Konflik yang sering terjadi, kata dia, adalah konflik terkait lahan, termasuk isu pembangunan kebun melebihi luas areal perizinan, penggunaan tanah adat atau ulayat tanpa persetujuan pemuka adat atau masyarakat.
Lalu isu penyerobotan lahan perkebunan sawit oleh masyarakat, tumpang tindih lahan antara perkebunan dengan kawasan hutan, tumpang tindih lahan perkebunan dengan kawasan pertambangan.
"Selanjutnya, persoalan tumpang tindih lahan karena izin baru; tuntutan pengembalian lahan masyarakat terhadap tanah dalam proses hak guna usaha (HGU), ganti rugi lahan dan proses tanam tumbuh belum selesai tetapi perusahaan sudah operasional," ucap Hendra J Purba .
"Ada juga soal tanah masyarakat diambil alih perusahaan; kebun plasma yang jadi agunan kredit diperjualbelikan oleh petani tanpa sepengetahuan perusahaan dan bank, tuntutan masyarakat terhadap kebun plasma yang telah dijanjikan tidak dipenuhi perusahaan," ia menambahkan.
Baca Juga:
Problem lainnya, ungkapnya, masyarakat menuntut pengembalian tanah yang sudah diganti rugi oleh perusahaan, izin lokasi sudah berakhir dan tidak dilakukan pembaruan atau perpanjangan, masyarakat menuntut lahan perusahaan untuk dimiliki atau dikuasai.
Lalu ada pula masalah luas lahan plasma yang tidak sesuai dengan penetapan jumlah calon peserta oleh bupati, tuntutan masyarakat atas pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen dari areal yang dikuasai perusahaan, dan lahan yang diterlantarkan oleh perusahaan.
Baca Juga:
"Sedangkan konflik nonlahan di antaranya adalah petani tidak mampu atau tidak punya keinginan membayar atau melunasi kredit ke perusahaan atau bank, adanya penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) produksi petani plasma yang tidak sesuai ketentuan," beber Hendra J Purba.
Di samping itu, tambahnya lagi, ada pula problem masyarakat yang menolak pembangunan kebun atau pabrik kelapa sawit karena dipengaruhi LSM dan pihak ketiga lainnya, problem penetapan batas kredit kebun plasma tidak sesuai ketentuan.
Tentang Dugaan Penyimpangan dan Kecelakaan Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Serta Tuntutan Hukum Terhadap PT Evyap Sabun
Peristiwa
&ldquoEkonomi Lagi Sulit&rdquo Ratusan Pedagang P3S Serbu DPRD Dairi Tolak Kenaikan ILP Sepihak
Peristiwa
Penanganan Kasus Curanmor di Batang Kuis Dipertanyakan, Isu Dugaan 86 Muncul
Hukrim
Padangsidimpuan, Asatupro.com Program internet gratis Kominfo Mantap yang sebelumnya dipromosikan Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalu
Daerah
Austin Tumengkol Deklarasi Maju Calon Ketua PWI Sumut 2026
Politik
Bupati Deli Serdang Serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 24 Pengemudi Ojol
Peristiwa
Putusan Banding Kasus Andrie Yunus dan Pertanyaan Atas Keadilan Bagi Korban
Nasional
Diduga Ada Payung Oknum Aparat, Gudang Minyak Siong "AS" di Medan Utara Disebut Masih Bebas Beroperasi dan Kebal Hukum
Hukrim
James Siburian Sabet Juara 1 Festival Cipta Lagu Pakpak 2026, PBLKP Tegaskan Komitmen Lestarikan Budaya
Daerah
PPPK Berpeluang Jadi PNS 2027, Guru Swasta Bersertifikasi Jangan Dianaktirikan
Nasional
