STDB Seharusnya Gratis dan Bukan Wewenang Dinas Perizinan

Medan, asatupro.com - Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) seharusnya bisa diperoleh secara gratis oleh para petani, termasuk para petani kelapa sawit, yang memiliki lahan tidak lebih dari 25 hektar (Ha).

"Dan kewenangan pemberian STDB bukan di Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)," kata Sangkan M Sitompul SH MSc selaku Ketua Tim Kerja Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Kementerian Pertanian (Kementan).

Hal itu diungkapkan Sangkan M Sitompul saat menjadi pembicara dalam acara kunjungan lapangan atau field trip di kawasan Museum Perkebunan Indonesia (Musperin) Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, Kamis (21/11/2024).

Sebagai informasi, field trip itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan seminar nasional bertema "Mengantisipasi Gangguan Usaha dan Konflik untuk Menjaga Keberlangsungan Sawit Indonesia yang Berkelanjutan" yang digelar oleh Grup Media Perkebunan.

Baca Juga:

• PTPN IV PalmCo Gesa Skema "BUMN untuk Sawit Rakyat"
• Wujudkan Visi Bupati TRK, Sekwil APKASINDO Aceh Bantu Pelaksanaan Kampung Nelayan Merah Putih

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari berbagai provinsi sentra sawit di Indonesia, termasuk dari Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Hadir juga dari kalangan pengusaha dan petani sawit, termasuk petani sawit dari Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Aceh, Jambi, Riau, Sumatera Utara (Sumut), dan provinsi lainnya.

"STDB itu merupakan wewenang langsung dari Bupati atau Walikota, dan wewenang itu disampaikan ke dinas yang terkait dengan perkebunan, bukan ke Dinas PTSP," tutur Sangkan M Sitompul lebih lanjut.

Baca Juga:

• Ini Tekad Kuat Aspek-PIR Indonesia terkait Petani Sawit
• Bersama BPDP, Petani Sawit Harus Bisa Kaya dan Sejahtera

Sangkan M Sitompul mengatakan hal itu karena masih ada berbagai kabupaten dan kota sentra sawit di Indonesia yang masih menganggap STDB sebagai sebuah perizinan dan wewenang itu diberikan kepada Dinas PTSP.

"Dan saya tegaskan bahwa peraturan yang berlaku menyebutkan STDB diberikan kepada petani sawit yang memiliki lahan tidak lebih dari 25 Ha. Ingat ya, tidak lebih dari 25 Ha," kata Sangkan M Sitompul kembali.

Hal itu ia sampaikan guna menanggapi pertanyaan dari peserta yang berasal dari sebuah perusahaan sawit yang mempertanyakan pemberian STDB dari pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) kepada petani binaan perusahaan sawit.

Peserta tersebut mengatakan ada Pemkab yang menerapkan pemberian STDB kepada para petani yang memiliki lahan sawit tidak lebih dari 20 Ha.

"Mana lebih tinggi, peraturan di tingkat kementerian atau peraturan di tingkat Bupati? Peraturan yang lebih tinggi yang berlaku, bukan peraturan bupati," kata Sangkan M Sitompul.

"Jadi, kalau peraturan tertinggi mengatakan STDB diberikan kepada petani sawit yang memiliki lahan tidak lebih dari 25 Ha, ya lakukan. Bukan tidak lebih dari 20 Ha seperti yang ada dalam peraturan Bupati," ia mengulangi kembali.

Sangkan M Sitompul menyebutkan, pihaknya telah mengusulkan kelompok tani yang menerima STDB harus yang lahannya clear dan clean dari sisi administrasi dan peraturan yang ada.

PTPN IV PalmCo Gesa Skema "BUMN untuk Sawit Rakyat"

Wujudkan Visi Bupati TRK, Sekwil APKASINDO Aceh Bantu Pelaksanaan Kampung Nelayan Merah Putih

Ini Tekad Kuat Aspek-PIR Indonesia terkait Petani Sawit

Bersama BPDP, Petani Sawit Harus Bisa Kaya dan Sejahtera

Tiga Masalah Menjadi Sorotan Aspek-PIR Sumut dan Mitra dalam Acara Buka Puasa Bersama

Aspek-PIR Indonesia Salurkan Bantuan ke Korban Bencana Alam di Batang Toru Tapsel