"Kedatangan kami hari ini bukan hanya mengantar surat Dumas terkait THM Studio 21, tetapi juga sekaligus surat pemberitahuan aksi demo yang akan kami gelar secara berjilid pada 1, 8, 15, dan 22 Mei 2025," ujarnya.
Aksi demo tersebut, lanjut Henderson, merupakan bentuk keprihatinan masyarakat atas maraknya dugaan praktik peredaran narkoba, human trafficking, prostitusi terselubung, serta pelanggaran izin bangunan di Studio 21.
Baca Juga:
"Masyarakat sudah muak dibodohi. Sudah saatnya institusi penegak hukum menunjukkan keberpihakan pada kebenaran, bukan hanya formalitas dan pencitraan," tegasnya.
Henderson juga menyoroti razia yang digelar pada malam sebelumnya, yang disebut-sebut menyasar lokasi THM Studio 21. Namun, ia mempertanyakan integritas razia tersebut.
"Tadi malam memang telah digelar razia, namun razia itu tidak melibatkan kami sebagai pihak yang sedang menyoroti maupun awak media. Ini menimbulkan tanda tanya besar," katanya.
Baca Juga:
Menurutnya, bukan bermaksud menuduh, tetapi dari dokumentasi yang dirilis oleh pihak Polres, tidak tampak adanya satu pun perempuan atau pengunjung yang diperiksa.
"Dalam foto yang dirilis, tak ada satu pun wanita, dan katanya semua hasil tes urine negatif. Ini tentu membingungkan publik. Masa sih semuanya bersih? Ini razia atau sandiwara?" ujarnya dengan nada kritis.
Ia juga mengkritik pola komunikasi dan transparansi pihak kepolisian yang dinilai tidak melibatkan elemen masyarakat yang selama ini aktif menyuarakan permasalahan.
"Kami bukan musuh Polres. Kami ini representasi masyarakat yang ingin Pematang Siantar bersih dari narkoba dan kemaksiatan. Tapi jika kami tidak dilibatkan, lalu untuk siapa sebenarnya razia itu digelar?" tanya Henderson.
Atas kondisi ini, DPP KOMPI B mendesak Kapolri, Kapolda Sumut, dan Kapolres Pematang Siantar untuk segera melakukan pembenahan di internal institusi.
"Sudah waktunya bersih-bersih. Jangan sampai lembaga penegak hukum malah jadi bahan tertawaan publik karena setiap razia hasilnya selalu 0. Kami akan terus turun ke jalan hingga ada tindakan nyata," tegasnya.
Aksi unjuk rasa yang akan digelar mulai 1 Mei mendatang akan diikuti oleh sekitar 50 orang massa dengan titik kumpul di Lapangan Parkir Wisata Pematang Siantar, lalu bergerak ke Polres Pematang Siantar, kantor BNN, dan DPRD Kota Pematang Siantar. KOMPI B menuntut investigasi serius, razia harian oleh aparat, dan RDP oleh DPRD guna mencabut izin serta membongkar bangunan THM Studio 21.
Polri telah membangun 265 titik sumur bor di wilayah terdampak, terdiri dari 10 titik program Kapolri, 46 titik program Kapolda Aceh,
Daerah
Video Pegawai PPPK Dinsos Lhokseumawe Berinisial TR Diduga Gunakan &ldquoPod Getar&rdquo, Publik Desak Pemeriksaan
Peristiwa
Bupati Dairi Tawarkan ILP Rp 300 Ribu, Pedagang Dilibatkan Mengawasi Kinerja PD Pasar 3 Bulan
Daerah
JELAS VIOLASI UU! Usut Tuntas Penimbunan Sungai dan Hutan Bakau di Tembesi Batam
Daerah
Medan, asatupro.com Provinsi Sumatra Utara (Sumut) adalah pelopor sekaligus industrialisasi perkebunan kelapa sawit sejak era kolonialisme
Perkebunan
Jakarta, asatupro.com Standar keberlanjutan atau sustanaility standard menjadi fondasi bagi PTPN III Subholding PTPN IV PalmCo dalam menja
Perkebunan
Jakarta, asatupro.com Ratusan unit perkebunan dan perusahaan kelapa sawit (PKS) milik PTPN III Subholding PTPN IV PalmCo berhasil meraih
Perkebunan
Sorotan Tajam Warga Langkat Kapolres AKBP Hannry P.H. Tambunan Dituntut Tegas Usut Legalitas THM New Star Bukit Lawang
Peristiwa
Dukung Pesta Luhuton Bolon 2026, Jalan Alternatif Silalahi I III Resmi Dibuka
Daerah
Industri dari Indorayon Ke TPL, Konflik Tak Kunjung Selesai, Presedium Sebat Sutanto Tanoto Jangan Lepas Tanggung Jawab
Peristiwa
