Dalam keterangannya, Muhri Fauzi Hafiz menyampaikan bahwa pada tahun 2023 lalu, terkait besaran Alokasi DBH Pajak Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2023 oleh lembaga BPK RI ditemukan ketidaksesuaia sebesar Rp104.670.546.410,00.
Menurutnya, dalam laporan tersebut disebutkan dengan jelas bahwa temuan ini juga diakui oleh Pj.Gubernur Sumatera Utara saat itu yang mengakibatkan saldo utang belanja atas DBH pajak bagian Pemerintah Kabupaten/kota TA 2023 kurang saji sebesar Rp104.670.546.410,00; .
Baca Juga:
"Kurang saji ini punya arti bahwa ada kesalahan informasi data yang sangat berpengaruh, yang kemungkinan disebabkan oleh kelalaian, kesalahan perhitungan, atau bisa juga kecurangan. Apalagi sampai nominal jumlah Rp 104 Milyar lebih seperti tersebut dalam temuan itu. Maka, dengan melaporkan hal ini ke APH akan membuka semua permasalahan dengan lebih lengkap dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. "Katanya kepada wartawan. Rabu, (26/03).
Muhri menyebutkan, karena tidak sesuai ketentuan penyaluran DBH Pajak bagian pemerintah Kabupaten/Kota TA 2023 ini jika tidak dilakukan sesuai regulasi, selain mengakibatkan Pemerintah kabupaten/kota kehilangan kesempatan untuk memanfaatkannya, juga bisa menimbulkan peluang dugaan korupsi baru secara terstruktur, sistematis dan masif.
"Temuan BPK menyebutkan dengan jelas bahwa Pemprov Sumut belum pernah menetapkan mekanisme/pedoman teknis untuk penyaluran DBH pajak bagian pemerintah kabupaten/kota, tentu ini jelas melanggar aturan Permendagri dan Pergub yang berlaku. "Urainya.
Baca Juga:
Atas laporan tersebut, Muhri berharap kepada Aparat Penegak Hukum yakni Kejaksaan Tinggi Sumut agar segera mengusut dugaan korupsi yang terjadi di BKAD Sumut, memanggil semua pihak terkait terutama Kepala BKAD Ismail Sinaga dan Kepala BKAD yang saat ini masih menjabat.
"Kita menunggu keberanian APH dalam mengusut dugaan kasus korupsi tersebut, dengan harapan pemerintahan Sumut yang saat ini di pimpin Gubernur Bobby Nasution dan Pak Surya lebih baik dan bebas dari KKN.
Di tempat terpisah,Ismael Parenus Sinaga selaku kepala BKAD Sumut Tahun 2023 saat dimintai tanggapannya oleh awak media terkait hal mencoba melakukan pembelaan diri dan terkesan sepele.
Ismail berdalih, seolah menjadi pejabat yang bersih, dengan gaya lantang menyebutkan bahwa temuan BPK tersebut tidak ada dan dengan bangga menyebutkan bahwa Provinsi Sumut selalu mendapatkan WTP dari BPK.
"Tak ada itu dinda, kalau gak mana mungkin kami WTP. Temuan itu kan apa bunyinya, cak kau liat dulu. Cuma disuruh bagusin mekanisme dan aturannya kan. Lagian pun, kurang saji yang 104 sekian itu sudah kita kasih seluruhnya ke kabupaten kota. Kecuali fisik bisalah, kurang volume, lebih bayar maupun markup spek dll. "Ucap Ismail keras yang bergegas meninggalkan wartawan di salah satu Cate di Teladan.
Jakarta,asatupro.comSehubungan dengan dinamika sosial yang terjadi saat ini ,terkait isu LGBT. PP IKA BKPRMI sebagai bagian organisasi dakw
Nasional
Padangsidimpuan, Asatupro.com Dua paket proyek pemeliharaan bangunan di Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan dengan total pagu anggaran
Daerah
DPW HARI Sumut Laporkan Dugaan Penyimpangan di Dinas CKTR Deli Serdang ke Kejati, Soroti Spesifikasi Bermerek hingga Serah Terima Proyek Rp3
Medan
500 Masyarakat Tergabung PMPKKBSUSU Gelar Syukuran Penutupan Galian C di Bantaran Sungai Ular yang Digagas Satgas Elang Biru DPP GARPU Nasde
Daerah
Berawal dari Laporan Warga, Kodim 0207/SML Ringkus Pengedar Sabu di Bandar, Sita 2,69 Gram Sabu
Hukrim
Keluarga Korban Tabrak Lari Hingga Meninggal Dunia di Helvetia Minta Bantuan Masyarakat Ungkap Identitas Terduga Pelaku
Hukrim
&lrmImigrasi Sumut Diduga "Main Mata" dengan WNA Singapura Pemasok Bahan Baku Vape Narkoba, Wartawan "Pilihan" Dijejali Kegiatan Tertutup di Ho
Peristiwa
Liburan Sekolah, Delipark Mall Hadirkan Keseruan Lewat Kegiatan Edukatif
Ekonomi
DPP GMNI Dua Peserta SPPI Meninggal, Menhan Harus Bertanggung Jawab dan Hentikan Pendekatan Militeristik dalam Program Ekonomi Rakyat
Nasional
20 KK Terdampak Genangan, Warga Jalan Pandu Sidikalang Desak Perbaikan Drainase Perumahan GWK
Daerah
