KPPU Kenakan Denda Rp10 Miliar Kepada PT Tamaris Hidro

Dengan demikian, jumlah seluruh saham PT Sumber Baru Hydropower yang dimiliki oleh Terlapor adalah sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) atau 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus) lembar saham.

Berdasarkan peraturan yang terdapat pada Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, khususnya memperhatikan kriteria wajib notifikasi, yaitu pemenuhan
threshold atas nilai aset gabungan pengambilalihan, transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi,
dan terjadinya perubahan pengendali atas PT Sumber Baru Hydropower yang semula dikendalikan oleh PT Arsynergy Investment menjadi dikendalikan oleh Terlapor, akuisisi saham tersebut wajib dinotifikasikan ke KPPU paling lambat 30 hari sejak transaksi tersebut berlaku
efektif secara yuridis.

Dengan adanya relaksasi yang dikeluarkan KPPU pada masa pandemi
melalui Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020, penghitungan kewajiban notifikasi menjadi 60 hari, sehingga Terlapor wajib menyampaikan notifikasi paling lambat tanggal 14 Juli 2021. Namun Terlapor baru melakukan notifikasi ke KPPU pada tanggal 25 Februari 2022, sehingga dinyatakan
terlambat selama 156 (seratus lima puluh enam) hari kerja, atau setidak-tidaknya lebih dari 149 (seratus empat puluh sembilan) hari kerja yang sebagaimana awalnya menjadi perhitungan keterlambatan oleh Investigator.

Berdasarkan fakta dan bukti persidangan tersebut, Majelis Komisi memutus PT Tamaris Hidro secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, dan menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar
rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.

Baca Juga:

• Ketua Panja DPR : Revisi UU Terkait KPPU Akan Diwujudkan
• KPPU Kanwil I Lakukan Koordinasi Dengan BPK Sumut Untuk Penguatan Sinergi Antar Lembaga Pengawasan Negara

Pembayaran denda tersebut wajib dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).**

Ketua Panja DPR : Revisi UU Terkait KPPU Akan Diwujudkan

KPPU Kanwil I Lakukan Koordinasi Dengan BPK Sumut Untuk Penguatan Sinergi Antar Lembaga Pengawasan Negara

KPPU Dan KEMENKOP RI Bahas Strategi Memperkuat Daya Saing

OJK Hormati Sidang KPPU Terkait Dugaan Kartel Suku Bunga Pinjaman Daring

Diduga Ada Kartel Suku Bunga, KPPU Sidangkan Perkara Pinjaman Daring Senilai Rp 1.650 Triliun

KPPU : Jelang Lebaran, Mayoritas Komoditas Mengalami Kenaikan Harga