UU tentang Kadin Sudah Cukup Tua dan Harus Direvisi

Medan, asatupro.com - Undang-undang (UU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) saat ini dinilai telah berusia cukup tua, yakni 38 tahun, dan memerlukan revisi agar bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI, Dr Bob Hasan SH MH, dalam sebuah diskusi intensif dengan para pengurus Kadin Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Sekip Baru, kita Medan, Kamis (18/12/20259 malam.

Saat itu Bob Hasan tidak sendirian, melainkan didampingi oleh wara Wakil Ketua Baleg yaitu Dr H A. Doli Kurnia Tandjung SSi MT (Fraksi Golkar), dan Martin Manurung SE MA (Fraksi Nasdem)

Juga hadir sejumlah anggota Baleg, seperti dari Fraksi PDIP yaitu I Nyoman Parta SH, Prof Dr Darmadi Durianto, Dr HM Giri Ramanda N Kiemas SE MM, Sofwan Dedy Ardyanto.

Baca Juga:

• GG Divonis 6 Tahun Penjara Pengadilan Negeri Medan, Keluarga: "Tolong Pak Ketua Komisi III DPR RI, Kami Butuh Keadilan!"
• Kunjungan Kerja di Kodim 0201/Medan, Komisi I DPR-RI Siap Mendukung Tugas TNI

Dari Fraksi Partai Golkar yakni Firmando H Ganinduto BBA. Dari Fraksi Partai Gerindra yaitu Ir H LA Tinro LA Tunrung, dan H Sugiat Santoso SE MSP. Berikutnya Arif Rahman SH dan H Subardi SH MH (Fraksi Nasdem).

Selanjutnya, DR Hj. Anna Mu'awanah SE MH (Fraksi PKB); Rizal Bawazier dan H Yanuar Arif Wibowo SH dari Fraksi PKS; serta Hillary Brigitta Lasut SH LLM (Fraksi Demokrat).

Turut hadir Sekretariat Badan Legislasi yang terdiri dari Agus Budi Leksono SAP, Annisa Septiyani dan Moze Samolala SH. Lalu Tenaga Ahli Abdullah Mansur SAg, MPd dan Gurgur Manurung, SPi MSi.

Baca Juga:

• Kerjasama Dengan Pemkab Dairi, KUR Hadir 0% Bagi Pelaku UMKM
• Prananda Paloh Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Tebing Tinggi

Ikut hadir Analisis Legislatif Lisnawati dan Metaksos Rahayu Setyowati, anggota DPRD Sumut Deddy Rangkuti, dan yang menjadi narasumber adalah Prof Dr Budiman Ginting, SH M.Hum.

Sementara itu dari jajaran Dewan Pengurus Kadin Sumut yang hadir di antaranya Firsal Dida Mutyara selaku Ketua Umum, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi, Lismardi Hendra, Ketua Kadin Langkat Zulkifli, Ketua Kadin Madina Bahran Saleh Daulay.

Hadir juga Ketua Kadin Simalungun Satben Riko Damanik, Ketua Kadin Siantar Gabriel K Pandiangan, Ketua Kadin Dairi Jogi Tambunan, Kadin Asahan Rizal Damanik.

Kemudian Sekretariat Kadin Indonesia, Hakim dan Oliel, Direktur Eksekutif Kadin Sumatera Utara, Diaz Wardianto, WK beserta Tim Sekretariat.

Kata Bob Hasan, sangat penting bila saat ini dilakukan revisi terhadap UU Kadin untuk menyesuaikan kebutuhan dunia usaha di era ekonomi modern dan memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah.

Hal ini, kata dia, mengingat UU Kadin sudah terlalu tua, yakni sudah berusia 38 Tahun, sejak diundangkan pada tahun 1987 yang silam.

"Kami beserta tim Baleg DPR-RI datang untuk meminta masukan kepada Kadin Sumut dan Kadin Kabupaten dan Kota terhadap RUU tentang Kadin," kata Bob Hasan.

Sebelumnya pihaknya sudah bertemu dengan Kadin Indonesia di Jakarta, dan setelah bertemu Kadin Sumut akan dilanjutkan pertemuan dengan Kadin Jawa Timur di Surabaya.

Bob Hasan merinci, di balik peran strategis Kadin saat ini, ada beberapa permasalahan, perkembangan dan kebutuhan hukum yang membutuhkan perhatian dan solusi oleh pembuat kebijakan dan pihak terkait lainnya.

"Di antaranya adalah yang terkait dengan upaya penataan, pengembangan, tugas, fungsi dan wewenang Kadin," kata Bob Hasan.

Sementara itu Ketua Umum Kadin Sumut, Firsal Dida Mutyara, berharap kunjungan Baleg DPR-RI dapat menjadi acuan dalam percepatan penyusunan RUU Kadin agar dapat segera disahkan untuk selanjutnya menjadi UU.

"Dengan demikian hal ini dapat memperkuat peran dan fungsi Kadin secara nasional," tambah Firsal Dida Mutyara.

Kata dia. Kadin adalah wadah bagi dunia usaha dan pengusaha seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 1 tahun 1987 tentang Kadin, Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan AD dan ART KADIN.

Di semua regulasi tersebut, sambung Firsal Dida Mutyara, dinyatakan bahwa Kadin adalah mitra pemerintah dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia.

Karena itu, kata dia lagi, Kadin Sumut berterimakasih atas kunjungan kerja Baleg ke Kadin Sumut dalam rangka penyusunan RUU tentang Kadin.

"Kami sangat menghargai upaya DPR-RI dalam memperkuat peran Kadin sebagai lembaga yang mendukung pengusaha domestik dan memfasilitasi pelaku usaha untuk bersaing secara global," beber Firsal Dida Mutyara.

Pihaknya berharap RUU tentang Kadin dapat menjadi landasan yang kuat bagi Kadin untuk meningkatkan peranannya dalam pembangunan ekonomi nasional.

"Kami siap bekerja sama dengan DPR-RI dan Pemerintah untuk mewujudkan RUU ini menjadi UU yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi kalangan dunia usaha," ucap Firsal Dida Mutyara.

Pada sesi tanya jawab, Kepala Badan Penegakan Hukum,l dan Pertahanan Keamanan (Hankam) Santri Azhar Sinaga SH MM dan WKU Hukum dan HAM Dr Azwir Agus SH M.Hum secara bergantian turut memberikan paparan.

Mereka menjelaskan bahwa untuk menjawab realitas yang ada Kadin mengajukan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987.

Dengan tujuan, kata mereka, agar dapat relevan dengan perkembangan ekonomi, teknologi serta pasar global yang telah membawa perubahan besar dalam dunia usaha.

Adapun beberapa poin penting yang dibahas di antaranya perkembangan ekonomi global, keberlanjutan atau sustainability, transformasi digital, penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Problem tentang dualisme Kadin yang terjadi beberapa tahun terakhir juga diakui memang penting untuk dapat dicantumkan di dalam RUU, serta upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi, aspek keberlanjutan dan aspek yuridis.

GG Divonis 6 Tahun Penjara Pengadilan Negeri Medan, Keluarga: "Tolong Pak Ketua Komisi III DPR RI, Kami Butuh Keadilan!"

Kunjungan Kerja di Kodim 0201/Medan, Komisi I DPR-RI Siap Mendukung Tugas TNI

Kerjasama Dengan Pemkab Dairi, KUR Hadir 0% Bagi Pelaku UMKM

Prananda Paloh Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Tebing Tinggi

Pemkab Dairi Salurkan 6 Unit Alsintan Bantuan Dari Kementerian Pertanian melalui Jalur Aspirasi Anggota DPR RI

Ade Jona Prasetyo Diduga Ikut Terima Aliran Dana Korupsi Proyek Kreta Api