Terus Didemo Soal Hak Plasma Sawit 20 Persen, Bupati Madina Mengaku Tahu Aktor di Belakangnya

Panyabungan, asatupro.com - Reaksi keras dimunculkan Bupati Mandailing Natal (Madina), Saipullah Nasution, dalam menanggapi berbagai demonstrasi terus-menerus selama dua pekan terakhir dari warga yang menuntut hak plasma perkebunan sawit sebanyak 20 persen dari luas hak guna usaha (HGU) yang dimiliki perusahaan.

Diketahui kalau gelombang demonstrasi tersebut dilakukan oleh sejumlah aliansi warga di wilayah Pantai Barat, baik dari Kecamatan Natal, Batahan, Sinunukan, Rantobaek, dan Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG).

Aksi unjukrasa masyarakat itu bahkan didampingi para aktivis mahasiswa yang menilai hak plasma 20 persen belum terealisasi seperti peraturan yang berlaku dan sering disampaikan oleh Nusron Wahid selaku Menteri ATR/BPN.

Salah satu unjukrasa itu adalah yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Tabuyung Bersatu (AMTB) dan berlangsung di kantor Bupati Madina, Rabu (5/11/2025), dan menuntut hak plasma 20 persen dari PT Dinamika Inti Sentosa (DIS).

Baca Juga:

• Ini Strategi PTPN IV Regional 2 Atasi Maling TBS dan Peredaran Narkoba
• Upaya "Cerai" PT PSU vs Petani Sawit Madina Bikin Bingung KPPU

Bupati Saipullah Nasution, seperti dikutip asatupro.com dari sejumlah media setempat, mengaku tidak mau berandai-andai terhadap semua unjukrasa menuntut hak plasma 20 persen, termasuk yang disampaikan oleh AMTB.

Saipullah Nasution menilai selaku dirinya sebagai Bupati Madina berfungsi hanya sebagai fasilitator dan pembina.

Baca Juga:

• Ketimpangan Harga TBS di Pessel Sumbar Dipantau KPPU
• PalmCo Manfaatkan Fasilitas Layanan Ekspor dari InaExport Kemendag

"Saya tidak mau berandai-andai. Bupati kan fasilitator dan pembina. Setiap orang kalau mengajukan aspirasi, ya silahkan saja," kata Saipullah.

Yang menarik, Bupati Saipullah Nasution tersebut mengaku selalu mendapatkan informasi siapa saja pihak atau aktor di belakang setiap aksi unjukrasa terkait masalah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Madina.

"Bahkan tiap malam ada info lewat aplikasi WA ke saya tentang siapa di belakangnya di setiap aksi. Artinya kita positive thinking saja," ungkap Bupati Madina.

"Setiap masalah yang diajukan ke kita, kita akan lihat data yang ada, dan apabila data itu tidak sama, kita akan pertemukan antara masyarakat atau koperasi, dengan perusahaan," jelas Bupati.

Sekadar mengingatkan, massa yang tergabung dalam AMTB meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Madina untuk membantu menyelesaikan hak plasma 20 persen yang dituntut masyarakat Kecamatan Tabuyung melawan PT DIS selaku pemegang HGU.

Bupati Saipullah Nasution menerima langsung Aksi unjukrasa massa AMTB yang didominasi oleh kaum perempuan, dan meminta masyarakat bersabar karena Pemda Madina akan bekerja.

"Apabila nanti data yang diberikan masyarakat dan yang dimiliki Pemda Madina tidak sama (termasuk yang terkait dengan gak plasma - red) dan masyarakat tidak menerima keputusan yang ada," ujar Bupati Madina.

"Makasih masyarakat disarankan melaporkan persoalan yang ada ke ranah hukum, baik lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau tuntutan perdata, dan pemerintah akan menyiapkan penasehat hukumnya," ucap Bupati Madina.

Setelah mendapat jawaban dari Bupati Saipullah Nasution, para pengunjuk rasa pun membubarkan diri dan meminta pertemuan tersebut dicatat dan ada notulensi yang diterima pengunjukrasa.

Ini Strategi PTPN IV Regional 2 Atasi Maling TBS dan Peredaran Narkoba

Upaya "Cerai" PT PSU vs Petani Sawit Madina Bikin Bingung KPPU

Ketimpangan Harga TBS di Pessel Sumbar Dipantau KPPU

PalmCo Manfaatkan Fasilitas Layanan Ekspor dari InaExport Kemendag

IPAL PKS Air Batu PTPN IV Regional 2 Beroperasi Normal

Masyarakat Percaya terhadap ITSI Medan, Ini Indikasinya