Kepala Sekolah dan Guru di Deli Serdang Pertanyakan Dasar Hukum Penetapan Jam Kerja GTK

Selain soal jam kerja, para GTK juga menyoroti ketimpangan tunjangan dan kesejahteraan. Menurut mereka, kebijakan absensi online di sejumlah daerah umumnya diiringi pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan uang makan, seperti di Kota Medan yang memberikan TKD sekitar Rp1,5 juta per bulan serta uang makan Rp22.500 per hari. Namun, di Deli Serdang, fasilitas tersebut belum diterapkan.

Guru juga menyoroti aspek keamanan dan keselamatan di jalan. Beberapa kecamatan di Deli Serdang disebut masih memiliki tingkat kerawanan tinggi. Guru yang harus berangkat lebih pagi dikhawatirkan menghadapi risiko di perjalanan.

"Bayangkan guru harus berangkat jam enam pagi karena perjalanan ke sekolah butuh waktu 45 menit, sementara anak sendiri baru mulai sekolah jam setengah delapan. Ini tidak manusiawi dan berpotensi membahayakan keselamatan," ujar seorang kepala sekolah di Kecamatan Batang Kuis.

Para pendidik berharap Bupati Deli Serdang dan Dinas Pendidikan meninjau ulang kebijakan jam kerja GTK dengan mempertimbangkan aspek hukum, keamanan, dan kesejahteraan guru.

Baca Juga:

• GPSU Minta Kapolda Sumut Evaluasi Kinerja Kapolresta Deli Serdang dan Jajarannya Akibat Maraknya Perjudian Tembak Ikan di Deli Serdang
• Sosok Hisar P. Rumapea, S.H. Punya Kapabilitas Tinggi, Sebagai Kasi Penegakan Hukum, KUPT Wil II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Mereka juga mengusulkan agar mekanisme kerja fleksibel seperti Work From Home (WFH) dapat diterapkan, terutama untuk pekerjaan administrasi setelah jam belajar selesai.

"Kami berharap kebijakan pendidikan di Deli Serdang dibuat dengan mempertimbangkan regulasi nasional dan kondisi nyata guru di lapangan," tutur seorang pengawas sekolah.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Jumakir irit berkomentar, hanya mengucapkan terima kasih. "Terima kasih informasinya," ucapnya.

Baca Juga:

• Dugaan Pelanggaran Pemasangan Tiang Listrik PLN di Atas Tanah Warga, Masyarakat Berhak Menuntut Kompensasi
• Disnaker Sumut Perketat Pengawasan Terhadap PT EPI, Perusahaan Janji Perbaiki Upah Pekerja

GPSU Minta Kapolda Sumut Evaluasi Kinerja Kapolresta Deli Serdang dan Jajarannya Akibat Maraknya Perjudian Tembak Ikan di Deli Serdang

Sosok Hisar P. Rumapea, S.H. Punya Kapabilitas Tinggi, Sebagai Kasi Penegakan Hukum, KUPT Wil II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Dugaan Pelanggaran Pemasangan Tiang Listrik PLN di Atas Tanah Warga, Masyarakat Berhak Menuntut Kompensasi

Disnaker Sumut Perketat Pengawasan Terhadap PT EPI, Perusahaan Janji Perbaiki Upah Pekerja

Panen Raya Jagung Spektakuler: Polda Sumut Wujudkan Ketahanan Pangan Bersama Presiden Prabowo

Kapolresta Deli Serdang Segera Evaluasi Kasatreskrim Beserta Jajarannya, Diduga Tak Mampu Berantas Judi Tembak Ikan Milik DS Kian Merajalela