Merebak Isu Dugaan Permainan Uang Pelicin Saat Audiensi Untuk Bertemu Rico Waas

Medan,asatupro.com-Kabar tak sedap kembali menghampiri Balai Kota Medan. Kali ini, 'Bau Busuk' itu tercium dari ruang kerja Wali Kota Medan Rico Waas di lantai II. Diduga kuat akibat ulah M Fitrah Josa Ritonga selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).

Informasi yang berhasil dihimpun sejumlah wartawan belakangan ini, Fitrah Ritonga sejak diamanahkan jabatan Plt Kabag Prokopim, kerap meminta imbalan (uang pelicin, red) untuk pihak yang ingin bertemu dengan Rico Waas melalui audiensi. Jadwal audiensi wali kota yang disusunnya untuk hari esok, merupakan sortiran langsung dari Fitrah Ritonga terutama bagi pihak yang sudah 'setor' tersebut.

"Parah kali memang sejak si Fitrah jadi Plt Kabag Prokopim, untuk jadwal audiensi pun harus bayar supaya bisa ketemu dengan pak wali. Masih muda pun jadi pejabat sudah sok mantap kali gaya anak itu," ujar sumber terpercaya kepada wartawan di Medan, belum lama ini.

Sumber turut mendengar cerita serupa dari pihak lainnya mengenai 'kelakuan' tidak terpuji Fitrah Ritonga.

Baca Juga:

• Kepala Daerah Dinilai Punya Hak Penuh Tentukan Kepala Dinas Dalam Menciptakan Good Government, Masyarakat Diminta Percaya
• Kesabaran Habis, Besok Penghuni Podomoro City Deli Medan Geruduk Pengembang

"Banyak sudah yang mengaku begitu. Hanya saja mungkin gak mau berkomentar. Gawat kali sekarang Pemko Medan itu, untuk bertemu pelayan rakyatnya saja rakyatnya dimintai duit sama pejabatnya. Padahal dulunya dia menang dan jadi wali kota karena dipilih rakyat. Pejabat-pejabat kayak gini di lingkaran pak wali yang harus segera dibersihkan," ujarnya.

Tak cukup sampai di situ, sumber lain ada menyebut bahwa untuk mengundang Rico Waas hadir ke lingkungannya pun, sekarang sulitnya bukan main. Indikasi serupa yakni harus 'setor' dulu mengarah ke Fitra Ritonga.

"Udah gitu koordinasi dengan dia (Fitrah) bukan main susahnya. Gak mau angkat telepon, balas pesan pokoknya dibacanya aja chat itu. Padahal undangan ke pak wali sudah disampaikan melalui bagian umum, sudah dikonfirmasi langsung ke pak wali atas kesediaannya hadir, akhirnya hanya diwakilkan oleh asisten. Belakangan saya dapat info karena ada yang 'pakai uang', itulah yang diprioritaskan oleh protokol untuk dihadiri pak wali, gawat kali kan," pungkasnya.

Baca Juga:

• DPD Partai Demokrat Sumut Audiensi Dengan Kajati Sumatera Utara
• Hakim Vonis 5,6 Tahun Topan Ginting, GMNI Medan Beri Apresiasi

Fitrah Ritonga sebelumnya defenitif pada jabatan Lurah Amplas, Kecamatan Medan Amplas, dan merangkap sebagai Plt Kasubbag Protokol. Namun sejak diamanahkan jabatan Plt Kabag Prokopim, posisinya sebagai lurah sudah ditanggalkan. Sekarang justru defenitif sebagai Kasubbag Protokol.

Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala, mengaku terkejut mendengar adanya kabar tak sedap tersebut. Padahal menurut dia sosok Rico Waas sejauh ini sangat humble kepada masyarakat.

"Yang saya terima dari masyarakat malah sebaliknya, wali kota sering turun ke masyarakat saat diundang beliau hadir, bahkan memberi ruang menyampaikan aspirasi," ujarnya, Selasa (7/10/2025) lalu.

Fraksi-fraksi di DPRD Medan dalam rapat paripurna baru-baru ini ada mempertanyakan mengenai kapasitas pejabat yang diisi dalam struktur organisasi perangkat daerah di masa kepemimpinan Rico Waas-Zakiyuddin Harahap.

DPRD mendorong Rico-Zaki dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan harus menempatkan sosok pejabat yang sesuai bidang keahlian dan disiplin ilmu mereka, serta jangan ragu untuk mengevaluasi kinerja jajarannya tersebut. Bahkan harus berani melakukan pencopotan terhadap mereka.

Menjawab itu lewat rapat paripurna pada, Senin (6/10/2025) lalu, di gedung dewan Rico Waas menyatakan komitmennya soal evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah termasuk pimpinan OPD yang mesti ditempatkan secara proposional dan profesional.

"Kami melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh pejabat secara berkala, dan bagi mereka yang tidak mampu mencapai target kepemimpinan dan kinerjanya tidak optimal, tentu menjadi perhatian serius kami. Akan dilakukan evaluasi sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku," ujarnya.

Mereka yang menduduki jabatan strategis, ujar Rico haruslah yang profesional, berintegritas dan mampu bekerja cepat serta tepat untuk kepentingan masyarakat. "Kami menyambut baik harapan masyarakat mengenai hal ini," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kamis (9/10/2025), Fitrah Ritonga yang coba dihubungi Media Asatupro.com Online baik ke nomor selular, telefon dan pesan singkat Whatsapp tak terhubung. Bahkan pesan yang dilayangkan ke Whatsapp-nya hanya centang satu.

Kepala Daerah Dinilai Punya Hak Penuh Tentukan Kepala Dinas Dalam Menciptakan Good Government, Masyarakat Diminta Percaya

Kesabaran Habis, Besok Penghuni Podomoro City Deli Medan Geruduk Pengembang

DPD Partai Demokrat Sumut Audiensi Dengan Kajati Sumatera Utara

Hakim Vonis 5,6 Tahun Topan Ginting, GMNI Medan Beri Apresiasi

Target 100 Ribu Peserta, Kepling di Medan Diduga Dipaksa Jadi 'Agen' BPJS Ketenagakerjaan

Bayang-Bayang Kasus Korupsi MFF Hantui Ramadhan Fair XX, Benny Sinomba dan Andy Yudhistira Terancam 'Gol'