Dairi,asatupro.com-Keramba Jaring Apung (KJA) kembali marak beroperasi di Kecamatan Silahisabungan, tepatnya di Desa Silalahi II yang menjadi salah satu desa wisata. Maraknya KJA dimaksud dikeluhkan oleh masyarakat sekitar yang berada di kawasan desa wisata. Menanggapi keluhan dari masyarakat tersebut, Tim Terpadu Penertiban KJA melakukan rapat koordinasi pada Selasa (28/7/2026) di ruang rapat Bupati.
Rapat di pimpin oleh Bupati Dairi Vickner Sinaga yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Junihardi Siregar, di dampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Oloan Hasugian. Hadir juga dalam rapat tersebut Unsur Forkopimda serta Pimpinan OPD yang tergabung dalam Tim Terpadu Penertiban KJA.
Dalam pertemuan ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan penertiban KJA sudah pernah dilakukan oleh Tim Terpadu pada tahun 2021. Namun, yang terjadi di lapangan telah terjadi perluasan wilayah KJA hingga ke Desa Silalahi II.
"Oleh karena itu, kita harapkan ada solusi dari pertemuan ini, memiliki hasil dan komitmen bersama yang akan kita tindak lanjuti secara bersama-sama," ujarnya.
Baca Juga:
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Rickson Panggabean menyampaikan penertiban sudah pernah dilakukan secara bertahap di tahun 2021 untuk 58 petak, dan total KJA yang sudah ditertibkan yakni sebanyak 216 petak. Dari data yang diperoleh, terdapat sebanyak 2.877 petak KJA yang ada di Silalahi.
" Tim sudah diberikan surat edaran agar tidak menambah jumlah keramba. Hampir semua di wilayah Silahisabungan sudah ada KJA. Untuk pengusaha KJA di Desa Silalahi II sudah diberikan teguran, namun belum melakukan pembongkaran secara mandiri," kata Rickson Panggabean.
Sementara itu, Camat Silahisabungan Iwan Simarmata yang hadir dalam rapat menyatakan pada umumnya Pemerintah Kecamatan Silahisabungan mendukung untuk penertiban KJA. Camat sampaikan
Baca Juga:
Masyarakat di Desa Silalahi II merasa resah atas adanya KJA, dan Pemerintah Desa sudah memberikan surat teguran hingga 3 kali. "Kami harapkan ada langkah tegas dari tim yang sudah terbentuk ini. KJA sudah pasti bertolak belakang dengan lingkungan hidup. Aspirasi hadir dari masyarakat yang berada di kawasan desa wisata dan itu harus di sampaikan," kata Camat yang hadir bersama Kepala Desa Silalahi II Belman Silalahi.
Adapun hasil dari pertemuan tersebut salah satunya adalah Dusun I Desa Silalahi II disepakati menjadi langkah awal untuk dilakukan penertiban KJA. Apabila tidak menghadiri pertemuan dan tidak melakukan pembongkaran mandiri, maka akan dilakukan penindakan penertiban oleh tim terpadu.
Pemanfaatan QRIS dan Virtual Account untuk Pembayaran Pajak Daerah, Bapenda Dairi dan Bank Sumut Teken Kerja Sama
Daerah
Rutan Sidikalang Bantah Tegas Isu Pemerasan Rp280 Juta, Tegaskan Pemberitaan Tidak Benar dan Menyesatkan
Daerah
KELARIFIKASI DAN BANTAHAN KERAS, Tudingan Status DPO Terhadap Guntur Sahputra Adalah Hoaks dan Fitnah Keji Oknum Tak Bertanggung Jawab!
Sosok
PT PP (Persero) Tbk Gencarkan Gerakan Penanaman 5.000 Pohon, Dukung Pembangunan BRT Mebidang Berwawasan Lingkungan
Nasional
Fakta di CCTV Berbeda! Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar Penyidik Tetapkan CAM sebagai Tersangka
Peristiwa
DPP FROMPER Apresiasi Satpol PP Deli Serdang Atas Penertiban Reklame Irian Supermarket di Laut Dendang
Nasional
Keramba Jaring Apung Beroperasi Di Kawasan Desa Wisata, Tim Terpadu Penertiban Akan Lakukan Penindakan
Daerah
Polda SumutKejati Sumut Teken MoU, Wujudkan Penegakan Hukum Profesional Tanpa Praktik Transaksional
Medan
Silaturahmi &039FAHMI&039 Bersama Channel88 Advertising, Perkuat Sinergi Advokat Media dan Dunia Usaha
Medan
Batubara,asatupro.comPanitia Khusus (Pansus) Plasma DPRD Kabupaten Batubara terus mengintensifkan pembahasan terkait pelaksanaan kewajiban
Daerah
