Perusahaan dimaksud, berdasarkan keterangan resmi pihak Kejati Sumut yang diterima sejumlah media di Medan, Senin (6/10/2025), diketahui selama ini memproduksi kaca, namun kini. Sudah bangkrut dan tutup secara permanen.
Jumlah pencuri yang dibebaskan melalui mekanisme RJ tersebut sebanyak 21 orang. Proses pembebasan 21 orang pelaku tindak pidana pencurian itu sendiri tidak ujug-ujug, melainkan melalui proses dan mekanisme yang sangat ketat
Disebutkan bahwa prosesnya adalah melalui ekspos permohonan penyelesaian penanganan perkara pidana melalui mekanisme RJ sari Kejati Sumut kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Kejaksaan Agung (Kejagung ).
Baca Juga:
Khususnya perihal penyelesaian perkara pidana dengan tersangka sebanyak 21 orang dalam 18 berkas perkara dari wilayah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari)Belawan.
Selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, Dr Harli Siregar SH M.Hum menyetujui penerapan RJ dan perkara itu diselesaikan secara humanis dengan pendekatan restoratif..
Baca Juga:
Persetujuan penyelesaian perkara melalui RJ tersebut dilakukan setelah Kajati Sumut didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati), Asisten Pidana Umum (Aspidum) beserta para pejabat utama bidang Pidana Umum Kejati Sumut dan jajaran Kejari Belawan melaksanakan gelar perkara atau ekspos.
Hal itu dilakukan dalam rangka permohonan penyelesaian perkara secara RJ yang disampaikan secara langsung kepada JAM.PIDUM Kejaksaan Agung di Jakarta melalui Sekretaris JAMPIDUM.
Bahwa ke-21 orang tersangka itu diduga telah melakukan tindak pidana pencurian secara bersama sama pada perusahaan PT.Abadi Rakyat Bakti yang telah tutup dan berhenti produksi di Jalan Yos Sudarso Km 10,2 Kel. Kota Bangun Kecamatan Medan Deli.
Aksi pencurian itu dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025. Kemudian dilakukan proses hukum dan kepada para tersangka dijerat pasal 362 ayat 1 jo Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo pasal 55 KUHPidana.
Pelaksana Harian (PlH) Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum Kejatisu M.Husairi SH MH mengungkapkan bahwa ada pun alasan dan pertimbangan penerapan RJ pada perkara itu adalah karena kepentingan korban dari segi hukum tetap terlindungi.
"Yakni dengan terlebih dahulu mempertanyakan kesediaan korban untuk dilakukan penghentian penuntutan dan telah adanya itikad baik dari tersangka untuk menyelesaikan awal permasalahan dengan korban.
Lalu saat di hadapan pihak korban, para tersangka dan keluarga, tokoh masyarakat telah tercapai kesepakatan antara yang dilakukan tanpa syarat, yang pada pokoknya mereka secara sadar telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak keluarga korban.
"Lalu dikarenakan masyarakat yang diwakili Camat Medan Deli dan beberapa saksi sangat ingin perkara ini dihentikan secara restorative justice," kata Husairi.
Ditambahkan Husairi, penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dilakukan setelah pihak Kejaksaan melakukan penelitian secara cermat dengan memerhatikan dan memertimbangkan kepentingan hukum yang berlaku dan dengan mengedepankan hati nurani.
Dengan demikian diharapkan kebijakan RJ itu dapat membantu memulihkan hubungan baik di tengah tengah masyarakat tanpa melalui pemidanaan.
"Hal ini sejalan dengan semangat dan cita cita pimpinan Kejaksaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung R.I No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," tegas Husairi.
Empat Aktivis Diduga Dipukuli, Penasihat Hukum Sebut Siap siap publik mendengar kabar duka
Hukrim
Sosialisasi Perda Jadi Ajang Curhat Warga, Eko Afrianta Sitepu Siap Tindaklanjuti Aspirasi Medan Tuntungan
Medan
Mabes TNI Kirim Seragam PDL Baru Secara Bertahap ke Seluruh Prajurit
Nasional
Polsek Pancur Batu Diduga Tutup Mata, Barak Narkoba dan Judi di Bandar Baru Makin Marak
Hukrim
Bayangan Perubahan Dinamika Internal dan Ujian Integritas Polrestabes Medan
Medan
Terkesan BPKS Sabang Tutup Mata Melihat Gajebo Bolong Bolong, Tiang Gajebo Keropos dan Gajebo Tumbang
Daerah
Ayam Kinantan vs Serigala Margonda Adu Strategi Dua Pelatih Asal Sumut di Liga Pegadaian
Olahraga
Dari Wisata Alam ke Wisata Haram Bandar Baru, Sibolangit Kini Penuh Barak Narkoba dan Mesin Judi
Hukrim
Walikota Sabang Diminta Untuk Copot PNS PPK Proyek BPKS Sabang, Digantikan Dengan PNS Yang Baru, Agar Terbuka Bukan Menutup Nutupi
Daerah
Nezar Djoeli Bongkar Kejanggalan Target Pajak Kendaraan Sumut &ldquoData Ini Menyesatkan Gubernur"
Medan