Didukung Penuh BPDPKS, Media Perkebunan Gelar Seminar Terkait Ganguan dan Konflik yang Dialami Perkebunan Sawit

Medan, asatupro.com - Ganguan usaha dan konflik yang sering dialami oleh industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih saja mencuat dan menjadi perhatian banyak kalangan di Indonesia.

Hal itu pun terlihat jelas ketika Grup Media Perkebunan menggelar seminar nasional bertema "Mengantisipasi Gangguan Usaha & Konflik untuk Menjaga Keberlangsungan Sawit Indonesia Berkelanjutan" di Hotel Grand Mercure, Medan, Rabu (20/11/2024).

Enggak tanggung-tanggung, lebih dari 200 orang memadati ballroom hotel tersebut. Peserta seminar berasal dari berbagai kalangan, baik kalangan kampus, petani, instansi pemerintah, serta dari kalangan pengusaha sawit

Bahkan para peserta seminar tersebut pun datang dari berbagai provinsi, seperti dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Provinsi Aceh, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan lainnya.

Baca Juga:

• Ini Tekad Kuat Aspek-PIR Indonesia terkait Petani Sawit
• Bersama BPDP, Petani Sawit Harus Bisa Kaya dan Sejahtera

Pemimpin Usaha Grup Media Perkebunan, Hendra J Purba SE, dalam acara itu mengingatkan kalau subsektor perkebunan secara umum dan kelapa sawit secara khusus merupakan sumber devisa negara dan menyerap banyak tenaga kerja.

"Karena posisinya yang sangat penting seperti pesan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, perkebunan kelapa sawit adalah champion dan andalan Indonesia, sehingga harus diperlakukan dan dikelola dengan istimewa," ungkap Hendra J Purba saat memberikan kata sambutan.

Kata Hendra J Purba, sejarah kelapa sawit di Indonesia adalah sejarah kemitraan antara perusahaan dan masyarakat sekitar kebun, sehingga konflik bisa diminimalisir.

Baca Juga:

• Tiga Masalah Menjadi Sorotan Aspek-PIR Sumut dan Mitra dalam Acara Buka Puasa Bersama
• Aspek-PIR Indonesia Salurkan Bantuan ke Korban Bencana Alam di Batang Toru Tapsel

Namun seiring waktu, Hendra J Purba mengatakan terjadi konflik dan gangguan usaha di industri perkebunan perkebunan kelapa sawit.

Konflik yang sering terjadi, kata dia, adalah konflik terkait lahan, termasuk isu pembangunan kebun melebihi luas areal perizinan, penggunaan tanah adat atau ulayat tanpa persetujuan pemuka adat atau masyarakat.

Lalu isu penyerobotan lahan perkebunan sawit oleh masyarakat, tumpang tindih lahan antara perkebunan dengan kawasan hutan, tumpang tindih lahan perkebunan dengan kawasan pertambangan.

"Selanjutnya, persoalan tumpang tindih lahan karena izin baru; tuntutan pengembalian lahan masyarakat terhadap tanah dalam proses hak guna usaha (HGU), ganti rugi lahan dan proses tanam tumbuh belum selesai tetapi perusahaan sudah operasional," ucap Hendra J Purba .

"Ada juga soal tanah masyarakat diambil alih perusahaan; kebun plasma yang jadi agunan kredit diperjualbelikan oleh petani tanpa sepengetahuan perusahaan dan bank, tuntutan masyarakat terhadap kebun plasma yang telah dijanjikan tidak dipenuhi perusahaan," ia menambahkan.

Problem lainnya, ungkapnya, masyarakat menuntut pengembalian tanah yang sudah diganti rugi oleh perusahaan, izin lokasi sudah berakhir dan tidak dilakukan pembaruan atau perpanjangan, masyarakat menuntut lahan perusahaan untuk dimiliki atau dikuasai.

Lalu ada pula masalah luas lahan plasma yang tidak sesuai dengan penetapan jumlah calon peserta oleh bupati, tuntutan masyarakat atas pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen dari areal yang dikuasai perusahaan, dan lahan yang diterlantarkan oleh perusahaan.

"Sedangkan konflik nonlahan di antaranya adalah petani tidak mampu atau tidak punya keinginan membayar atau melunasi kredit ke perusahaan atau bank, adanya penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) produksi petani plasma yang tidak sesuai ketentuan," beber Hendra J Purba.

Di samping itu, tambahnya lagi, ada pula problem masyarakat yang menolak pembangunan kebun atau pabrik kelapa sawit karena dipengaruhi LSM dan pihak ketiga lainnya, problem penetapan batas kredit kebun plasma tidak sesuai ketentuan.

Adanya masalah penjarahan dan pencurian produksi TBS, petani ingin ikut sebagai peserta plasma, keterlambatan konversi kebun plasma, perusahaan tidak secara rutin menyampaikan informasi sisa hutan kepada petani.

"Pelaku usaha perkebunan tidak memiliki perizinan usaha perkebunan; serta masalah wanprestasi atau ingkar janji perusahaan terhadap masyarakat," ujar Hendra J Purba.

Dari berbagai kasus tersebut, Hendra J Purba bilang, nampak bahwa pembangunan kebun sawit masyarakat menjadi salah satu pemicu konflik.

Hal ini, ia menambahkan, tidak terlepas dari pemahaman yang tidak benar soal regulasinya.

"Karena itulah makanya Media Perkebunan berinisiatif membuat seminar "Mengantisipasi Gangguan Usaha dan Konflik Untuk Menjaga Keberlangsungan Sawit Indonesia Berkelanjutan" sebagai ajang berbagi pengalaman dan upaya bersama untuk bagaimana mengatasi masalah ini," ungkap Hendra J Purba.

Pihaknya sangat berterimakasih sekali kepada pihak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mendukung penuh seminar tersebut.

"Khususnya demi terciptanya solusi untuk mengatasi berbagai gangguan usaha dan konflik yang dialami oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit secara nasional," tegas Hendra J Purba selaku Pemimpin Usaha Grup Media Perkebunan.

Ini Tekad Kuat Aspek-PIR Indonesia terkait Petani Sawit

Bersama BPDP, Petani Sawit Harus Bisa Kaya dan Sejahtera

Tiga Masalah Menjadi Sorotan Aspek-PIR Sumut dan Mitra dalam Acara Buka Puasa Bersama

Aspek-PIR Indonesia Salurkan Bantuan ke Korban Bencana Alam di Batang Toru Tapsel

PTPN IV Regional 3 dan Aspek-PIR Indonesia Salurkan Bantuan ke Korban Bencana Alam di Aceh

SawitPRO Resmikan Gudang Baru di Sumatera Utara