Dugaan Koordinasi Judi Tembak Ikan Dengan Kapolsek Medan Labuhan Disorot Publik
Dugaan Koordinasi Judi Tembak Ikan Dengan Kapolsek Medan Labuhan Disorot Publik
Hukrim
Diketahui kalau gelombang demonstrasi tersebut dilakukan oleh sejumlah aliansi warga di wilayah Pantai Barat, baik dari Kecamatan Natal, Batahan, Sinunukan, Rantobaek, dan Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG).
Aksi unjukrasa masyarakat itu bahkan didampingi para aktivis mahasiswa yang menilai hak plasma 20 persen belum terealisasi seperti peraturan yang berlaku dan sering disampaikan oleh Nusron Wahid selaku Menteri ATR/BPN.
Salah satu unjukrasa itu adalah yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Tabuyung Bersatu (AMTB) dan berlangsung di kantor Bupati Madina, Rabu (5/11/2025), dan menuntut hak plasma 20 persen dari PT Dinamika Inti Sentosa (DIS).
Baca Juga:
Bupati Saipullah Nasution, seperti dikutip asatupro.com dari sejumlah media setempat, mengaku tidak mau berandai-andai terhadap semua unjukrasa menuntut hak plasma 20 persen, termasuk yang disampaikan oleh AMTB.
Saipullah Nasution menilai selaku dirinya sebagai Bupati Madina berfungsi hanya sebagai fasilitator dan pembina.
Baca Juga:
"Saya tidak mau berandai-andai. Bupati kan fasilitator dan pembina. Setiap orang kalau mengajukan aspirasi, ya silahkan saja," kata Saipullah.
"Bahkan tiap malam ada info lewat aplikasi WA ke saya tentang siapa di belakangnya di setiap aksi. Artinya kita positive thinking saja," ungkap Bupati Madina.
"Setiap masalah yang diajukan ke kita, kita akan lihat data yang ada, dan apabila data itu tidak sama, kita akan pertemukan antara masyarakat atau koperasi, dengan perusahaan," jelas Bupati.
Sekadar mengingatkan, massa yang tergabung dalam AMTB meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Madina untuk membantu menyelesaikan hak plasma 20 persen yang dituntut masyarakat Kecamatan Tabuyung melawan PT DIS selaku pemegang HGU.
Bupati Saipullah Nasution menerima langsung Aksi unjukrasa massa AMTB yang didominasi oleh kaum perempuan, dan meminta masyarakat bersabar karena Pemda Madina akan bekerja.
"Apabila nanti data yang diberikan masyarakat dan yang dimiliki Pemda Madina tidak sama (termasuk yang terkait dengan gak plasma - red) dan masyarakat tidak menerima keputusan yang ada," ujar Bupati Madina.
"Makasih masyarakat disarankan melaporkan persoalan yang ada ke ranah hukum, baik lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau tuntutan perdata, dan pemerintah akan menyiapkan penasehat hukumnya," ucap Bupati Madina.
Dugaan Koordinasi Judi Tembak Ikan Dengan Kapolsek Medan Labuhan Disorot Publik
Hukrim
Terendus Skema Ekspor Ilegal PFAD, Dirut PT Innabridge Selaras Energi Didesak Segera Diperiksa Polisi
Berita
Silaturahmi Solidaritas Transportasi Online Sumut, Ojol Sumut Dukung Kamtibmas dan Kondusifitas Sumut
Medan
Wali Kota Medan Raih LPM Award 2026, Dinilai Komitmen Dukung Pemberdayaan Masyarakat
Medan
PW MIO Indonesia Sumut Gelar Rapat Koordinasi Lanjutan, Matangkan Program Kerja dan Kepanitiaan
Daerah
BPK Bongkar CarutMarut di Bapenda Medan, 29.842 BPHTB Belum Tertangih, Sistem Pajak Amburadul, Potensi PAD Miliaran Rupiah Terancam Hilang
Medan
Dari Pesanggrahan Pendawa, Polri dan Pendawa Komitmen Jaga Kamtibmas
Medan
GPPMI DKI Jakarta Serukan Deklarasi Damai Jaga Jakarta, Jaga Persatuan
Nasional
Perjudian Dadu dan Mesin Tembak Ikan Diduga Bebas Beroperasi di Barus Jahe, Warga Minta Aparat Bertindak
Hukrim
Semangat Mengabdi, Semangat Berprestasi Lapas Kelas I Medan Berikan Penghargaan kepada Pegawai Teladan dan Berprestasi
Medan