Persekongkolan Tender Diduga Terjadi di Bagian Umum Setdako Medan, JIPI Soroti Lemahnya Pengawasan APH

Medan,asatupro.com-Dugaan praktik korupsi berjamaah kembali menyeruak di lingkungan Bagian Umum Kesekretariatan Kota Medan. Aroma persekongkolan dalam proses tender proyek pemerintah disebut sudah berlangsung secara sistematis, bahkan sebelum paket pekerjaan resmi ditayangkan melalui sistem pengadaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber internal serta hasil penelusuran investigatif, proyek-proyek bernilai miliaran rupiah di Satuan Kerja Bagian Umum Kesekretariatan Kota Medan diduga telah memiliki "pemenang" sejak jauh hari. Kondisi ini mengindikasikan kuat adanya pengaturan tender (setting winner) yang melanggar prinsip transparansi dan persaingan sehat.

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pengadaan senilai Rp17.111.951.800,00 pada Tahun Anggaran 2025. Proyek tersebut diduga sarat penyimpangan, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Indikasi ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) semakin menguatkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Baca Juga:

• Sujahri Somar dalam Pidato Politik Dies Natalis ke-72: GMNI Dukung TGPF DPR RI Usut Tuntas Kasus Andri Yunus
• PalmCo dan ITS Garap Bersama Bensin Sawit, Mentan Jadi Saksi

"Kalau benar hasil pekerjaan tidak sesuai dengan RAB, itu jelas menunjukkan adanya penyimpangan dan membuka peluang terjadinya praktik korupsi," ujar Rahmad, Ketua Jaringan Independen Pemuda Indonesia (JIPI) kepada wartawan.

Padahal, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara tegas mengamanatkan bahwa setiap proses pengadaan harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, akuntabel serta melalui sistem LPSE guna mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Sejumlah pengamat kebijakan publik di Kota Medan menilai, dugaan pengondisian tender sebelum tayang merupakan bentuk pelanggaran serius yang mencederai asas keadilan dan persaingan usaha sehat.

Baca Juga:

• Dugaan Praktik "Calo" Parkir di PUD Pasar Mencuat, Pengurus DPC Grib Kota Medan : Walikota Medan Jangan 'Main Mata' dengan Ormas
• 7 Organisasi Nasional turun menyampaikan Aspirasi dan Keresahan Terhadap Kinerja Polres Dairi

"Jika benar proyek belum tayang tetapi pemenangnya sudah ditentukan, itu pelanggaran berat. Aparat penegak hukum tidak boleh tutup mata," tegas Rahmad.

Ia menambahkan, pembiaran terhadap dugaan praktik ini berpotensi menjadi bola panas politik dan hukum sekaligus mencoreng citra pemerintahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang tengah menggaungkan reformasi birokrasi berbasis meritokrasi.

"Kita tahu Pak Wali Kota sedang mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Jangan sampai upaya itu justru dirusak oleh oknum di bawah yang bermain proyek," katanya.

Sebagai bentuk keseriusan, JIPI menyatakan akan melaporkan secara resmi dugaan persekongkolan dan penyimpangan proyek tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan melampirkan bukti-bukti awal yang telah dikumpulkan.

Selain itu, JIPI juga mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta lembaga independen terkait lainnya untuk turun tangan menyelidiki dugaan praktik persekongkolan tender di lingkungan Bagian Umum Kesekretariatan Kota Medan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemko Medan dan Bagian Umum Kesekretariatan Kota Medan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.

Sujahri Somar dalam Pidato Politik Dies Natalis ke-72: GMNI Dukung TGPF DPR RI Usut Tuntas Kasus Andri Yunus

PalmCo dan ITS Garap Bersama Bensin Sawit, Mentan Jadi Saksi

Dugaan Praktik "Calo" Parkir di PUD Pasar Mencuat, Pengurus DPC Grib Kota Medan : Walikota Medan Jangan 'Main Mata' dengan Ormas

7 Organisasi Nasional turun menyampaikan Aspirasi dan Keresahan Terhadap Kinerja Polres Dairi

NTT Docomo Hadiri Pemeriksaan Cepat di KPPU Atas Perkara Notifikasi Akuisisi

Kepala Daerah Dinilai Punya Hak Penuh Tentukan Kepala Dinas Dalam Menciptakan Good Government, Masyarakat Diminta Percaya