Dalam keterangannya, Muhri Fauzi Hafiz menyampaikan bahwa pada tahun 2023 lalu, terkait besaran Alokasi DBH Pajak Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2023 oleh lembaga BPK RI ditemukan ketidaksesuaia sebesar Rp104.670.546.410,00.
Menurutnya, dalam laporan tersebut disebutkan dengan jelas bahwa temuan ini juga diakui oleh Pj.Gubernur Sumatera Utara saat itu yang mengakibatkan saldo utang belanja atas DBH pajak bagian Pemerintah Kabupaten/kota TA 2023 kurang saji sebesar Rp104.670.546.410,00; .
Baca Juga:
"Kurang saji ini punya arti bahwa ada kesalahan informasi data yang sangat berpengaruh, yang kemungkinan disebabkan oleh kelalaian, kesalahan perhitungan, atau bisa juga kecurangan. Apalagi sampai nominal jumlah Rp 104 Milyar lebih seperti tersebut dalam temuan itu. Maka, dengan melaporkan hal ini ke APH akan membuka semua permasalahan dengan lebih lengkap dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. "Katanya kepada wartawan. Rabu, (26/03).
Muhri menyebutkan, karena tidak sesuai ketentuan penyaluran DBH Pajak bagian pemerintah Kabupaten/Kota TA 2023 ini jika tidak dilakukan sesuai regulasi, selain mengakibatkan Pemerintah kabupaten/kota kehilangan kesempatan untuk memanfaatkannya, juga bisa menimbulkan peluang dugaan korupsi baru secara terstruktur, sistematis dan masif.
"Temuan BPK menyebutkan dengan jelas bahwa Pemprov Sumut belum pernah menetapkan mekanisme/pedoman teknis untuk penyaluran DBH pajak bagian pemerintah kabupaten/kota, tentu ini jelas melanggar aturan Permendagri dan Pergub yang berlaku. "Urainya.
Baca Juga:
Atas laporan tersebut, Muhri berharap kepada Aparat Penegak Hukum yakni Kejaksaan Tinggi Sumut agar segera mengusut dugaan korupsi yang terjadi di BKAD Sumut, memanggil semua pihak terkait terutama Kepala BKAD Ismail Sinaga dan Kepala BKAD yang saat ini masih menjabat.
"Kita menunggu keberanian APH dalam mengusut dugaan kasus korupsi tersebut, dengan harapan pemerintahan Sumut yang saat ini di pimpin Gubernur Bobby Nasution dan Pak Surya lebih baik dan bebas dari KKN.
Di tempat terpisah,Ismael Parenus Sinaga selaku kepala BKAD Sumut Tahun 2023 saat dimintai tanggapannya oleh awak media terkait hal mencoba melakukan pembelaan diri dan terkesan sepele.
Ismail berdalih, seolah menjadi pejabat yang bersih, dengan gaya lantang menyebutkan bahwa temuan BPK tersebut tidak ada dan dengan bangga menyebutkan bahwa Provinsi Sumut selalu mendapatkan WTP dari BPK.
"Tak ada itu dinda, kalau gak mana mungkin kami WTP. Temuan itu kan apa bunyinya, cak kau liat dulu. Cuma disuruh bagusin mekanisme dan aturannya kan. Lagian pun, kurang saji yang 104 sekian itu sudah kita kasih seluruhnya ke kabupaten kota. Kecuali fisik bisalah, kurang volume, lebih bayar maupun markup spek dll. "Ucap Ismail keras yang bergegas meninggalkan wartawan di salah satu Cate di Teladan.
Sinergi Pengawasan dan Kerja Cepat FROMPER Dukung Penuh Kebijakan Strategis Presiden Prabowo untuk Kesejahteraan Rakyat
Nasional
Prabowo Kita Harus Dikritik, Tapi Juga Harus Kerja Cepat buat Rakyat
Nasional
Putra Daerah Keberatan, Tambang Dolomit di Tanah Pinem Masih Beroperasi Padahal IUP Mati Sejak 2021
Daerah
Medan, asatupro.com Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Cabang Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar diskusi mengenai Peratur
Ekonomi
Dhanil Ginting Apresiasi Kebersihan dan Pelayanan RSUD Amri Tambunan, Dorong Deliserdang Sehat
Daerah
SEKBER FAHMI Ucapkan Selamat atas Dilantiknya Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon sebagai Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumut
Medan
Wakil Bupati Wahyu Sagala Hadiri pelantikan Pengurus Kormi Dairi 20262029, Dorong Olahraga Rekreasi Jadi Gaya Hidup Masyarakat
Daerah
Medan, asatupro.com Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bakal menggelar peringatan hari ulang tahun (HUT) ke58 secara serentak p
Ekonomi
Bupati Dairi dan DPRD Dairi Sepakati KUAPPAS APBD 2027, Jadi Pedoman Penyusunan RKA SKPD
Daerah
Warga Medan Keluhkan Biaya Tes Psikologi Perpanjangan SIM C Tembus Rp100 Ribu, Satpas Polrestabes Medan Malah Buang Badan!
Peristiwa
