Karen itu pihak Pemprov Sumut merasa perlu menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) dan pemerintah kotamadya (Pemko).
Sebagai langkah awal, seperti keterangan resmi yang diterima asatupro.com, Minggu (27/10/2024), Pemprov Sumut telah melakukan penandatanganan kerjasama "Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergitas Pemungutan Opsen".
Kerjasama kedua pihak dilakukan di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro nomer 10 Medan, Jumat (25/10/2024), dan dihadiri sejumlah pejabat terkait di Pemprov Sumut dan Pemko Medan.
Baca Juga:
Seperti Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Topan Obaja Putra Ginting, disaksikan Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni dan Sekda Pemprov Sumut, Arief Sudarto Tri Nugroho.
Sebagai informasi, berdasarkan penelusuran asatupro.com, diketahui kalau opsen adalah sebuah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
Ada 3 jenis pajak daerah yang dikenai opsen yaitu opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
Baca Juga:
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Sumut mengatakan, penandatanganan terkait pajak itu sebagai bentuk komitmen bersama bahwa tanggung jawab itu adalah tanggung jawab bersama.
Pasalnya, kata mantan Pj Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tersebut, kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat di Sumut masih rendah.
Dengan adanya perjanjian ini, kata pria kelahiran Provinsi Lampung itu, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat kota Medan dalam membayar pajak serta meningkatkan pendapatan daerah.
"Pemerintah Provinsi Sumut tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karenanya Pemprov Sumut bersama dengan Samsat, Polri, Jasa Raharja serta Pemkab dan Pemko harus bersinergi untuk meningkatkan kepatuhan dan realisasi pajak," kata Agus Fatoni.
Pemutihan PKB
Pj Gubsu Agus Fatoni menyebutkan, berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk meningkatkan kepatuhan dan realisasi pajak di tingkat masyarakat.
Apabila nanti tidak ada pemutihan lagi, Pj Gubsu bilang, maka tidak akan ada pemutihan pajak lagi. Bahkan, ke depannya akan ada sanksi.
"Oleh karena itu, saya meminta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk bersama-sama melakukan upaya yang seperti ini dalam rangka meningkatkan pendapatan," tegas Pj Gubsu.
Sei Rampah, asatupro.com Demi membantu pemerintah dalam menekan impor kedelai, PTPN IV PalmCo yang merupakan bagian dari badan usaha mil
Perkebunan
Padangsidimpuan, Asatupro.com Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) DPRD Kota Padangsidimpuan di Hotel Grand Antares, K
Daerah
Mandoge, asatupro.com Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Arya Sandhiyuda, tak sekadar hadir dalam acara penanaman perdana kelap
Perkebunan
Polisi Buru Pelaku Perampokan dan Penyergapan Dokter Nico di Tempat Praktik Jalan Tembakau Sidikalang
Hukrim
Bupati Dairi Vickner Sinaga tegaskan, Transaksi Non Tunai di Desa "Tidak Bisa Ditawar Lagi"
Daerah
Kuasa Hukum Terdakwa SR Soroti Konstruksi Dakwaan JPU Ini Sengketa UtangPiutang atau Perkara Pidana?
Hukrim
"AMBON" Bernyanyi, Kasus 153 Gram Sabu Terbongkar Ayah Ikut Terseret, Polisi Buru Rantai Pemasok
Hukrim
Warga Resah! Gudang Penampungan BBM Oplosan Diduga Milik AS Bebas Beroperasi di Medan Utara dan Buang Limbah Minyak ke Parit
Hukrim
Mandoge, asatupro.com Ratusan Petani kelapa sawit yang tergabung dalam Koperasi Petani Kelapa Sawit (KPKS) Kesepakatan dan dipimpin oleh S
Perkebunan
Polda Sumut Siagakan 100 Personel Brimob dan Peralatan Lengkap PascaErupsi Gunung Sinabung
Peristiwa
