Jakarta,asatupro.com-Presiden Prabowo Subianto membuat langkah penting mencabut tunjangan rumah anggota DPR, meminta para Ketua Umum Partai segera menonaktifkan para kadernya yang tidak peka terhadap suasana kebathinan rakyat serta melakukan moratorium kunjungan kerja yang tidak mencerminkan penghematan dan efesiensi anggaran.
Menurut Aktivis 98 Ikhyar Velayati, tuntutan masyarakat dalam demonstrasi seminggu ini sejatinya merupakan program utama dan mendesak Presiden Prabowo.
"Apa yang Di tuntut Masyarakat dalam demonstrasi yang marak dalam minggu ini sejatinya merupakan program mendesak Presiden Prabowo yang selalu diutarakan dalam berbagai forum, saat ini Pemerintah punya mitra sejati untuk mengawal program tersebut, siapa saja yang tidak patuh terhadap program presiden tersebut, Rakyat langsung memberikan hukuman," jelas Ikhyar di Jakarta, Senin (1/9/2025).
Ikhyar menambahkan, "Saat ini para pejabat dan dewan harus intropeksi diri, kerja serius untuk rakyat, jangan mencuri, jangan membuat pernyataan yang menyakiti rakyat," tambahnya.
Baca Juga:
Ikhyar memprediksi aksi demonstrasi masyarakat akan berhenti dalam waktu seminggu dan kembali normal karena tuntutan masyarakat sudah di serap dan direalisasikan oleh Pemerintah.
"Dalam waktu seminggu aktivitas akan kembali normal, karena aspirasi dan tuntutan masyarakat telah di serap oleh pemerintah, kecuali para koruptor dan oligarki mulai menunggangi aksi murni ini, karena cuma mereka yang diuntungkan jika kondisi ekonomi-politik tidak stabil," tegas Ikhyar.
Di beritakan sebelumnya, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan tokoh mayarakat dari 14 Ormas Islam, para Ketua Umum Partai yang ada di parlemen dan purnawirawan secara berturut turut (30-31/8/2025) guna membahas aspirasi masyarakat yang menggelar demo di berbagai daerah dalam seminggu ini.
Baca Juga:
Pertemuan tersebut melahirkan rekomendasi dan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menerima aspirasi para demonstran yaitu : mencabut tunjangan DPR RI, moratorium kunjungan ke luar negeri serta menon aktifkan para anggota Dewan yang menyakiti hati rakyat.
"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung mulai hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," kata Prabowo di Istana, Minggu (31/8/2025).
Presiden Prabowo menambahkan, "Kemudian, para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," tutur Prabowo.
Empat Aktivis Diduga Dipukuli, Penasihat Hukum Sebut Siap siap publik mendengar kabar duka
Hukrim
Sosialisasi Perda Jadi Ajang Curhat Warga, Eko Afrianta Sitepu Siap Tindaklanjuti Aspirasi Medan Tuntungan
Medan
Mabes TNI Kirim Seragam PDL Baru Secara Bertahap ke Seluruh Prajurit
Nasional
Polsek Pancur Batu Diduga Tutup Mata, Barak Narkoba dan Judi di Bandar Baru Makin Marak
Hukrim
Bayangan Perubahan Dinamika Internal dan Ujian Integritas Polrestabes Medan
Medan
Terkesan BPKS Sabang Tutup Mata Melihat Gajebo Bolong Bolong, Tiang Gajebo Keropos dan Gajebo Tumbang
Daerah
Ayam Kinantan vs Serigala Margonda Adu Strategi Dua Pelatih Asal Sumut di Liga Pegadaian
Olahraga
Dari Wisata Alam ke Wisata Haram Bandar Baru, Sibolangit Kini Penuh Barak Narkoba dan Mesin Judi
Hukrim
Walikota Sabang Diminta Untuk Copot PNS PPK Proyek BPKS Sabang, Digantikan Dengan PNS Yang Baru, Agar Terbuka Bukan Menutup Nutupi
Daerah
Nezar Djoeli Bongkar Kejanggalan Target Pajak Kendaraan Sumut &ldquoData Ini Menyesatkan Gubernur"
Medan