UU tentang Kadin Sudah Cukup Tua dan Harus Direvisi

"Kami siap bekerja sama dengan DPR-RI dan Pemerintah untuk mewujudkan RUU ini menjadi UU yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi kalangan dunia usaha," ucap Firsal Dida Mutyara.

Pada sesi tanya jawab, Kepala Badan Penegakan Hukum,l dan Pertahanan Keamanan (Hankam) Santri Azhar Sinaga SH MM dan WKU Hukum dan HAM Dr Azwir Agus SH M.Hum secara bergantian turut memberikan paparan.

Mereka menjelaskan bahwa untuk menjawab realitas yang ada Kadin mengajukan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987.

Baca Juga:

• Istana Tegaskan Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI ke DPR
• Respons Santai KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Masuk Bursa Calon Panglima TNI

Dengan tujuan, kata mereka, agar dapat relevan dengan perkembangan ekonomi, teknologi serta pasar global yang telah membawa perubahan besar dalam dunia usaha.

Adapun beberapa poin penting yang dibahas di antaranya perkembangan ekonomi global, keberlanjutan atau sustainability, transformasi digital, penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Problem tentang dualisme Kadin yang terjadi beberapa tahun terakhir juga diakui memang penting untuk dapat dicantumkan di dalam RUU, serta upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi, aspek keberlanjutan dan aspek yuridis.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Tunjuk Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto Jadi Calon Tunggal Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit
• KADIN Sumut: Hilirisasi dan Investasi Jadi Kunci Percepatan Ekonomi 2027

Istana Tegaskan Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI ke DPR

Respons Santai KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Masuk Bursa Calon Panglima TNI

Presiden Prabowo Tunjuk Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto Jadi Calon Tunggal Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit

KADIN Sumut: Hilirisasi dan Investasi Jadi Kunci Percepatan Ekonomi 2027

Di Bendigo Victoria, KADIN Sumut Bangun Kerjasama Perdagangan 5 Sektor

Dari Zoom Meeting ke Aksi Nyata, Bapenda Dairi Siapkan Strategi Optimalisasi Aset Daerah