Apakah Ketimpangan Masih Ada setelah PDRB Naik ? : Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Berbasis Data

Medan,asatupro.com-Di balik gemerlapnya acara Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indikator Sosial Ekonomi (ISE) 2025 se Sumatera di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, Jumat (17/10/2025), muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana integrasi data benar-benar menjadi pijakan kebijakan pembangunan, bukan sekadar jargon seremonial?

Kegiatan dihadiri Wali Kota Pematang Siantar Wesly Silalahi bersama seluruh kepala daerah se Sumatera Utara ini mengusung tema "Integrasi Statistik Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Responsif dan Tepat Sasaran."

Dalam forum tersebut, para kepala daerah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik. Namun, di balik penandatanganan itu, persoalan klasik masih membayangi, tumpang tindih data antar instansi dan lemahnya pemanfaatan statistik dalam penyusunan kebijakan.

Portal Pasada: Inovasi atau Formalitas Digital

Baca Juga:

• Ketua PW Parmusi Sumut Minta Presiden Prabowo Waspadai Upaya Penghancuran Karakter Generasi Muda Indonesia
• DPW IMO Indonesia Sumut, Apresiasi Kapoldasu Beserta Jajaran Berantas Judi, Begal dan Narkoba

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, meluncurkan Portal Anjungan Satu Data (Pasada), platform diklaim mampu memperkuat tata kelola data pembangunan di Sumut.

Bobby menegaskan pentingnya data sebagai dasar perumusan kebijakan publik.

"Data harus menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Baca Juga:

• Wakil Sekretaris PP Sumut: Prabowo Presiden yang “Menyenangkan” Rakyat
• Tersandera Birokrasi: Mengapa Penanganan Banjir Medan Selalu Terlambat ?

Namun, fakta di lapangan menunjukkan integrasi data sektoral masih jauh dari ideal. Beberapa daerah masih mengandalkan data lama tidak diperbarui secara berkala, sementara sebagian lainnya menggunakan data sektoral tidak sinkron dengan data BPS.

Pasada diharapkan mampu menutup kesenjangan itu. Tetapi, tantangan sesungguhnya ada pada konsistensi pembaruan data, kesiapan SDM pengelola dan komitmen lintas instansi untuk berbagi informasi tanpa ego sektoral.

Pertumbuhan Ekonomi Positif Tapi Ketimpangan Masih Menganga

Menurut Sonny Harry Budi Utomo Harmadi, kinerja ekonomi Pulau Sumatera menunjukkan tren positif.

"Pada triwulan II tahun 2025, ekonomi Sumatera tumbuh 4,96 persen, meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 4,48 persen. Pulau Sumatera berkontribusi 22 persen terhadap PDRB nasional, dengan Sumut sebagai motor utama penggerak ekonomi menyumbang 23,5 persen terhadap total PDRB Sumatera," jelasnya.

Namun, angka pertumbuhan tersebut tidak serta merta mencerminkan kesejahteraan merata. Di beberapa daerah, kontribusi sektor unggulan seperti kelapa sawit, tambang, dan industri pengolahan memang dominan, tetapi masih menyisakan ketimpangan sosial ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Bahkan, sektor pertanian yang menjadi tulang punggung banyak daerah di Sumatera belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju pertumbuhan industri pengolahan lebih padat modal.

Berlayar Tanpa Kompas

Sonny mengingatkan, kebijakan publik tidak berbasis data hanya akan memboroskan anggaran.

"Pembangunan tanpa data ibarat berlayar tanpa kompas, arahnya tidak jelas, biayanya membengkak, hasilnya tidak optimal," tegasnya.

Pernyataan itu seolah menjadi sindiran halus terhadap praktik perencanaan pembangunan sering berjalan tanpa koordinasi antarinstansi, terutama di tingkat daerah.

Di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera, pelaporan data ekonomi dan sosial kerap dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi. Padahal, tanpa data valid, efektivitas program pembangunan sulit diukur dan kebijakan rentan salah sasaran.

Momentum Kolaborasi atau Sekadar Agenda Tahunan?

Melalui Konreg PDRB dan ISE 2025 ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan momentum untuk memperkuat sinergi antarwilayah. Gubsu Bobby Nasution menekankan pentingnya konektivitas ekonomi dan jalur distribusi logistik sebagai faktor kunci percepatan pertumbuhan.

"Pulau Sumatera memiliki sumber daya alam melimpah seperti kelapa sawit, tambang dan mineral. Dengan konektivitas baik, kami optimis kontribusi PDRB Sumatera terhadap nasional dapat terus meningkat," ujarnya.

Namun pertanyaannya: apakah integrasi data benar-benar akan menjadi praktik nyata di lapangan, atau justru berhenti pada forum-forum koordinasi tahunan seremonial?

Tantangan Nyata ke Depan

Sumatera mencatat pertumbuhan pariwisata signifikan dengan 148 juta wisatawan nusantara sepanjang 2024, termasuk ke Sumut. Angka ini memperlihatkan potensi besar bagi penguatan sektor jasa dan ekonomi kreatif. Namun, tanpa pemetaan data akurat, potensi tersebut sulit dioptimalkan secara berkelanjutan.

Para analis menilai, keberhasilan Pasada dan integrasi data lintas daerah akan sangat ditentukan oleh komitmen kepala daerah dan kolaborasi nyata antar instansi, bukan hanya pada peluncuran platform digital semata.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, pimpinan BPS se Sumatera, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia se Sumatera.

Jika integrasi data benar-benar berjalan, Sumatera berpotensi menjadi pionir dalam pembangunan ekonomi berbasis statistik dan transparansi data. Jika tidak, Pasada hanya akan menjadi satu dari sekian banyak portal lahir dalam semangat besar, tapi tenggelam dalam praktik birokrasi lama. (Indira Krista Ryanka Br Sembiring)

Ketua PW Parmusi Sumut Minta Presiden Prabowo Waspadai Upaya Penghancuran Karakter Generasi Muda Indonesia

DPW IMO Indonesia Sumut, Apresiasi Kapoldasu Beserta Jajaran Berantas Judi, Begal dan Narkoba

Wakil Sekretaris PP Sumut: Prabowo Presiden yang “Menyenangkan” Rakyat

Tersandera Birokrasi: Mengapa Penanganan Banjir Medan Selalu Terlambat ?

Sempat Tumbang Menimpa Kendaraan, Masyarakat Pertanyakan Kembali Berdirinya Papan Reklame "Sumo" di Jalan Zainul Arifin

Hakim Minta Pejabat Terima Uang Korupsi Jalan di Sumut Diusut, Ini Respons Kejati Sumut