Akselerasi Kebijakan Publik, Kepala BSKDN Tekankan Pentingnya Optimalisasi Peran JFAK di Daerah

Jakarta,asatupro.com-Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya optimalisasi peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di daerah sebagai langkah strategis guna mempercepat akselerasi kebijakan publik yang berkualitas.

Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Workshop Pembinaan JFAK untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif. Kegiatan tersebut berlangsung di Command Center BSKDN pada Kamis, 24 Oktober 2024. sebagai bagian dari kerja sama BSKDN dan Program Akselerasi Layanan Dasar Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Kemitraan Australia-Indonesia.

Dalam sambutanya, Yusharto menyoroti perihal kontribusi yang diberikan JFAK dalam proses penyusunan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Dia menegaskan, guna mewujudkan kebijakan yang berkualitas JFAK perlu meningkatkan kompetensi yang dimiliki sekaligus melakukan kolaborasi dengan jabatan fungsional lainnya. Ini meliputi Jabatan Fungsional (JF) Perencana, JF Peneliti, JF Perancang Perundang-undangan, JF Administrator Kesehatan, JF Pengawas Farmasi dan Makanan, JF Statistisi, JF Widyaiswara, serta JF Dosen.

Baca Juga:

• Disinggung Mengenai Mobil Dinas Jabatan, Rusydi Nasution : Istri Pak Letnan Tabrakan Pernah Diberitakan, Enggak?
• Desakan Publik Kalahkan Keputusan Letnan Dalimunthe dan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Terkait Gebyar HUT RI Di Padangsidimpuan

Disinggung Mengenai Mobil Dinas Jabatan, Rusydi Nasution : Istri Pak Letnan Tabrakan Pernah Diberitakan, Enggak?

Desakan Publik Kalahkan Keputusan Letnan Dalimunthe dan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Terkait Gebyar HUT RI Di Padangsidimpuan

Gebyar HUT RI Di Padangsidimpuan Terhalang Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Empat Pulau Di Singkil Masuk Sumut, Ikhyar Velayati : Kemendagri hanya Bawa Peta Tetapi Lupa Baca Arsip

Status Empat Pulau Sudah Ditetapkan Kemendagri Masuk Sumut Sejak 2022

Kemendagri Instruksikan Pemda Koordinasi Dengan Penegak Hukum Tegakkan Sanksi Bagi Ormas Yang Melanggar Aturan