"Korporatisasi perkebunan rakyat menjadi langkah krusial dalam memperkuat posisi tawar petani kelapa sawit swadaya di tengah makin mengecilnya skala kepemilikan lahan nasional," kata Diana Chalil, Selasa (15/9/2026).
Diana menyampaikan hal itu dalam Diskusi Uji Publik bertajuk "Kemitraan Petani-Perusahaan Dalam Membangun Petani Yang Handal dan Kompetitif, Melalui Intensifikasi Lahan dan Industrialisasi".
Agenda ini diselenggarakan di Gedung Pusat Pembelajaran (Learning Center) di kompleks Kampus USU di Padang Bulan, Medan, oleh Rumah Sawit Indonesia (RSI) yang dipimpin Kacuk Sumarto.
Baca Juga:
Kata Diana Chalil, melalui tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, petani swadaya berpeluang besar untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas akses pasar ekspor global.
Dalam paparannya bertajuk "Korporatisasi & Kemitraan Sebagai Alternatif Peningkatan Posisi Perkebunan Rakyat dalam Rantai Pasok", Prof. Diana menyoroti tantangan struktur kepemilikan lahan di Indonesia.
Berdasarkan data nasional, sebanyak 17,25 juta atau 61,3% rumah tangga usaha pertanian mengelola lahan kurang dari 0,5 hektar—angka ini melonjak 21,03% dibandingkan tahun 2013.
Baca Juga:
Tantangan tersebut kian memprihatinkan lantaran jumlah petani sangat gurem dengan kepemilikan lahan di bawah 0,1 hektar melonjak hingga 70%, yakni mencapai 7,39 juta orang.
"Fragmentasi lahan yang tinggi ini membatasi efisiensi operasional dan memperlemah bargaining position petani saat berhadapan dengan rantai pasok industri," kata Prof Diana.
Guna mengatasi persoalan efisiensi akibat minimnya kepemilikan lahan, Prof. Diana menawarkan konsep korporatisasi petani yang dibangun di atas enam pilar utama.
Dalam praktiknya, kata dia, model kemitraan inti-plasma dinilai berpotensi besar menjadi fondasi korporatisasi petani modern, dengan penyesuaian pada aspek awal kepemilikan lahan.
"Pola ini memungkinkan petani swadaya mengonsolidasikan manajemen perkebunan mereka tanpa kehilangan hak atas lahan individual," ujarnya.
Pengembangan korporasi tani dapat dimulai menggunakan pendekatan top-down khusus bagi kelompok pemula guna membangun fondasi manajerial awal.
Namun, target akhirnya adalah mentransformasikan kelembagaan tersebut menjadi pendekatan bottom-up agar terbentuk unit usaha yang mandiri, berdaya saing tinggi, dan berkesinambungan dalam jangka panjang.
Prof. Diana menambahkan, pendekatan bottom-up mensyaratkan kapasitas dasar kelembagaan yang lebih matang dibandingkan kelompok tani konvensional.
Oleh karena itu, program capacity building yang terencana dan konsisten bagi pengurus maupun anggota kelompok tani menjadi kunci utama kelancaran transisi tersebut.
Prof Diana juga menekankan pentingnya kemitraan strategis dengan perusahaan perkebunan sebagai akselerator peningkatan kapasitas.
Kemitraan tidak hanya mencakup pendampingan teknis dan manajerial, tetapi juga mempermudah edukasi kelembagaan serta membuka akses finansial dan pasar yang lebih adil bagi para petani perkebunan rakyat.
Judi Dadu dan Tembak Ikan Diduga Merajalela di Mardingding, Nama Oknum TNI Berinisial Brem dan B Ginting Ikut Terseret
Hukrim
Pemkab Dairi Perkuat Kolaborasi dengan Prosper Global Indonesia, Dorong Petani Kopi Mandiri dan Tangguh Iklim
Daerah
Pemkab Dairi Perjuangkan 1.400 Sertifikat Tanah Gratis via TORA, 2.935 Ha Lahan Disetujui Kemenhut
Daerah
Medan, asatupro.com Pada tahun 2018, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan dua keputusan terkait sengketa lahan kebun sawit seluas 47.000
Perkebunan
Eksekusi Lahan 32 Hektar Ditunda, PB Al Washliyah Tegaskan Status Kepemilikan Sudah Inkracht
Peristiwa
Pemuda Harus Mampu Melahirkan Gagasan Dan Tindakan Nyata
Medan
BPK Ungkap Retribusi Sampah DLH Medan Tanpa Kuitansi, Celah Dugaan Pungli dan Kebocoran PAD Disorot
Medan
Medan, asatupro.com Sejumlah serikat buruh dan serikat pekerja (SB/SP) yang memberikan perhatian pada nasib buruh perkebunan kelapa sawit
Perkebunan
Jakarta,asatupro.comPengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) perlu diikuti dengan tata kelola usaha yang memastikan manfaa
Ekonomi
Jakarta,asatupro.comEvaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat
Hukrim
