Jakarta,asatupro.com-Belum lama berselang, negara kita merayakan hari ulang tahun (HUT) ke- 80. Setelah upacara, dilanjutkan dengan berbagai perlombaan, dari lomba makan kerupuk, hingga panjat pinang. Untuk pertama kali dalam sejarah, Senin (18/8/2025) ditetapkan sebagai hari libur nasional. Presiden Prabowo menetapkannya sebagai hari libur agar warga negara dapat beristirahat setelah lelah ikuti perayaan.
Dalam pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 yang lalu, Prabowo dan timnya sering merespon berbagai hal dengan "jogetin aja". Maka DPR pasca sidang tahunan, berjoget di senayan, seperti sedang merayakan kemewahan tanpa empati. Rakyat pun marah, meski 10 tahun lamanya, Iriana Jokowi pun selalu ikut berjoget di istana, setelah suaminya bagi- bagi sepeda.
Senayan akhirnya sasaran amarah rakyat sebab dianggap tidak peka atas derita rakyat. Pemerintah kewalahan menghadapi kemarahan mahasiswa, buruh, dan rakyat. Saat aksi mahasiswa bersama rakyat di senayan, pengemudi sepeda motor online digilas kendaraan taktis polisi hingga mati. Para pejabat berbondong-bondong memberi hadiah dan janji, dari rumah hingga sepeda motor.
Pemerintah sepertinya lupa, bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta. Ada anak-anak bangsa lainnya yang harus mati, meregang nyawa dibakar api. Apa salah mereka hingga harus dibakar sadis oleh saudara sendiri? Pemerintah gagal melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Siapa yang akan memberi rumah, sepeda motor bagi mereka?
Baca Juga:
Kematian pengemudi ojek online menampar wajah pemerintah yang tidak mampu menciptakan lapangan kerja. Jutaan warga negara menjadikan jalan raya sebagai lapangan kerja, yakni sopir: truk, bus, taksi, mobil pribadi, mobil rental, mobil dan sepeda motor online, pengantar makanan dan semua orang yang bekeria di sektor transportasi. Para pekerja di saling berebut, padahal jalan pada hakikatnya bukan lapangan kerja.
Jalan raya tidak pernah dirancang untuk menjadi lapangan pekerjaan, namun kini jutaan warga negara Indonesia mencari sesuap nasi di jalan. Akibatnya kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Meski demikian pemerintah tidak pernah berdaya mengatur sistem transportasi publik sehingga aksi protes para sopir kerap terjadi.
Pemerintah gagal mengantisipasi gejolak sosial yang membuat Indonesia terbakar dan berdarah. Pemerintah reaktif seperti pemadam kebakaran. Perangkat intelijen negara, baik TNI, Polri, dan sipil tidak mampu melacak pergerakan rakyat, atau informasi intelijennya tidak digunakan. Akhirnya korban jiwa berjatuhan, dibunuh sesama anak bangsa sendiri.
Baca Juga:
Pemerintah yang proaktif bukan berlomba memberi sepeda motor dan rumah. Tetapi segera membuka lapangan kerja baru selain jalan raya. Pemerintah yang proaktif bukan yang rajin minta maaf, tetapi yang mampu memperkirakan setiap aspirasi dan pergerakan rakyatnya. Pemerintah yang proaktif bukan bagi- bagi sembako, tetapi meningkatkan daya beli masyarakat.
Pemerintah yang proaktif bukan yang berlomba membuat pertemuan eksklusif dengan perwakilan ojek online. Pemerintah yang proaktif pasti mampu mengantisipasi setiap dinamika yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah yang proaktif mampu menjamin keamanan dan ketertiban rakyatnya.
Selasa, 2 September 2025, Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Presidium Pergerakan Rakyat Indonesia Makmur Adil (Prima)
Empat Aktivis Diduga Dipukuli, Penasihat Hukum Sebut Siap siap publik mendengar kabar duka
Hukrim
Sosialisasi Perda Jadi Ajang Curhat Warga, Eko Afrianta Sitepu Siap Tindaklanjuti Aspirasi Medan Tuntungan
Medan
Mabes TNI Kirim Seragam PDL Baru Secara Bertahap ke Seluruh Prajurit
Nasional
Polsek Pancur Batu Diduga Tutup Mata, Barak Narkoba dan Judi di Bandar Baru Makin Marak
Hukrim
Bayangan Perubahan Dinamika Internal dan Ujian Integritas Polrestabes Medan
Medan
Terkesan BPKS Sabang Tutup Mata Melihat Gajebo Bolong Bolong, Tiang Gajebo Keropos dan Gajebo Tumbang
Daerah
Ayam Kinantan vs Serigala Margonda Adu Strategi Dua Pelatih Asal Sumut di Liga Pegadaian
Olahraga
Dari Wisata Alam ke Wisata Haram Bandar Baru, Sibolangit Kini Penuh Barak Narkoba dan Mesin Judi
Hukrim
Walikota Sabang Diminta Untuk Copot PNS PPK Proyek BPKS Sabang, Digantikan Dengan PNS Yang Baru, Agar Terbuka Bukan Menutup Nutupi
Daerah
Nezar Djoeli Bongkar Kejanggalan Target Pajak Kendaraan Sumut &ldquoData Ini Menyesatkan Gubernur"
Medan