Kunjungan Kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ke Kabupaten Dairi
Kunjungan Kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ke Kabupaten Dairi
Daerah
Medan,asatupro.com-Polemik pengelolaan parkir di pasar-pasar bawah naungan PUD Pasar Kota Medan kembali memanas. Kali ini, aroma tak sedap muncul ke permukaan terkait indikasi praktik percaloan dan upaya penguasaan lahan parkir oleh kelompok tertentu yang diduga mendapat "lampu hijau" dari orang dekat kekuasaan.
Pengurus DPC GRIB Jaya Kota Medan, angkat bicara menanggapi situasi yang dinilai sudah mencederai prinsip profesionalitas birokrasi di Kota Medan ini.
Dugaan ini mencuat setelah adanya pertemuan yang melibatkan pihak berinisial R, yang diketahui menjabat sebagai sekretaris partai politik berwarna biru. Partai yang sama dengan Walikota Medan. R diduga bertindak sebagai utusan Walikota.
Ironisnya, pertemuan itu juga dihadiri SP, salah satu ketua Ormas Kt Kota Medan, serta KT selaku pemegang mandat sah pengelolaan parkir di Pasar Sukaramai. Berdasarkan pengakuan KT, sosok R mengarahkan dirinya untuk "berkoordinasi" dengan SP jika ingin mandat parkirnya aman.
Baca Juga:
"Ini aneh. Kenapa urusan pengelolaan parkir milik daerah harus lewat ketua ormas? SP tidak punya posisi formal di pemerintahan. Kenapa dia yang menentukan siapa yang boleh mengelola parkir," ujar Pengurus salah satu Okp ini dengan nada kritis.
Situasi makin mencurigakan saat SP justru menawarkan "barter" lahan parkir kepada KT. Ia menawarkan lokasi di pasar lain dengan alasan lahan di Pasar Sukaramai sudah dialihkan ke pihak lain. Pola ini memperkuat dugaan adanya skema "calo izin" yang terorganisir untuk memonopoli titik-titik parkir strategis.
Tak hanya soal parkir, juga menyoroti kinerja Walikota Medan terkait proyek revitalisasi Lapangan Merdeka yang hingga kini tak kunjung usai. Jantung kota Medan itu kini justru terlihat seperti proyek abadi yang hanya menyisakan seng-seng penutup tanpa hasil nyata.
Baca Juga:
Pengurus Grib Dpc Kota Medan mempertanyakan apa sebenarnya "karya nyata" Walikota selama menjabat jika urusan ikon kota saja tidak kunjung tuntas.
"Lapangan Merdeka itu wajah Kota Medan, tapi sampai sekarang tidak jelas kapan selesainya. Apa kerja Walikota? Jangan hanya sibuk dengan seremonial atau bagi-bagi 'kue' parkir ke kelompok tertentu, tapi pembangunan strategis malah terbengkalai," tegasnya.
Grib Dpc Kota Medan memperingatkan bahwa jika praktik percaloan parkir oleh ormas tertentu ini dibiarkan, maka akan muncul dua dampak besar: kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan potensi konflik fisik di lapangan.
"Kalau pihak luar bisa mengatur distribusi parkir, ini bukan lagi soal administrasi, tapi sudah premanisme berbaju birokrasi. Kita minta ini ditelusuri. Jangan sampai publik beranggapan bahwa pengelolaan sektor publik di Medan sudah bergeser dari profesionalitas menuju kepentingan kelompok dan partai semata atau keluarga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PUD Pasar Medan maupun pihak-pihak terkait yang disebut dalam pertemuan tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan adanya praktik "titip-menitip" lahan parkir tersebut, kami Pengurus Grib Dpc Kota Medan menduga ada main mata antara R diduga orang dekat Walikota dengan orang-orang tertentu. ( Team )
Kunjungan Kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ke Kabupaten Dairi
Daerah
Dugaan Pengalihan Jaminan Fidusia Libatkan Oknum TNI, Gugatan Rp. 300 Juta Bergulir di PN Simalungun
Hukrim
Medan, asatupro.com TNIAD, termasuk Kodam I/Bukit Barisan (BB), terus memperkuat hubungan yang baik dengan seluruh wartawan dan media seb
Medan
Lotu, asatupro.com Pembangunan jembatan modular bantuan Presiden Prabowo Subianto di Desa Gunung Tua, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nia
Daerah
GPSU Desak Poldasu Panggil Dan Periksa Kadisdik Labuhan Batu Atas Dugaan Pungli Kepsek
Daerah
3 Mantan Pejabat BGN Jadi Tersangka!, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Program MBG Triliunan Rupiah
Nasional
BEM UMN AlWashliyah Gelar Aksi Jilid II, Desak Usut Dugaan Skandal Kredit Rp82,39 Miliar Bank Mandiri
Hukrim
HMI Deli Serdang Desak Kejagung Perluas Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Program MBG Termasuk Audit Mitra BGN
Hukrim
LLDIKTI Wilayah I Sumut Pecahkan Rekor MURI Melalui Seminar Nasional "10 Pohon Ilmu"
Pendidikan
DPP HARI Apresiasi Ketegasan Kejaksaan Agung dalam Pengusutan Dugaan Korupsi Program Gizi Nasional
Nasional