Penentuan Koordinat Zona Tambang Pasir Kuarsa PT BBE Dijadwal Ulang, Hal Ini Penyebabnya

Bangka Belitung,asatupro.com-Kegiatan penentuan titik koordinat zona penambangan pasir kuarsa oleh PT Berkah Bermuda Energi (BBE) sesuai hasil keputusan rapat konsultasi publik oleh perwakilan masyarakat yang pro dan kontra, konsultan Amdal dan pihak terkait lainnya, Rabu (23/1/2024) sore pukul 15.00 WIB dibatalkan.

Pasalnya pihak perwakilan masyarakat kontrayang sudah ditunjuk saat rapat konsultasi publik tidak hadir di Pantai Teluk Uber Sungailiat.

Padahal pihak konsultan dan perusahaan sudah menyiapkan kapal survei di dermaga.

Pantauan di lokasi terlihat sudah hadir perwakilan konsultan Amdal, Direktur PT BBE dan staf, HNSI Kabupaten Bangka, Babinkamtibmas, Kaling Teluk Uber, masyarakat pro, serikat nelayan dan ada 2 nelayan kontra namun tidak mewakili sesuai kesepakatan saat konsultasi publik lalu, yakni Ketua RT 01 dan Ketua RT 02, perwakilan tokoh masyarakat.

Baca Juga:

• 20 KK Terdampak Genangan, Warga Jalan Pandu Sidikalang Desak Perbaikan Drainase Perumahan GWK
• Warga Teluk Uber Kontra Tambang Mengadu ke Ketua DPRD Babel

Direktur PT BBE, Nola Sari mengatakan pihaknya sudah berkomitmen dan berniat baik untuk melakukan survei ulang penentuan titik koordinat sesuai hasil rapat konsultasi publik.

"Sesuai hasil pertemuan rapat konsultasi publik ada 10 perwakilan masyarakat dan ormas yang dipilih untuk melakukan survei ulang ini, namun tidak lengkap hadir sehingga dibatalkan dan dijadwalkan ulang pada 30 Oktober 2024 mendatang," katanya.

Baca Juga:

• Warga Teluk Uber Kontra, Masalah Tambang Pasir Kuarsa Tidak Hadir Saat Survei Karena Tidak Diundang
• Perwakilan Warga dan Ormas Diajak Lakukan Penyelaman Ulang Lokasi Penambangan Pasir PT BBE

Sebelumnya diketahui PT Berkah Bermuda Energi (BBE), perusahaan penambangan pasir kuarsa melalui perwakilan konsultan, Bambang menjelaskan hasil konsultasi publik dalam rangka penyusunan dokumen AMDAL yang digelar bersama stakeholder terkait memutuskan akan melakukan proses survei untuk penyelaman ulang bersama perwakilan masyarakat dan ormas di lokasi WIUP untuk memperjelas apakah ada terumbu karang atau tidak di lokasi tersebut.

"Jadi dalam konsultasi publik tadi tidak semua masyarakat menolak untuk dilakukan penambangan pasir kuarsa, warga hanya minta dilakukan penyelaman ulang yang melibatkan perwakilan warga dan ormas, jadi kita akomodir untuk dilakukan ulang," katanya.

Bambang menjelaskan di lokasi tersebut sebenarnya sudah dicek dan dilakukan penyelaman dan tidak ada terumbu karang dan bukan daerah tangkapan ikan, karena daerah itu hanyalah hamparan pasir laut atau pasir kuarsa dan juga tidak ada tumpang tindih dengan WIUP milik PT Timah Tbk.

"Perusahaan PT BBE sudah mendapatkan perizinan dari KKP RI dan PT Timah Tbk untuk melakukan penambangan pasir kuarsa, jadi untuk perizinan wilayah laut sudah clear, hanya saja untuk wilayah darat yang masih dibutuhkan untuk suplai air bersih ke kapal dan tongkang. Jadi untuk membawa pasir kuarsa itu tidak lewat darat, tetapi menggunakan kapal tongkang lewat laut," jelasnya.

Sedangkan untuk warga yang menolak itu kebanyakan warga RT 02 dan RT 01 yang wilayah cukup jauh dari lokasi penambangan , sedangkan warga RT 03 yang terdekat dengan lokasi usaha penambangan banyak yang mendukung adanya investor masuk ke daerah itu untuk membuka lapangan kerja baru.

"Memang dalam konsultasi publik tadi kita harus melibatkan seluruh stakeholder di semua RT dan ormas lainnya, kalau ada pro dan kontra itu hal biasalah," imbuhnya. (Edw)

20 KK Terdampak Genangan, Warga Jalan Pandu Sidikalang Desak Perbaikan Drainase Perumahan GWK

Warga Teluk Uber Kontra Tambang Mengadu ke Ketua DPRD Babel

Warga Teluk Uber Kontra, Masalah Tambang Pasir Kuarsa Tidak Hadir Saat Survei Karena Tidak Diundang

Perwakilan Warga dan Ormas Diajak Lakukan Penyelaman Ulang Lokasi Penambangan Pasir PT BBE

90 Persen Warga Teluk Uber Sungailiat Tolak Tambang Pasir Kuarsa