DPP HARI Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Tangani Karhutla, Minta Aparat Usut Dugaan Pelaku Pembakaran Hutan
DPP HARI Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Tangani Karhutla, Minta Aparat Usut Dugaan Pelaku Pembakaran Hutan
Nasional
Namun, ketika berhadapan dengan proyek besar yang memerlukan kompetensi spesifik dan pengawasan ketat, e-katalog gagal menyediakan jaminan kualitas. Lebih lanjut, e-katalog tidak mengatur pengadaan untuk konsultan pengawas, yang seharusnya menjadi komponen penting dalam memastikan keberhasilan proyek.
Tanpa konsultan pengawas yang terpilih berdasarkan prosedur yang sah dan kredibel, tidak ada jaminan bahwa proyek tersebut akan berjalan sesuai dengan standar dan anggaran yang telah ditetapkan.
Peran Inspektorat Aceh : Pengawasan yang TertinggalBaca Juga:
Sayangnya, Inspektorat Aceh tidak terlihat aktif dan responsif terhadap kasuskasus ini. Meskipun ada laporan tentang potensi penyalahgunaan anggaran dan penyimpangan prosedur, pengawasan yang dilakukan terlalu lambat dan tidak cukup mendalam.
Pada kasus pembangunan bunker di RSUZA, seharusnya Inspektorat Aceh segera memberikan rekomendasi atau bahkan peringatan kepada Direktur RSUZA agar proses pengadaan dihentikan sementara untuk diselidiki lebih lanjut. Namun, hingga saat ini, Inspektorat Aceh belum menunjukkan tindak lanjut yang konkret, meskipun larangan pengadaan konsultan pengawas melalui e-katalog sudah dijelaskan oleh LKPP.
Dalam kasus ini, Inspektorat Aceh gagal menjalankan perannya untuk mencegah kerugian negara dan mengawal pengadaan yang sah. Kelemahan pengawasan dari Inspektorat Aceh memperburuk situasi. Inspektorat yang seharusnya menjadi katalis pengawasan dalam setiap proyek pemerintah malah terlihat lemah dalam menegakkan aturan dan kurang cepat dalam merespons indikasi penyimpangan. Jika pengawasan ini dilakukan dengan lebih serius dan profesional, banyak kasus korupsi yang bisa dicegah.
Baca Juga:E-Katalog sebagai Jalur Cepat Menuju Korupsi
E-Katalog, yang semestinya menyederhanakan proses pengadaan, justru menambah kerumitan dalam pelaksanaannya dan menimbulkan risiko besar bagi negara. Lebih jauh lagi, ketidakmampuan Inspektorat Aceh dalam menjalankan fungsi pengawasan yang lebih tegas dan independen membuat sistem ini rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan dan korupsi.
Tanpa pengawasan yang lebih intensif, sistem e katalog hanya akan terus menjadi celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan rakyat.
DPP HARI Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Tangani Karhutla, Minta Aparat Usut Dugaan Pelaku Pembakaran Hutan
Nasional
Diduga Tak Sesuai Juknis, Pekerjaan Replanting dan Parit Isolasi PTPN IV Bah Jambi Diminta Diperiksa
Peristiwa
HUT ke4 Satupena.co.id Empat Tahun Berkarya, Menjaga Kepercayaan dan Mewarnai Negeri
Daerah
Ahli Waris Almarhum Abdul Halim Harahap Pemilik 15 Ha Lahan Polisikan Pasutri Diduga Penyerobot Lahan
Medan
Wabup Dairi Kunjungi Anak Korban Kekerasan di RSUD Sidikalang, "Pemulihan Fisik dan Mental Harus Tuntas"
Daerah
Olimpiade Sains Dairi 2026 Digelar September Mendatang, Ajang Prestasi Siswa & Guru seSumatera Utara
Pendidikan
Perdamaian Kasus Dugaan Pencemaran PT Indofarm Sukses Makmur Dipertanyakan, Hasil Uji Laboratorium Berbeda dan Dugaan Upeti Mencuat
Peristiwa
Rawat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Jaga Stabilitas Negara Tanpa Provokasi
Nasional
Ditemukan Penuh Luka di Jalan Merdeka!2 Bocah Sidikalang Diduga Disiksa Bibinya Sendiri
Hukrim
Ditolak Terbit KTPel Meski Mengantongi SKPWNI, Warga Pertanyakan Kejelasan Status Kependudukan di Batam
Daerah