DPP GMPKP Sumatera Utara Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Turun Tangan Mengusut Dugaan Korupsi di Dinas Perhubungan Sumatera Utara.

Medan,asatupro.com-Desakan itu disampaikan langsung oleh kordinator Saipul Adam, penyampaian Aspirasi itu di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Jakata. 09/05/2025.

Kordinator Saipul Adam, mengatakan Penyampainan Aspirasi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi.

"Penyampaian Aspirasi ini kami lakukan sebagai bentuk nyata dukungan terhadap Presiden Prabowo yang selalu menguatkan komitmennya untuk menaklukkan dan memberantas korupsi," ujar Saipul Adam dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/5/2025).

Adam menyebut Pemyampaian Aspirasi mereka sempat mendapat intervensi dari pihak yang tak menyukai gerakan tersebut. Namun kata dia, GMPKP tetap konsisten mengawal laporan yang telah disampaikan ke KPK.

Baca Juga:

• DPP HARI Desak Kejaksaan Agung dan KPK Bongkar Dugaan Mafia Kuota KIP Kuliah, Minta Oknum DPR RI hingga Kampus Penerima Diperiksa
• Kejati Sumut Belum Dapat Perintah Kejagung Usut Jual Beli Titik SPPG di Daerah

Disaat berada didepan KPK RI Adam menyampaikan tuntutan terkait dugaan korupsi kolusi nepotisme di Dinas Perhubungan Sumut tahun 2023 & 2024. Mereka mendesak KPK RI untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Perhubungan Sumut atas beberapa kegiatan, yaitu :

1. Pembangunan Terminal Lubuk Pakam Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp.12.301.890.000,00 Milyar Rupiah dengan Pemenang Tender CV. CPN Tahun Anggaran 2023.
2. Pembangunan Gedung Kantor UPTD Pengelo Sarana dan Prasarana Wilayah II Kabanjahe Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp.2.878.680.000,00 Milyar Rupiah dengan pemenang Tender CV. AE Tahun Anggaran 2023.
3. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan belanja barang dan jasa TA 2024 sebesar Rp 43.677.016.438,- dengan realisasi s.d 30 November 2024 sebesar Rp31.159.321.859,00 atau 71,34% dari anggaran.

Adapun Poin Poin Tuntutan

Baca Juga:

• Kejagung Gandeng BPKP Audit Pengadaan di BGN: Semua Kita Buka
• KPKM RI Gelar Sosialisasi Dan Penyuluhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Simalungun, Kesadaran Diri, Pendidikan, Pembinaan Hukum Kunci Perubahaan WBP

1. Meminta dan mendesak KPK-RI, Kejagung Ri untuk meningkatkan Kinerjanya dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Terkhususnya Di wilayah Sumatera Utara Serta jangan tebang pilih dalam menegakkan hukum yang sebenar benarnya.
2. Meminta dan Mendesak Komisi Pemebrantasan Korupsi Republik Indonesia Agar Turun Ke Provinsi Sumatera Utara untuk memeriksa Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi Pada Pekerjaan Tersebut.
3. Mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia Untuk Ambil Tindakan Terhadap Besarnya Anggaran Pada Pekerjaan Dinas Perhubungan Sumatera Utara yang tidak sesuai pada anggaran yang ada
4. DPP Gerakan Mahasiswa Pemerhati Kinerja Pemerintah Sumatera Utara Yakin Kepada KPK RI Dan KEJAGUNG RI Mampu menjalankan tugasnya terkait maraknya Kepala Dinas yang ada di Sumatera Utara Melakukan tindak KKN.
5. Menjemput Semangat KPK RI DAN KEJAGUNG RI untuk Turun Ke Sumatera Utara terkait maraknya permasalahan pada Dinas Perhubungan Tersebut.
6. Meminta Gubernur Sumatera Utara Agar Mencopot Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara.

Dalam waktu dekat jika aspirasi kami tidak ditindaklanjuti, GMPKP akan melakukan aksi lanjutan minggu depan di KPK RI dan Kejaksaan Agung RI. Agar persoalan segera ditindaklanjuti. Kami menekankan Aparat Penegak Hukum agar fropesional dalam menangani masalah ini, Tutup Adam.

DPP HARI Desak Kejaksaan Agung dan KPK Bongkar Dugaan Mafia Kuota KIP Kuliah, Minta Oknum DPR RI hingga Kampus Penerima Diperiksa

Kejati Sumut Belum Dapat Perintah Kejagung Usut Jual Beli Titik SPPG di Daerah

Kejagung Gandeng BPKP Audit Pengadaan di BGN: Semua Kita Buka

KPKM RI Gelar Sosialisasi Dan Penyuluhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Simalungun, Kesadaran Diri, Pendidikan, Pembinaan Hukum Kunci Perubahaan WBP

HARI Desak Kejati dan Kejari Se-Indonesia Bongkar Mafia MBG, Jangan Hanya Berhenti di Pusat

KPKM RI Layangkan Dumas Ke ESDM Sumut Terkait Dugaan Galian C Ilegal di Wilayah Hukum Kabupaten Simalungun