Tim peneliti UPER tersebut, seperti keterangan resmi yang diterima asatupro.com, Kamis (2/4/1026), berasal dari Program Studi Ilmu Komunikasi yang dipimpin oleh Dr Ir Farah Mulyasari ST MSc bersama Muhammad Nur Ahadi MIKom dan Ita Musfirowati Hanika MIKom.
Disebutkan bahwa penolakan masyarakat terhadap proyek energi masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia.
Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) pada 2024 mencatat terdapat 114 pengaduan terkait proyek strategis nasional (PSN) sepanjang 2020–2023, yang didominasi sektor energi dan pertambangan.
Baca Juga:
Para peneliti UPER menemukan fakta baru yang menunjukkan bahwa faktor komunikasi, transparansi, dan tingkat kepercayaan masyarakat menjadi penentu utama penerimaan terhadap proyek energi.
"Termasuk teknologi carbon capture, utilization, and storage (CCUS), yaitu teknologi yang menangkap gas karbon dioksida (CO₂), sebuah jenis gas sisa dari aktivitas industri, agar tidak lepas ke atmosfer dan memperparah perubahan iklim," ujar Farah Mulyasari.
Tim peneliti, sambung Farah Mulyasari, mengkaji persepsi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur energi di tiga wilayah, yakni Luwuk (Sulawesi Tengah), Blora (Jawa Tengah), dan Karawang (Jawa Barat).
Baca Juga:
Padangsidimpuan, Asatupro.com Keluarga jurnalis yang rumahnya diduga dibakar orang tak dikenal (OTK) di Kelurahan Wek III, Kecamatan Padan
Hukrim
Kasus BBM Subsidi di Tapsel Diduga DitutupTutupi, SPBU Pemasok Belum Tersentuh Hukum
Hukrim
Bareskrim Gerebek THM New Zone di Medan, 34 Orang Diamankan Diduga Terkait Dengan Narkoba
Hukrim
Lomba Cerdas Cermat SMA SiantarSimalungun Digelar, Tanamkan Nilai Anti Korupsi Sejak Dini
Pendidikan
Bos PLN Minta Maaf, Ungkap Penyebab Listrik Padam BerjamJam di Sumatera
Nasional
LLDikti Wilayah I Raih Penghargaan Implementasi Full CMS Terbaik dari Kemenkeu RI
Pendidikan
Diduga Titip Anak Masuk SMA Negeri, Nama Ketua Relawan dan Lingkaran Kekuasaan Terseret
Medan
DPP Fromper Minta Judi Tembak Ikan Merek GBM99 Milik Asen Dikelola Cici Menjamur Medan Utara Harus di Berantas Habis Jangan Kasih Ampun
Hukrim
Daftar Celah Korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Versi KPK
Peristiwa
Konsultan Hukum KPKMRI Soroti Pangulu Nagori Sejahtera Diduga Hambat Pemasangan Tiang Optik PT Link Net
Daerah
