Komitmen Dukung Program Pemkab Dairi, Pengurus F.SPTI Siempat Nempu Pilih Kerja Nyata di Tengah Masyarakat
Komitmen Dukung Program Pemkab Dairi, Pengurus F.SPTI Siempat Nempu Pilih Kerja Nyata di Tengah Masyarakat
Daerah
Diketahui kalau gelombang demonstrasi tersebut dilakukan oleh sejumlah aliansi warga di wilayah Pantai Barat, baik dari Kecamatan Natal, Batahan, Sinunukan, Rantobaek, dan Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG).
Aksi unjukrasa masyarakat itu bahkan didampingi para aktivis mahasiswa yang menilai hak plasma 20 persen belum terealisasi seperti peraturan yang berlaku dan sering disampaikan oleh Nusron Wahid selaku Menteri ATR/BPN.
Salah satu unjukrasa itu adalah yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Tabuyung Bersatu (AMTB) dan berlangsung di kantor Bupati Madina, Rabu (5/11/2025), dan menuntut hak plasma 20 persen dari PT Dinamika Inti Sentosa (DIS).
Baca Juga:
Bupati Saipullah Nasution, seperti dikutip asatupro.com dari sejumlah media setempat, mengaku tidak mau berandai-andai terhadap semua unjukrasa menuntut hak plasma 20 persen, termasuk yang disampaikan oleh AMTB.
Saipullah Nasution menilai selaku dirinya sebagai Bupati Madina berfungsi hanya sebagai fasilitator dan pembina.
Baca Juga:
"Saya tidak mau berandai-andai. Bupati kan fasilitator dan pembina. Setiap orang kalau mengajukan aspirasi, ya silahkan saja," kata Saipullah.
"Bahkan tiap malam ada info lewat aplikasi WA ke saya tentang siapa di belakangnya di setiap aksi. Artinya kita positive thinking saja," ungkap Bupati Madina.
"Setiap masalah yang diajukan ke kita, kita akan lihat data yang ada, dan apabila data itu tidak sama, kita akan pertemukan antara masyarakat atau koperasi, dengan perusahaan," jelas Bupati.
Sekadar mengingatkan, massa yang tergabung dalam AMTB meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Madina untuk membantu menyelesaikan hak plasma 20 persen yang dituntut masyarakat Kecamatan Tabuyung melawan PT DIS selaku pemegang HGU.
Bupati Saipullah Nasution menerima langsung Aksi unjukrasa massa AMTB yang didominasi oleh kaum perempuan, dan meminta masyarakat bersabar karena Pemda Madina akan bekerja.
"Apabila nanti data yang diberikan masyarakat dan yang dimiliki Pemda Madina tidak sama (termasuk yang terkait dengan gak plasma - red) dan masyarakat tidak menerima keputusan yang ada," ujar Bupati Madina.
"Makasih masyarakat disarankan melaporkan persoalan yang ada ke ranah hukum, baik lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau tuntutan perdata, dan pemerintah akan menyiapkan penasehat hukumnya," ucap Bupati Madina.
Komitmen Dukung Program Pemkab Dairi, Pengurus F.SPTI Siempat Nempu Pilih Kerja Nyata di Tengah Masyarakat
Daerah
Perkuat Keharmonisan dengan Masyarakat, Korem 022/PT Gelar Nobar Piala Dunia 2026 Bersama Warga
Olahraga
Bobby Sihite Ucapan Jaksa Agung Harus Dibuktikan dengan Penegakan Hukum yang Konsisten
Nasional
Viral Video Prajurit Bersenjata di Polda Metro Jaya, Mabes TNI Akhirnya Beri Penjelasan
Nasional
Viral Video Prajurit Bersenjata di Polda Metro Jaya, Mabes TNI Akhirnya Beri Penjelasan
Nasional
Perjudian Diduga Milik Berinisial AJU Beroperasi Terbuka di Wilayah Hukum Polres Binjai, Warga Pertanyakan Penegakan Hukum
Hukrim
Polresta Deli Serdang Bungkam, Ada Apa di Balik Beroperasinya Arena Bos Judi Sabung Ayam & Dadu &039AWI&039 Batang Kuis?
Hukrim
Dewan Pers dan KPPU Bahas Dominasi Platform Digital yang Ancam Ekosistem Pers
Nasional
Gunung Sitoli,asatupro.comEMN Hura alias Ama Lien Hura warga Gunungsitoli Desa Mudik dilaporkan NZL Hulu ke Polres Nias, diduga menggelapk
Hukrim
Buat Kegaduhan Di Ruang Publik, Tokoh Pemuda dan Mahasiswa Palas Minta Rezki Hasibuan Ditangkap
Peristiwa