Medan, asatupro.com - Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) seharusnya bisa diperoleh secara gratis oleh para petani, termasuk para petani kelapa sawit, yang memiliki lahan tidak lebih dari 25 hektar (Ha).
"Dan kewenangan pemberian STDB bukan di Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)," kata Sangkan M Sitompul SH MSc selaku Ketua Tim Kerja Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Kementerian Pertanian (Kementan).
Hal itu diungkapkan Sangkan M Sitompul saat menjadi pembicara dalam acara kunjungan lapangan atau field trip di kawasan Museum Perkebunan Indonesia (Musperin) Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, Kamis (21/11/2024).
Sebagai informasi, field trip itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan seminar nasional bertema "Mengantisipasi Gangguan Usaha dan Konflik untuk Menjaga Keberlangsungan Sawit Indonesia yang Berkelanjutan" yang digelar oleh Grup Media Perkebunan.
Baca Juga:
Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari berbagai provinsi sentra sawit di Indonesia, termasuk dari Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Hadir juga dari kalangan pengusaha dan petani sawit, termasuk petani sawit dari Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Aceh, Jambi, Riau, Sumatera Utara (Sumut), dan provinsi lainnya.
"STDB itu merupakan wewenang langsung dari Bupati atau Walikota, dan wewenang itu disampaikan ke dinas yang terkait dengan perkebunan, bukan ke Dinas PTSP," tutur Sangkan M Sitompul lebih lanjut.
Baca Juga:
Dana Desa dan Koperasi Desa Merah Putih bisa disinergiskan dalam pembangunan ekonomi pedesaan.
Ekonomi
FROMPER Sekolah Gratis di Sumut Harus Modern dan Berkualitas, Bukan Sekadar Bebas SPP
Medan
ICRAF dinilai Bupati Labura telah berkontribusi banyak terhadap perkembangan petani kelapa sawit.
Berita
Ajang Kreativitas Siswa/i SD Negeri 4 Abiansemal Dengan Tema "Fouras Creative Movement" Sukses Digelar
Daerah
Komisi XII Temukan Perusahaan Rusak Lingkungan di Medan, Minta KLHK
Medan
Ketua PSI Sumut dan Wakil Ketua MUI Medan Sambut Kepulangan Jamah Haji Kloter X
Medan
HIMMIA Sumut Yakin Polda Sumut Bekerja Secara Proporsional dan Adil Tanpa Intervensi Apapun
Medan
Antonius Tumanggor Minta Pemko Medan Kembalikan Pengelolaan Parkir ke Sistem Konventional Atau Digital
Medan
Curhat Warga Desa Perbesi Kecamatan Tiga Binaga, Akibat Bebasnya Judi Dadu Kopiyok Kehilangan Barang dan Hewan Ternak
Hukrim
Tutup Dari Sarinembah, Ternyata Deri dan Makmur Sukses Kepakkan Sayap Bisnis Dadu Kopiyok di Perbesi Tiga Binaga
Hukrim