Di Kabupaten Madina, Rapidin Simbolon Sentil Perkebunan Sawit

"Dan hak tersebut sudah dimiliki manusia semenjak ia lahir. Itulah yang dinamakan HAM," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini di acara yang dihadiri ratusan itu.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara ini juga mengatakan, klau ada tanah atau kebun masyarakat yang dicaplok oleh korporasi atau perusahaan, maka hal itu juga termasuk bagian dari pelanggaran HAM.

Rapidin juga mengungkapkan,DPR RI segera membentuk panitia kerja (Panja) Agraria yang nantinya akan diisi oleh para politisi lintas komisi seperti dari Komisi II, III, dan Komisi XIII DPR RI.

Baca Juga:

• Audit HGU Socfin Indonesia: Warisan Konsesi Kolonial yang Wajib Diperiksa Menyeluruh
• K3 Sawit: Selamat, Sehat, dan Sejahtera

"Tujuannya adalah supaya persoalan tanah, termasuk persoalan inti dan plasma di perkebunan kelapa sawit, bisa kita urai secara kongkrit," kata Rapidin Simbolon.

Secara terpisah, Teguh W Hasahatan Nasution yang ditemui sejumlah wartawan secara terpisah, mendukung lebih pernyataan Rapidin Simbolon dan mengungkapkan banyak persoalan plasma perkebunan sawit yang belum tuntas.

Baca Juga:

• Kejari Madina Musnahkan Puluhan Kilogram Ganja dan Jutaan Batang Rokok Ilegal
• PDI Perjuangan Kritik Bupati Madina yang Mengaku Tahu Aktor di Belakang Setiap Demonstrasi Hak Plasma Sawit

Audit HGU Socfin Indonesia: Warisan Konsesi Kolonial yang Wajib Diperiksa Menyeluruh

K3 Sawit: Selamat, Sehat, dan Sejahtera

Kejari Madina Musnahkan Puluhan Kilogram Ganja dan Jutaan Batang Rokok Ilegal

PDI Perjuangan Kritik Bupati Madina yang Mengaku Tahu Aktor di Belakang Setiap Demonstrasi Hak Plasma Sawit

Fraksi PDI Perjuangan di DPR Bakal Beri Beasiswa untuk 300 Pelajar di Madina

Keputusan MK: Sawit di Kawasan Hutan, Antara Perlindungan Masyarakat Adat dan Kepastian Usaha