Optimalisasi Kegiatan Pra-Bencana di Daerah, BSKDN Kemendagri Perkuat Kolaborasi Pentahelix

Bandung,asatupro.com-Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perkuat kolaborasi pentahelix guna meningkatkan optimalisasi kegiatan pra-bencana di daerah. Upaya ini dilakukan agar masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan diri terhadap bencana. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plh) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik (KKPP) BSKDN Faisal Syarif saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung pada Kamis, 24 Oktober 2024.

"Saat ini proses penyelenggaraan penanggulangan bencana cenderung masih bersifat responsif, adapun langkah-langkah preventif sudah dilakukan namun belum cukup optimal" ungkap Faisal.

Lebih lanjut Faisal menjelaskan, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki, kolaborasi pentahelix akan membantu BPBD mengoptimalkan perannya dalam penyelenggaraan kegiatan pra-bencana. Dirinya menegaskan, kolaborasi juga perlu dilakukan secara sistemik agar program-program terkait pra-bencana dapat lebih optimal dan memberikan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan demikian, risiko timbulnya korban bencana dapat berkurang secara signifikan.

Dia menambahkan, kolaborasi pada tahapan pra-bencana juga perlu didorong untuk pembentukan kewaspadaan diri dan iklim masyarakat yang tangguh bencana melalui penyusunan kurikulum tanggap bencana di sekolah-sekolah dasar dan menengah; kolaborasi sosialisasi dan kesiapsiagaan di lingkungan masyarakat, lingkungan perusahaan, maupun lingkungan Pendidikan; serta pembangunan sistem peringatan dini bencana yang aktual dan dapat diakses secara real time oleh masyarakat.

Baca Juga:

• Dukung Swasembada Pangan 2025, Kemendagri Mantapkan Kesiapan Penanaman Jagung Serentak 1 Juta Hektar
• Dirjen Dukcapil Tegaskan Pentingnya Efisiensi Anggaran Pada Rapat Awal Tahun 2025

Sementara itu, Ketua Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan sejumlah kegiatan pra-bencana meliputi pembentukan Desa Tangguh Bencana, pemasangan Automatic Water Level Recorder (AWRL) hingga penyediaan logistis tanggap darurat dengan melibatkan berbagai pihak termasuk pihak swasta. Kegiatan pra-bencana lainnya yang telah dilakukan diantaranya menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana ke sekolah dan berbagai layanan kesehatan.

Uka menegaskan, pihaknya sepakat terkait kolaborasi pentahelix masih perlu terus dilakukan. Kendati, kolaborasi tersebut masih lebih banyak dilakukan dalam kegiatan saat dan pasca bencana, ketimbang kegiatan pra-bencana. "Berbagai kolaborasi telah coba diinisiasi oleh BPBD Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik dengan melibatkan antar perangkat daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, maupun media," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Uka juga menegaskan, dalam mengupayakan kegiatan pra-bencana yang lebih optimal pihaknya memerlukan dukungan baik dari segi sistem yang kuat, kebijakan yang tepat hingga infrastruktur yang memadai.

Baca Juga:

• Ratusan Massa LPM Se-Kota Medan Geruduk Kantor Wali Kota
• Kepala BSKDN Kemendagri : Inovasi Pelayanan Publik Harus Hadirkan Solusi yang Relevan dan Adaptif

"Namun, dalam mengoptimalkan kegiatan pra-bencana ini, Kita membutuhkan dukungan sistem yang kuat, termasuk kebijakan yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, serta masyarakat," pungkasnya.

Dukung Swasembada Pangan 2025, Kemendagri Mantapkan Kesiapan Penanaman Jagung Serentak 1 Juta Hektar

Dirjen Dukcapil Tegaskan Pentingnya Efisiensi Anggaran Pada Rapat Awal Tahun 2025

Ratusan Massa LPM Se-Kota Medan Geruduk Kantor Wali Kota

Kepala BSKDN Kemendagri : Inovasi Pelayanan Publik Harus Hadirkan Solusi yang Relevan dan Adaptif

Kemendagri Dorong Pemprov Papua Barat Bangun Sinergi Optimalkan Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Tahun 2024

Akselerasi Kebijakan Publik, Kepala BSKDN Tekankan Pentingnya Optimalisasi Peran JFAK di Daerah