membayar.

Prabowo juga menjamin tidak akan melindungi aparat negara yang terlibat serta terbuka mempertimbangkan pembentukan tim independen untuk mengungkap kebenaran secara objektif.

Dalam konteks yang sama, GMNI juga menyampaikan pandangan agar TNI tetap fokus pada tugas konstitusionalnya yaitu pertahanan negara. GMNI menekankan pentingnya TNI tidak terlibat dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini disoroti karena adanya laporan kasus kekerasan dan intimidasi oleh oknum tentara dalam pengawasan PSN di beberapa wilayah, seperti intimidasi terhadap masyarakat adat di Proyek Food Estate Merauke (Papua Selatan) dan bentrok penggusuran di Proyek Rempang Eco City yang melibatkan aparat keamanan.

Baca Juga:

• Pra TMMD 128 Kodim 0203/Langkat, Lanjutkan Peningkatan Jalan di Wilayah Desa Pasar Rawa Gebang
• Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Resmi Membuka Penerimaan Bintara Khusus Penerangan Tahun Anggaran 2026

Sujahri Somar menegaskan dua sikap utama GMNI:

1. TNI harus kuat di garis terdepan pertahanan negara, khususnya menghadapi ancaman eksternal.
2. Supremasi sipil adalah fondasi demokrasi yang tidak bisa ditawar.

Pernyataan ini menjadi sorotan utama dalam peringatan Dies Natalis ke-72 GMNI. Dalam pidato yang sama, GMNI juga menyampaikan pandangan tentang berbagai isu nasional lainnya, termasuk RUU Sisdiknas, geopolitik, dan RUU Penanggulangan Disinformasi, sambil menegaskan komitmennya sebagai kekuatan stabilisasi demokrasi yang kritis namun bertanggung jawab.

Antiklimaks! Laporan Ormas Kristen terhadap Muhammad Jusuf Kalla Terbaca sebagai Manuver Politik

Ikuti Rakornis TMMD 128, Dandim 0203/Langkat Siap Bersinergi Wujudkan Pembangunan

Pra TMMD 128 Kodim 0203/Langkat, Lanjutkan Peningkatan Jalan di Wilayah Desa Pasar Rawa Gebang

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Resmi Membuka Penerimaan Bintara Khusus Penerangan Tahun Anggaran 2026

Inisiator Konperda Sutrisno Pangaribuan: Pelaporan Jusuf Kalla Tidak Mewakili Umat, Hanya Kepentingan Elit

Desak Polres Buru Selatan Segera Tindaklanjuti Laporan Masyarakat Adat Terkait Dugaan Pelanggaran Oleh PD Panca Karya