Hakim Minta Jaksa Hadirkan Bobby Nasution, Aktivis 98: Dua Jempol untuk Hakim Khamozaro Waruwu

Medan,asatupro.com-Keberanian Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Khamozaro Waruwu, mendapat apresiasi dari Forum Aktivis 98. Hal ini menyusul perintah hakim kepada jaksa agar menghadirkan Gubernur Sumatera UtaraBobby Nasution dan Pj Sekda Sumut Effendy Pohan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUPR) Sumut.

Koordinator Forum Aktivis 98, Ikhyar Velayati, menilai langkah hakim sudah tepat. Pasalnya, kasus dugaan korupsi ini bermula dari adanya Peraturan Gubernur terkait pergeseran anggaran dari sejumlah dinas ke Dinas PUPR yang dilakukan hingga enam kali tanpa perencanaan matang.

"Pergub itu jelas otoritas dan tanggung jawab Gubernur. Anehnya, saat OTT justru staf bawahan yang diperiksa, padahal mereka hanya menjalankan perintah atasan. Jadi perintah hakim agar jaksa menghadirkan Gubsu sudah sangat tepat dan benar. Kita kasih dua jempol atas keberanian hakim tersebut," tegas Ikhyar di Medan, Kamis (25/9/2025).

Menurutnya, keterangan saksi dan terdakwa yang telah terungkap di persidangan menunjukkan adanya kejanggalan serius sejak awal proses. Mulai dari pergeseran anggaran yang berulang kali dilakukan, hingga proses tender dan perencanaan proyek yang dinilainya serba instan dan penuh rekayasa.

Baca Juga:

• Satuan Mahasiswa Kolaborasi Sumatera Utara (SMK-SU) Aksi Unjuk Rasa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Terkait Dugaan KKN Pengadaan Aspal Rp 24,6 M
• Kapolda Sumut Buka Pekan Olahraga dan Rohani Sambut Hari Bhayangkara Ke-80

"Prosesnya seperti sulap, tiba-tiba ada anggaran, tiba-tiba ada tender, semua serba cepat dan penuh kejanggalan," sindir Ikhyar.

Lebih jauh, Ikhyar mengajak masyarakat Sumatera Utara untuk ikut mengawal jalannya persidangan. Menurutnya, kasus ini menyangkut uang rakyat yang tidak boleh dikorupsi oleh elit politik maupun pejabat pemerintahan.

"Masyarakat Sumut harus mengawal sidang kasus korupsi ini agar dana dan pajak rakyat tidak dikorupsi oleh elit politik, baik eksekutif maupun legislatif. Pejabat yang diberi amanah harus bekerja bersih dan tulus demi rakyat. Jika kejadian seperti ini terus berulang, saya yakin rakyat sendiri yang akan menindak para pelakunya," tegasnya.

Baca Juga:

• Satres Narkoba Polres Padang Lawas Tangkap Dua Terduga Pengedar Ganja, Ratusan Gram Barang Bukti Disita
• Polda Sumut Gelar Apel Pasukan Operasi ASEAN U-19 Toba 2026, Siap Amankan Turnamen Internasional

Satuan Mahasiswa Kolaborasi Sumatera Utara (SMK-SU) Aksi Unjuk Rasa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Terkait Dugaan KKN Pengadaan Aspal Rp 24,6 M

Kapolda Sumut Buka Pekan Olahraga dan Rohani Sambut Hari Bhayangkara Ke-80

Satres Narkoba Polres Padang Lawas Tangkap Dua Terduga Pengedar Ganja, Ratusan Gram Barang Bukti Disita

Polda Sumut Gelar Apel Pasukan Operasi ASEAN U-19 Toba 2026, Siap Amankan Turnamen Internasional

Polres Binjai Siapkan Personil Laksanakan Pengamanan Kegiatan Pelantikan Kormi

Polres Binjai Memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2026