Agar Lebih Transparan, OJK Perkuat Nomenklatur Tata Cara Pembentukan Peraturan

Jakarta, asatupro.com - Demi membangun transparansi serta memperkuat sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penyempurnaan ketentuan pembentukan peraturan di lingkungan OJK.

"Hal ini dilakukan OJK sebagai bagian dari memperkuat tata kelola dan efektivitas regulasi dalam sektor jasa keuangan," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi.

Dalam sebuah keterangan resmi yang diterima asatupro.com, Jumat (24/10)2025), Ismail Riyadi mengatakan bahwa proses penyempurnaan tesebut menunjukan kalau OJK memiliki ketentuan internal.

"Khususnya mengenai tata cara pembentukan peraturan sebagai pedoman dalam menghasilkan regulasi yang memenuhi prosedur, metode, serta kaidah penyusunan peraturan yang baik," kata Ismail Riyadi .

"Tentu saja hal itu sesuai dengan prinsip undang-undang (UU) nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022," jelas Ismail Riyadi.

Baca Juga:

• KPPU Dan OJK Perkuat Sinergi Jaga Persaingan Usaha yang Sehat di Sektor Jasa Keuangan
• Apakah Debt Collector Boleh Mengancam? Ini Fakta Hukum Wajib Diketahui Debitur

KPPU Dan OJK Perkuat Sinergi Jaga Persaingan Usaha yang Sehat di Sektor Jasa Keuangan

Apakah Debt Collector Boleh Mengancam? Ini Fakta Hukum Wajib Diketahui Debitur

Berikut Hal yang Wajib Dipahami Sebelum Masyarakat Investari Kripto

Mintarsih Sudah Prediksi Kekacauan soal Pasar Modal dan Otoritas Akan Sampai ke Presiden

Aksi Protes Nasabah Bank Sumut Minta OJK Tolak Penunjukan Dirut Baru Hasil RUPS

OJK Sumut Diminta Profesional: RUPS Bank Sumut Bermasalah, Penunjukan HS Sebagai Dirut Harus Ditinjau Ulang