Dalam mendukung pengembangan koperasi ini, KPPU berkomitmen memberikan pendampingan,terutama agar koperasi terhindar dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat serta memastikan kemitraan dijalankan secara adil. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Ketua KPPU dan Menteri Koperasi RI, Budi Arie Setiadi, yang berlangsung di kantor Kementerian Koperasi pada 21 Mei 2025.
Dalam diskusi tersebut, Ketua KPPU, yang akrab disapa Ifan, menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi koperasi, terutama dominasi pasar oleh pelaku usaha besar di sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, pertanian, dan ritel.
"Banyak koperasi sulit berkembang karena pasar dikuasai oleh segelintir pemain besar," ujarnya.
Baca Juga:
KPPU menekankan bahwa upaya memperkuat koperasi selaras dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 50 huruf i, yang memberi pengecualian bagi koperasi selama tetap berorientasi pada pelayanan anggota.
KPPU juga menyerukan agar kebijakan persaingan usaha disinergikan dengan program pemberdayaan koperasi, demi menciptakan struktur pasar yang lebih adil.Menteri Koperasi menambahkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan koperasi sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi desa.
Koperasi dipandang tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai sarana pemerataan akses pasar bagi masyarakat. "Dengan memperkuat koperasi, kita bisa memutus rantai distribusi yang panjang agar manfaatnya langsung dirasakan rakyat," kata Budi Arie.
Baca Juga:
KPPU menyatakan kesiapannya mendukung penuh program ini, termasuk memastikan koperasi tidak terjebak dalam praktik bisnis yang merugikan, baik di pasar konvensional maupun digital.
"Bukan soal keberpihakan semata, ini soal menciptakan daya saing dari bawah. Koperasi harus naik kelas dan kami siap mendampingi," ujar Ifan.
Ke depan, KPPU dan Kementerian Koperasi akan menyusun kerangka kerja sama untuk memperkuat kolaborasi kebijakan, mendukung literasi koperasi, serta membentuk ekosistem usaha yang terbuka dan sehat.
Salah satu rencana konkrit adalah pembentukan tim kerja bersama atau proyek percontohan (pilot project) bagi KBM yang aktif menerapkan prinsip persaingan usaha sehat dan kemitraan berkeadilan.
Sebagai catatan, audiensi ini turut dihadiri oledh sejumlah pimpinan KPPU, antara lain Anggota KPPU Budi Joyo Santoso, Plt. Sekretaris Jenderal KPPU Lukman Sungkar, dan Deputi Bidang Kajian dan Advokasi Taufik Ariyanto.**
Unjuk Rasa GMNI Desak Jaksa Agung Copot Kajati Sumut dan Periksa Oknum Jaksa &039E" Diduga Pemain Bimtek Desa
Medan
Diduga Sekda Kota Sabang Akan di Copot, Beredar informasi Yang Didapat Penggantinya dari Banda Aceh Titipan Partai Politik
Daerah
Empat Pulau Di Singkil Masuk Sumut, Ikhyar Velayati Kemendagri hanya Bawa Peta Tetapi Lupa Baca Arsip
Nasional
Pemko Medan di Minta Tertibkan Puluhan Tiang Reklame Merek Rokok Ternama Diduga Langgar Perwal Penataan Reklame
Medan
Ketua PSI Sumut Nezar Djoeli Apresiasi Sikap Tegas Presiden Prabowo Atasi Polemik 4 Pulau
Medan
Sugiat Santoso "Alhamdulillah, Pak Agus Andrianto Terpilih sebagai Ketua MWA USU 20252030"
Medan
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumut mempertemukan para pelaku usaha ekspor dengan pihak Bea Cukai.
Ekonomi
Bupati Toba Lantik Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Toba Masa Bakti 20232028
Daerah
Reklame Rokok Semrawut di Medan Diduga Langgar Perda, Aktivis Soroti Pembiaran Oleh Dinas PKPCKTR dan Satpol PP
Medan
Laporkan Jaksa Nakal, GMNI Desak Kajati Sumut Periksa Oknum Jaksa "E" Disebut Bapak Desa Pemain Bimtek
Medan