Ribuan Warga Padati Lapangan Merdeka, Puncak HUT ke-62 Golkar Sumut Berlangsung Semarak dan Penuh Hadiah
Ribuan Warga Padati Lapangan Merdeka, Puncak HUT ke62 Golkar Sumut Berlangsung Semarak dan Penuh Hadiah
Politik
Jakarta,asatupro.com-Mengutuk Agresi Militer Amerika Serikat terhadap Iran dan Mendesak Presiden RI Prabowo Subianto Tidak Sekedar Bersikap Normatif dalam Politik Internasional Berdasarkan Prinsip Politik Bebas-Aktif.
Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebagai organisasi kader ideologis yang berlandaskan ajaran marhaenisme dan pemikiran Proklamator bangsa Indonesia Bung Karno, DPC GMNI Jakarta Timur dibawah kepemimpinan Jansen Henry Kurniawan memiliki tanggung jawab historis, moral, dan politik untuk bersikap terhadap setiap bentuk imperialisme, kolonialisme, agresi militer, dan hegemoni kekuatan besar atas bangsa lain.
Bahwa setiap tindakan agresi militer sepihak yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara berdaulat lainnya merupakan ancaman nyata terhadap perdamaian dunia dan bertentangan dengan hukum internasional.
Baca Juga:
Eskalasi konflik internasional akibat tindakan militer sepihak berpotensi memperluas instabilitas kawasan dan mengancam keselamatan rakyat sipil dan penghormatan terhadap kedaulatan negara dan integritas teritorial sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sejarah perjuangan bangsa Indonesia pun lahir dari perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme, sehingga secara moral Indonesia tidak dapat membenarkan bentuk penindasan modern dalam wujud apa pun bahkan politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas dan aktif, yang berarti tidak memihak pada blok kekuatan mana pun, tetapi aktif memperjuangkan perdamaian dunia.
Berpijak pada prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan larangan penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara serta meneguhkan kembali nilai-nilai Dasasila Bandung yang dihasilkan dalam Konferensi Asia-Afrika, yang memuat prinsip penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia, kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa, larangan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain, penghormatan atas hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri.
Baca Juga:
Piagam PBB Pasal 2 ayat 4 yang berbunyi
"Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasionalnya dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara, atau dengan cara apa pun yang tidak sesuai dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa." dan diperkuat oleh Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB "yang mewajibkan penyelesaian sengketa internasional dengan cara damai".
Artinya penyelesaian perselisihan internasional secara damai, serta penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan. Sejalan dengan ajaran serta pidato-pidato Bung Karno yang secara konsisten menolak imperialisme dan menyerukan solidaritas bangsa-bangsa tertindas, maka seluruh prinsip tersebut menjadi landasan moral, konstitusional, dan ideologis dalam menentukan sikap terhadap dinamika politik internasional.
Berlandaskan tanggung jawab ideologis sebagai kader GMNI, DPC GMNI Jakarta Timur menyatakan sikap sebagai berikut :
Ribuan Warga Padati Lapangan Merdeka, Puncak HUT ke62 Golkar Sumut Berlangsung Semarak dan Penuh Hadiah
Politik
Tim LAFKI Turun ke RSUD Sidikalang, dr. Benny Purba Banyak Masukan untuk Perbaikan Layanan
Daerah
Pelantikan DPP Pomparan Loho Raja di Tugu Silalahi, Pemkab Dairi Ajak Kolaborasi Bangun Daerah
Daerah
Ketua Harian DPP AJUDAN Desak Kapolri Realisasikan Tes Urine Seluruh Anggota Polri
Nasional
Nahkodai Kembali DPP Horas Bangso Batak 2026 dan 2031, Lamsiang Sitompul Tegaskan Komitmen Penguatan Budaya dan Bantuan Hukum
Nasional
Eko Sitepu Gelar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Medan, Warga Soroti Keadilan Sosial
Politik
GMPETSU Desak KPK Terbitkan Sprindik Baru Kasus Korupsi Jalan dan Jalur Kereta Api DJKA di Sumut
Nasional
Tudingan &lsquoTebang Pilih&rsquo Mewarnai Penetapan Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Sumut, KPK Buka Suara
Hukrim
Ketum GERMAS Ungkap Ade Julhaidir Desak DPR/MPR RI Tampung Aspirasi Masyarakat Terkait Polemik Putusan MK dan IJASAH Gibran
Nasional
Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menegaskan tidak ada kompromi dalam hal pemberantasan narkotika.
Daerah