Didukung BEI dan OJK, tapi Pemda Tak Melirik Obligasi dan Sukuk Daerah

Diperlukan juga persetujuan prinsip DPRD sebagai representasi masyarakat, serta persetujuan dari Menteri Keuangan untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan fiskal nasional.

Setelah itu, Pemda dapat menunjuk lembaga penunjang seperti penjamin emisi (underwriter), konsultan hukum, wali amanat, lembaga pemeringkat (rating agency) dan profesi lainnya guna mendukung proses penerbitan.

Kesiapan tim internal dan eksternal serta koordinasi lintas pihak menjadi kunci utama keberhasilan dalam tahap awal implementasi.

Baca Juga:

• Ini Sejumlah Kendala dalam Melakukan Edukasi Pasar Modal
• Soal THR, Ini Saran Otoritas Bursa ke Para Pekerja

Dengan dukungan regulasi yang semakin kuat serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat, saatnya pemerintah daerah mulai memanfaatkan creative financing dari pasar modal.

Obligasi daerah dan sukuk daerah tidak hanya sebagai instrumen keuangan, namun juga wujud nyata inovasi fiskal yang mendorong kemandirian dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam membangun wilayahnya sendiri.

Dalam hal ini, BEI turut mendukung inisiatif pemerintah daerah dalam proses penerbitan dan pencatatan obligasi daerah maupun sukuk daerah.

Baca Juga:

• Ada Kabar Gembira Terkait Perkembangan Pasar Modal Syariah 2025
• Dandim 0201/Medan Terima Kunjungan Silaturahmi Kapolres Belawan "Perkuat Sinergitas Membangun Komunikasi"

Dukungan tersebut diberikan melalui pendampingan intensif pada tahap persiapan, termasuk dalam pemahaman terhadap mekanisme pasar modal.

Ini Sejumlah Kendala dalam Melakukan Edukasi Pasar Modal

Soal THR, Ini Saran Otoritas Bursa ke Para Pekerja

Ada Kabar Gembira Terkait Perkembangan Pasar Modal Syariah 2025

Dandim 0201/Medan Terima Kunjungan Silaturahmi Kapolres Belawan "Perkuat Sinergitas Membangun Komunikasi"

Resolusi 2026: Dompet Tebal dari Bursa Saham

Banjir Bandang di Pulau Sumatera Bikin Saham Emiten Perkebunan Terkoreksi