Judi Tembak Ikan Marak di Kecamatan Merek, Nama “Lundu” Disebut Warga, Polres Tanah Karo Didesak Bertindak!
Judi Tembak Ikan Marak di Kecamatan Merek, Nama &ldquoLundu&rdquo Disebut Warga, Polres Tanah Karo Didesak Bertindak!
Hukrim
Dan yang sanggup memulihkan perekonomian dimaksud adalah industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Hal ini sangat dimungkinkan karena tiga provinsi di kawasan Sumbagut ini memang dikenal sebagai sentra perkebunan kelapa sawit.
Namun ternyata hal itu tidaklah segampang membalikkan telapak tangan.
Sebab, menurut Prof Dr Diana Chalil sebagai guru besar bidang ekonomi pertanian Universitas Sumatra Utara (USU), ada syarat yang harus dipatuhi oleh tanaman kelapa sawit agar bisa memulihkan perekonomian Sumbagut.
Baca Juga:
"(Syaratnya - red) budidaya tanaman kelapa sawit (harus dilakukan) pada lahan yang tepat (karena) akan menjadi kunci pemulihan ekonomi pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar," ucap Diana Chalil.
Syarat itu dia katakan saat berbicara dalam acara diskusi ilmiah bertema "Dialektika Sawit Indonesia: Perubahan Iklim Global sebagai Pemicu Bencana di Sumatera" yang diselenggarakan di Ruang IMT-GT Gedung Rektorat Universitas Sumatera Utara (USU).
Selain Diana Chalil, diskusi itu menghadirkan pembicara lainnya yaitu Ardhasena Sopaheluwakan selaku Deputi Bidang Klimatologi Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan guru besar dari Fakultas Pertanian (Faperta) USU, yakni Prof Dr Abdul Rauf.
Baca Juga:
Ikut hadir sebagai peserta dalam diskusi tersebut sejumlah pihak berkompeten, antara lain perwakilan dari pemerintah, petani sawit, dan perwakilan asosiasi industri sawit.
Termasuk di antaranya adalah Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut, Timbas Prasad Ginting, dan mantan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumut, Irvan Mutyara
Kata Diana Chalil, dibandingkan komoditas lainnya, perkebunan kelapa sawit memberikan multiplier effect positif yang lebih besar baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
Dia bilang, perkebunan kelapa sawit menjadi preferensi petani karena menguntungkan. Perkebunan kelapa sawit milik rakyat, sesungguhnya, banyak dari konversi komoditas lain.
Peneliti pada Consortium Studies on Smallholder Palm Oil (CSPO) ini mengatakan, baik secara nasional maupun regional pada daerah yang tertimpa bencana alam akhir tahun lalu, peran industri kelapa sawit sangat signifikan terhadap perekonomian.
Karena itu, dia menyarankan, untuk memulihkan kondisi ekonomi pascabencana hidrometeorologi, budidaya tanaman kelapa sawit menjadi pilihan yang paling efektif.
"Dari total pendapatan devisa nasional, 73,83 persen disumbang oleh sektor pertanian. Dan subsektor pertanian yang memberikan kontribusi devisa terbesar adalah ekspor minyak sawit," kata Diana Chalil.
Secara regional, kata Diana, sawit juga menjadi komoditas penyumbang devisa ekspor terbesar dari Aceh. Sementara di Sumatra Utara, sawit adalah komoditas penyumbang devisa terbesar ketiga.
"Dari sisi penyerapan tenaga kerja, secara nasional mencapai 16,5 juta orang pada 2024 yang terdiri dari tenaga kerja langsung dan tidak langsung," ungkapnya.
"Dan ini masih belum memperhitungkan tenaga kerja yang terserap pada sektor hulu, hilir, dan jasa terkait dalam sistem dan usaha agribisnis sawit," tambah Prof Diana kembali.
Dari penelitian Prof Diana dan tim di CSPO, terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan pada masyarakat di Sumatra Utara setelah melakukan budidaya kelapa sawit.
Misalnya di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), pendapatan masyarakat meningkat dari rata-rata Rp 31,8 juta per tahun menjadi Rp 42,1 juta.
"Karena itu perlu dikelola dengan baik agar upaya pemulihan dapat berjalan konsisten dan mencapai hasil yang diharapkan," kata Prof Diana memberikan saran.
Kata Diana, perkebunan kelapa sawit bukanlah penyebab bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu.
Namun ke depan, kata dia, tata kelola perkebunan kelapa sawit harus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat ekonomi dan tidak memberikan dampak buruk secara ekologis.
"Bukan hanya luas tetapi di mana. Bukan hanya kemampuan lahan, tetapi keseimbangan landscape. Bukan hanya bisa diproduksi tetapi juga bisa dijual dengan harga baik," kata Diana.
Sementara itu, Ketua Umum RSI (Rumah Sawit Indonesia) Kacuk Sumarto, menegaskan bahwa perekonomian wilayah terdampak bencana seperti Aceh dan Sumatera Utara sangat bergantung kepada industri sawit.
Karena itu, kata dia, perkebunan kelapa sawit tidak mungkin ditinggalkan. Hanya saja, tata kelola sektor pertanian dan perkebunan harus memperhatikan aspek kesesuaian lahan dengan komoditas yang akan ditanam.
"Jika aspek ekofisiologis diperhatikan, maka perkebunan sawit di seluruh Indonesia akan berkembang di tengah ekosistem lingkungan yang berkelanjutan," kata Kacuk.
Kacuk Sumarto mengatakan, perkebunan sawit di Sumatera Utara sudah ada sejak lebih satu abad. Dan selama itu, kondisi lingkungan di sekitar perkebunan sawit tetap terjaga dengan baik.
Namun perubahan iklim yang terjadi saat ini menjadi tantangan baru bagi pelaku sektor perkebunan dan pertanian.
Judi Tembak Ikan Marak di Kecamatan Merek, Nama &ldquoLundu&rdquo Disebut Warga, Polres Tanah Karo Didesak Bertindak!
Hukrim
GEBRAKAN BESAR DI JERMAL! Polda Sumut, TNI, dan BNN Turun Bersama, Lima Orang Diamankan
Hukrim
MARA CW Desak Evaluasi Pelayanan Perumda Tirtanadi, Soroti Minimnya Transparansi Tagihan Akibat Kebocoran
Peristiwa
Tak Kenal Ampun Kasat Narkoba Deli Serdang Gas Full Jaringan Narkoba Tanjung Morawa
Hukrim
GEMPAR! Warga Pematangsiantar Klaim Dimintai Ratusan Juta Terkait Kasus TPPO, Kapolda Sumut Ditantang Bongkar Dugaan &039Pengkondisian Perkara&039
Peristiwa
Kuasa Hukum Seferius Ndruru Apresiasi POLRES SIAK Respons Cepat, Restorative Justice Jadi Jalan Penyelasaian
Peristiwa
Pelindo Multi Terminal Belawan Catat Kinerja Positif hingga Agustus 2026
Medan
Pernah Apresiasi Kejari Medan, Kini Bobby Soroti Oknum Jaksa, Sutrisno Jangan Lupa Sejarah
Peristiwa
Pastikan Setiap Rupiah Berdampak, Pemkab Dairi Matangkan APBD 2027
Daerah
Istana Tegaskan Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI ke DPR
Medan