E-Katalog, Cara Negara Memfasilitasi Korupsi

Banda Aceh,asatupro.com-Pemerintah melalui sistem e-katalog bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Namun, kenyataannya, ekatalog lebih sering menjadi celah bagi penyalahgunaan anggaran dan potensi korupsi yang semakin besar.

Dua contoh nyata di lapangan, yaitu pembangunan bunker nuklir untuk pasien kanker di RSUZA Banda Aceh dan pengadaan budidaya ikan kakap serta pakan rucah di Aceh Timur, menunjukkan bagaimana e-katalog, yang semestinya mempermudah pengadaan, justru menambah kerumitan dan membuka peluang untuk tindak pidana korupsi.

Apa itu E-Katalog?
E-Katalog adalah sistem elektronik yang disediakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi pengadaan barang dan jasa secara langsung antara penyedia
barang/jasa dan instansi pemerintah.

Melalui E-Katalog, proses pengadaan barang dan jasa seharusnya bisa dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan transparan. Penyedia barang atau jasa yang telah terdaftar dalam E-Katalog akan memasukkan produk mereka beserta harga yang telah disetujui dan instansi pemerintah dapat memilih dari katalog yang ada. Ini dirancang untuk mengurangi kerumitan dan birokrasi yang biasanya ada dalam proses pengadaan konvensional.

Baca Juga:

• Polresta Banda Aceh Tindak Tegas 19 Sepeda Motor Tak Sesuai Spesifikasi
• Anggota Dewan Kota Minta Polresta Banda Aceh Razia Lagi Knalpot Brong

Latar Belakang Munculnya Ide E-Katalog
E-Katalog diperkenalkan sebagai bagian dari upaya untuk reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebelumnya, proses pengadaan yang
dilakukan dengan cara manual atau tender terbuka sering kali dihadapkan dengan masalah seperti lamanya waktu proses, ketidaktransparanan, dan potensi penyalahgunaan anggaran.

Diperkenalkannya E-Katalog bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi praktik korupsi dan mempercepat aliran barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Seiring dengan kebijakan reformasi birokrasi, EKatalog diharapkan dapat menjadi solusi yang mempercepat pengadaan barang dan jasa yang standar, sekaligus meminimalisir ruang bagi oknum untuk melakukan manipulasi anggaran. Sistem ini juga bertujuan untuk menciptakan pasar yang lebih terbuka bagi para penyedia barang dan jasa pemerintah.

Baca Juga:

• Tim Rimueng Satreskrim Polresta Banda Aceh Gagalkan Aksi Balap Liar
• MaTA dan LBH dengan Tegas Minta Dana Hibah 308 Miliar untuk Instansi Vertikal Dihentikan

Polresta Banda Aceh Tindak Tegas 19 Sepeda Motor Tak Sesuai Spesifikasi

Anggota Dewan Kota Minta Polresta Banda Aceh Razia Lagi Knalpot Brong

Tim Rimueng Satreskrim Polresta Banda Aceh Gagalkan Aksi Balap Liar

MaTA dan LBH dengan Tegas Minta Dana Hibah 308 Miliar untuk Instansi Vertikal Dihentikan

DPD ASWIN Aceh Resmi Dibentuk Siap Tingkatkan Kualitas Jurnalistik

Marak Aksi Kejahatan di Aceh, Polisi Minta Warga Waspada