AM2PK Unjukrasa di PT Medan Terkait Hakim yang Tangani Perkara Korupsi di Nias Selatan

Dan keempat adalah menuntut transparansi administrasi peradilan, karena salinan putusan disebut belum diserahkan kepada penasihat hukum maupun keluarga terdakwa, namun sudah diberikan kepada jaksa penuntut umum.

Tak berselang lama, Hakim Tinggi Syamsul Bahri SH MH keluar menemui massa aksi dan menerima langsung laporan tertulis dari perwakilan aliansi.

Hakim Syamsul Bahri menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi secara tertib dan berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

Baca Juga:

• Dugaan Praktik "Calo" Parkir di PUD Pasar Mencuat, Pengurus DPC Grib Kota Medan : Walikota Medan Jangan 'Main Mata' dengan Ormas
• Kepala Daerah Dinilai Punya Hak Penuh Tentukan Kepala Dinas Dalam Menciptakan Good Government, Masyarakat Diminta Percaya

"Kami akan pelajari dan tindaklanjuti laporan ini. Semua proses akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di lembaga peradilan," ujar Syamsul Bahri di hadapan perwakilan mahasiswa.

Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib.

Baca Juga:

• Kesabaran Habis, Besok Penghuni Podomoro City Deli Medan Geruduk Pengembang
• Hakim Vonis 5,6 Tahun Topan Ginting, GMNI Medan Beri Apresiasi

Dugaan Praktik "Calo" Parkir di PUD Pasar Mencuat, Pengurus DPC Grib Kota Medan : Walikota Medan Jangan 'Main Mata' dengan Ormas

Kepala Daerah Dinilai Punya Hak Penuh Tentukan Kepala Dinas Dalam Menciptakan Good Government, Masyarakat Diminta Percaya

Kesabaran Habis, Besok Penghuni Podomoro City Deli Medan Geruduk Pengembang

Hakim Vonis 5,6 Tahun Topan Ginting, GMNI Medan Beri Apresiasi

Kajati Sumut Minta Maaf di DPR Buntut Gaduh Kasus Amsal Sitepu

Kasus Pengerusakan Rumah Warga di Lorong Jaya Mabar Mulai Disidang di PN Medan,