Medan,asatupro.com-Dugaan praktik "kongkalikong" dalam tender proyek pemerintah kembali mencuat di tubuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Informasi yang diterima dari sejumlah sumber internal menyebutkan adanya indikasi pengaturan pemenang proyek bahkan sebelum paket pekerjaan resmi diumumkan di LPSE.
Beberapa proyek bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah diduga telah memiliki "pemenang" sejak jauh hari. Informasi lain menyebutkan, pertemuan tertutup terkait pembagian proyek telah dilakukan pada Mei 2025, padahal paket baru tayang di laman LPSE Agustus 2025.
Tak berhenti di situ, setiap rekanan yang terlibat disebut wajib menyetor 20–25% kepada pihak tertentu di dinas terkait. Pola ini dinilai telah membentuk sistem monopoli dan mengabaikan prinsip transparansi pengadaan.
Padahal, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menegaskan proses pengadaan barang/jasa pemerintah wajib dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan kompetitif untuk mencegah praktik kolusi dan korupsi.
Baca Juga:
"Kalau benar proyek belum tayang tapi pemenangnya sudah ditentukan, itu jelas melanggar aturan. Aparat penegak hukum harus turun tangan," tegas Fernanda Nasution, Koordinator KAMPEDA (Koalisi Aktivis Mahasiswa Daerah).
Fernanda juga menilai praktik seperti ini berpotensi mencederai semangat reformasi birokrasi yang sedang dibangun Wali Kota Medan, Rico Waas.
"Pak Wali sedang mendorong meritokrasi agar pemerintahan bersih dan profesional. Tapi kalau bawahannya bermain proyek, itu jelas merusak kredibilitas dan kerja keras beliau,"tambahnya.
Baca Juga:
KAMPEDA menegaskan akan membawa dugaan ini ke ranah hukum dengan melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Mereka juga mendorong KPPU untuk menyelidiki potensi pelanggaran persaingan usaha dalam proyek-proyek tersebut.
Medan, asatupro.com Posisi Petani kelapa sawit di Indonesia masih lemah sehingga sulit membangun kemitraan dengan perusahaan perkebunan se
Perkebunan
Medan, asatupro.com Guru Besar Fakultas Pertanian (Faperta) Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Diana Chalil, menilai proses Korpo
Perkebunan
Medan, asatupro.com Kemitraan antara perusahaan dan kelembagaan petani kelapa sawit didukung dan didorong sepenuhnya oleh Rumah Sawit Indo
Perkebunan
Aktivis Anti Judi dan Narkoba Desak Kapolri Kapolda Sumut Berantas Perjudian dan Narkoba di Sumut
Medan
Suahasil Gantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan, Simak Profilnya
Nasional
DARAH BIRU MASA DEPAN TERANCAM GAB Desak Polda Sumut dan Interpol Libas Jaringan Internasional Vape "Getar" di Tanjungbalai
Peristiwa
Wapres Gibran Terkejut! Keluarga Pancurbatu Mengadu Korban Pencurian Malah Jadi Tersangka, Tiga Keluarga Disebut Masuk DPO
Peristiwa
Menuju Mubes I, HBB Konsolidasikan Pandangan Tokoh Batak di Sumut
Nasional
Polri telah membangun 265 titik sumur bor di wilayah terdampak, terdiri dari 10 titik program Kapolri, 46 titik program Kapolda Aceh,
Daerah
Video Pegawai PPPK Dinsos Lhokseumawe Berinisial TR Diduga Gunakan &ldquoPod Getar&rdquo, Publik Desak Pemeriksaan
Peristiwa
