Dalam keterangannya, Muhri Fauzi Hafiz menyampaikan bahwa pada tahun 2023 lalu, terkait besaran Alokasi DBH Pajak Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2023 oleh lembaga BPK RI ditemukan ketidaksesuaia sebesar Rp104.670.546.410,00.
Menurutnya, dalam laporan tersebut disebutkan dengan jelas bahwa temuan ini juga diakui oleh Pj.Gubernur Sumatera Utara saat itu yang mengakibatkan saldo utang belanja atas DBH pajak bagian Pemerintah Kabupaten/kota TA 2023 kurang saji sebesar Rp104.670.546.410,00; .
Baca Juga:
"Kurang saji ini punya arti bahwa ada kesalahan informasi data yang sangat berpengaruh, yang kemungkinan disebabkan oleh kelalaian, kesalahan perhitungan, atau bisa juga kecurangan. Apalagi sampai nominal jumlah Rp 104 Milyar lebih seperti tersebut dalam temuan itu. Maka, dengan melaporkan hal ini ke APH akan membuka semua permasalahan dengan lebih lengkap dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. "Katanya kepada wartawan. Rabu, (26/03).
Muhri menyebutkan, karena tidak sesuai ketentuan penyaluran DBH Pajak bagian pemerintah Kabupaten/Kota TA 2023 ini jika tidak dilakukan sesuai regulasi, selain mengakibatkan Pemerintah kabupaten/kota kehilangan kesempatan untuk memanfaatkannya, juga bisa menimbulkan peluang dugaan korupsi baru secara terstruktur, sistematis dan masif.
"Temuan BPK menyebutkan dengan jelas bahwa Pemprov Sumut belum pernah menetapkan mekanisme/pedoman teknis untuk penyaluran DBH pajak bagian pemerintah kabupaten/kota, tentu ini jelas melanggar aturan Permendagri dan Pergub yang berlaku. "Urainya.
Baca Juga:
Atas laporan tersebut, Muhri berharap kepada Aparat Penegak Hukum yakni Kejaksaan Tinggi Sumut agar segera mengusut dugaan korupsi yang terjadi di BKAD Sumut, memanggil semua pihak terkait terutama Kepala BKAD Ismail Sinaga dan Kepala BKAD yang saat ini masih menjabat.
"Kita menunggu keberanian APH dalam mengusut dugaan kasus korupsi tersebut, dengan harapan pemerintahan Sumut yang saat ini di pimpin Gubernur Bobby Nasution dan Pak Surya lebih baik dan bebas dari KKN.
Di tempat terpisah,Ismael Parenus Sinaga selaku kepala BKAD Sumut Tahun 2023 saat dimintai tanggapannya oleh awak media terkait hal mencoba melakukan pembelaan diri dan terkesan sepele.
Ismail berdalih, seolah menjadi pejabat yang bersih, dengan gaya lantang menyebutkan bahwa temuan BPK tersebut tidak ada dan dengan bangga menyebutkan bahwa Provinsi Sumut selalu mendapatkan WTP dari BPK.
"Tak ada itu dinda, kalau gak mana mungkin kami WTP. Temuan itu kan apa bunyinya, cak kau liat dulu. Cuma disuruh bagusin mekanisme dan aturannya kan. Lagian pun, kurang saji yang 104 sekian itu sudah kita kasih seluruhnya ke kabupaten kota. Kecuali fisik bisalah, kurang volume, lebih bayar maupun markup spek dll. "Ucap Ismail keras yang bergegas meninggalkan wartawan di salah satu Cate di Teladan.
Pangkat Bertambah, Tanggung Jawab Menguat! Wabup Dairi Hadiri Korps Raport Kenaikan Pangkat Yonif TP 908/PERTAKI
Daerah
Halomoan Nasution Tegaskan Komitmen 234 SC Deli Serdang Dukung Kondusivitas dan Kamtibmas
Daerah
Paripurna Istimewa HUT ke79 Dairi Bupati Vickner Paparkan Capaian dan Harapan Dairi Maju, Sejahtera dan Bermartabat
Daerah
Resepsi HUT ke79 Dairi Capaian Kepemimpinan Vickner Wahyu Dipaparkan, Ajak Pemuda Jadi Penggerak Pembangunan
Daerah
Presiden Prabowo Kembali Lakukan Reshuffle Kabinet Merah Putih, Ini Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik
Nasional
Mafia BBM Bersubsidi Beraksi di KIM Truk Tangki Siluman Masuk PT Medan Tropical Canning Diduga Bekingan Oknum Aparat
Hukrim
Dari JCS Hingga Ruang Aspirasi, KAMMI Sumut Apresiasi Langkah Kapolrestabes Medan
Medan
Hari Jadi ke79 Dairi, Wabup Wahyu Daniel Sagala Ajak Warga Bangkit Bersama Wujudkan Dairi Semakin Tangguh
Daerah
Pangdam I/BB Kenaikan Pangkat Prajurit Harus Diiringi Rasa Syukur dan Rendah Hati
Medan
Presiden Prabowo Tunjuk Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto Jadi Calon Tunggal Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit
Nasional
