AM2PK Unjukrasa di PT Medan Terkait Hakim yang Tangani Perkara Korupsi di Nias Selatan

Farhan mencontohkan kasus Bazisokhi Buulolo, terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nisel dengan nomor perkara 61/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Mdn.

Menurut Farhan Pratama, keputusan terhadap terdakwa Bazisokhi Buulolo tersebut sarat dengan rekayasa dan tidak mencerminkan fakta persidangan yang sebenarnya.

"Hilangnya rasa keadilan dalam keputusan itu menunjukkan adanya intervensi dari luar pengadilan. Independensi hakim seolah tidak lagi dihormati," ujar Farhan.

Baca Juga:

• Kepala Daerah Dinilai Punya Hak Penuh Tentukan Kepala Dinas Dalam Menciptakan Good Government, Masyarakat Diminta Percaya
• Kesabaran Habis, Besok Penghuni Podomoro City Deli Medan Geruduk Pengembang

Dalam pernyataannya, massa aksi menyampaikan empat tuntutan utama, yaitu meminta Ketua PT Medan memeriksa hakim yang menangani perkara Bazisokhi Buulolo.

Kemudian, mendesak Hakim Tinggi Pengawas Daerah memberikan sanksi tegas kepada hakim yang diduga melakukan pelanggaran; meminta koreksi terhadap putusan perkara yang saat ini tengah dalam proses banding di PT Medan.

Baca Juga:

• Hakim Vonis 5,6 Tahun Topan Ginting, GMNI Medan Beri Apresiasi
• Kajati Sumut Minta Maaf di DPR Buntut Gaduh Kasus Amsal Sitepu

Kepala Daerah Dinilai Punya Hak Penuh Tentukan Kepala Dinas Dalam Menciptakan Good Government, Masyarakat Diminta Percaya

Kesabaran Habis, Besok Penghuni Podomoro City Deli Medan Geruduk Pengembang

Hakim Vonis 5,6 Tahun Topan Ginting, GMNI Medan Beri Apresiasi

Kajati Sumut Minta Maaf di DPR Buntut Gaduh Kasus Amsal Sitepu

Kasus Pengerusakan Rumah Warga di Lorong Jaya Mabar Mulai Disidang di PN Medan,

Program Mudik PalmCo Reg. III Digelar, Paling Banyak Tujuan Sumut