UU tentang Kadin Sudah Cukup Tua dan Harus Direvisi

"Kami siap bekerja sama dengan DPR-RI dan Pemerintah untuk mewujudkan RUU ini menjadi UU yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi kalangan dunia usaha," ucap Firsal Dida Mutyara.

Pada sesi tanya jawab, Kepala Badan Penegakan Hukum,l dan Pertahanan Keamanan (Hankam) Santri Azhar Sinaga SH MM dan WKU Hukum dan HAM Dr Azwir Agus SH M.Hum secara bergantian turut memberikan paparan.

Mereka menjelaskan bahwa untuk menjawab realitas yang ada Kadin mengajukan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987.

Baca Juga:

• GG Divonis 6 Tahun Penjara Pengadilan Negeri Medan, Keluarga: "Tolong Pak Ketua Komisi III DPR RI, Kami Butuh Keadilan!"
• Kunjungan Kerja di Kodim 0201/Medan, Komisi I DPR-RI Siap Mendukung Tugas TNI

Dengan tujuan, kata mereka, agar dapat relevan dengan perkembangan ekonomi, teknologi serta pasar global yang telah membawa perubahan besar dalam dunia usaha.

Adapun beberapa poin penting yang dibahas di antaranya perkembangan ekonomi global, keberlanjutan atau sustainability, transformasi digital, penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Problem tentang dualisme Kadin yang terjadi beberapa tahun terakhir juga diakui memang penting untuk dapat dicantumkan di dalam RUU, serta upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi, aspek keberlanjutan dan aspek yuridis.

Baca Juga:

• Kerjasama Dengan Pemkab Dairi, KUR Hadir 0% Bagi Pelaku UMKM
• Prananda Paloh Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Tebing Tinggi

GG Divonis 6 Tahun Penjara Pengadilan Negeri Medan, Keluarga: "Tolong Pak Ketua Komisi III DPR RI, Kami Butuh Keadilan!"

Kunjungan Kerja di Kodim 0201/Medan, Komisi I DPR-RI Siap Mendukung Tugas TNI

Kerjasama Dengan Pemkab Dairi, KUR Hadir 0% Bagi Pelaku UMKM

Prananda Paloh Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Tebing Tinggi

Pemkab Dairi Salurkan 6 Unit Alsintan Bantuan Dari Kementerian Pertanian melalui Jalur Aspirasi Anggota DPR RI

Ade Jona Prasetyo Diduga Ikut Terima Aliran Dana Korupsi Proyek Kreta Api